PPKM dan Penguatan Komunitas Warga

Oleh Adi Prasetyo

PEMERINTAH mengganti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun sama- sama pembatasan, keduanya memiliki perbedaan. Pada kebijakan PSBB, kepala daerah mengusulkan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat kepada menteri kesehatan, dengan kriteria yang telah ditentukan.

Pada PPKM pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat ditentukan oleh kepala daerah. Indikator penetapan wilayah PPKM Jawa dan Bali, di antaranya adalah tingkat kematian di atas ratarata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, tingkat keterisian rumah sakit dan ruang isolasi di atas 70%. PPKM bukanlah kegiatan lockdown daerah.

PPKM berfungsi untuk membatasi kegiatan masyarakat secara tetap, khususnya daerah merah Covid-19. Pembatasan ini bukan pelarangan kegiatan, tetapi pembatasan. Pembatasan secara terbatas tersebut, dilakukan di Jawa dan Bali, karena di kedua wilayah itu memenuhi salah satu dari parameter yang ditetapkan.

Meski berbagai strategi telah ditempuh, kenyataannya penularan Covid-19 masih tetap tinggi. Strategi yang telah teruji adalah patuh dan disiplin dengan protokol kesehatan. Dari awal pemerintah sepakat akan menyelesaikan pandemi ini dengan menyelesaikan masalah-masalah hulu, berupa perubahan perilaku masyarakat, tetapi pada kenyataannya belum mencapai titik optimal.

Penularan masih tetap terjadi. Bahkan sekarang sudah menembus pada angka satu kasus juta dalam satu hari. Keberanian Menteri Kesehatan (Kemenkes), melakukan auto kritik dan evaluasi patut diapresiasi. Menurut dia, 3T (testing, tracing, treatment) yang dilakukan selama ini dianggap salah karena samplenya orang-orang itu saja. Misalnya, menteri mau bertemu presiden dites dulu. Masyarakat yang naik pesawat juga harus dites dulu. Sementara mereka yang potensial/suspek tidak dites.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan tidak mau memakai data yang ada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Padahal itu data resmi milik Kemenkes. Ia memakai data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika pemilihan kepala daerah (pilkada). Artinya ada beberapa data yang tidak sinkron.

BACA JUGA :  Pandemi dan Literasi Kesehatan

Sementara itu, sekarang sudah dilakukan vaksinasi, di mana dibutuhkan data yang valid. Publik pun jadi bertanyatanya, apa yang sesungguhnya terjadi dengan penanganan pandemi di negeri ini. Mengenai perilaku masyarakat, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, ada PSBB dan kini sudah memasuki PPKM jilid ke-2. Namun, bila berbicara mengenai data kenaikan angka kasus Covid- 19 harian rata-rata adalah 10 ribu kasus pada saat PPKM diterapkan.

Awalnya kita mengenal PSBB transisi, dan menjadi PSBB ketat, lalu sekarang ada kebijakan dengan nama PPKM yang prinsipnya adalah melakukan pembatasan sosial. Perusahaan diimbau hanya mempekerjakan 25% karyawan yang hadir. Niaga dibatasi, mal-mal juga dibatasi, selama ini belum pernah memberlakukan pelarangan, tetapi hanya pembatasan sosial. Pada sisi yang lain, kecukupan tempat tidur rumah sakit sudah sangat mengawatirkan. Rasio pemanfaatan ruang ICU dan tempat isolasi lebih dari 60% dari tempat yang tersedia.

Dengan demikian tidak perlu ke rumah sakit bagi kasus-kasus yang ringan. Sehingga strategi penambahan ruang isolasi/ICU untuk yang stadium berat dan sedang lebih memungkinkan. Harus dipisahkan dulu, mana yang ringan, sedang, berat. Untuk rumah sakit dikhususkan bagi kasus Covid-19 yang sedang dan berat. Sedangkan kasus-kasus ringan ditangani oleh Puskesmas, klinik-klinik yang bisa merawat kasus-kasus ringan.

BACA JUGA :  Bersatu Bangkit dari Keterpurukan

Peran Serta Masyarakat

Solusi untuk pemutusan mata rantai penularan Covid- 19 ada tiga pilihan, dan masingmasing memiliki konsekuensi yang berbeda. Pertama, PSBB secara nasio n a l . Pandemi Covid- 19 perjalanannya sudah berlangsung selama 11 bulan.

Setiap ada relaksasi transportasi, mobilitas, aktivitas sosial, pariwisata, tenaga kerja yang lain, pasti ada potensi kenaikan transmisi. Kasus ini sekarang sudah kumulatif mencapai lebih dari satu juta dalam kasus harian, kemungkinan ada upaya yang kurang optimal di masyarakat. Apabila melihat metode penanganan Covid-19 di berbagai negara, ada kecenderungan yang paling efektif PSBB nasional. Akan tetapi konsekuensi ekonomi dan sosial teramat sangat berat.

Melihat kondisi geografis, dan jumlah penduduk yang relatif besar, serta kemampuan keuangan Indonesia, rasanya pemerintah tidak mungkin memilih opsi ini. Opsi kedua adalah optimalisasi vaksin dan proses vaksinasi. Tetapi yang menarik, negara Indonesia bukan produsen vaksin. Upaya dalam rangka vaksinisasi memenuhi 181 juta penduduk hanya bisa dilakukan dalam jangka menengah dan panjang. Diperkirakan, paling tidak membutuhkan waktu dua tahun baru akan terpenuhi, supaya ada health imunity.

Opsi ini bisa untuk pencegahan dan pemutusan mata rantai Covid-19, meskipun ada konsekuensinya. Opsi ketiga, adalah konsep kemanunggalan semua komponen, mulai dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat, kelompok masyarakat, dalam menghadapi Covid-19. Tenaga kesehatan di komunitas, perawat di komunitas, ada bidan desa, tenaga kesehatan masyarakat, bahkan ada dokter dioptimalkan bersama masyarakat membentuk Hankam rata atau Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta menghadapi Covid-19.

Dari sisi anggaran, kebijakan ini tidak memerlukan biaya besar, namun hasilnya maksimal. PSBB, PPKM, atau lockdown memang kebijakan untuk membatasi pergerakan. Persoalannya, orang-orang terpapar Covid-19 yang tanpa gejala atau OTG sudah berinteraksi dengan masyarakat.

Untuk itu kebijakan PSBB, PPKM, harus dibarengi dengan upaya penguatan di komunitas terkecil seperti RT, RW, kampung, dan desa. Harus ada warga yang melakukan pengawasan, tracing di daerahnya masing- masing. Karena Covid-19 sudah ada di rumah-rumah, yang berpotensi menular tidak cukup hanya PSBB, PPKM, dan lockdown. Perlu ada pengawasan dari tingkat yang lebih kecil.

BACA JUGA :  Guru, Amaliahmu Abadi.

Harus diterjemahkan dalam konsep yang baik. Ada pos desa, pos RT, dan pos RWyang memberikan pengawasan terhadap warganya. Sesungguhnya, persoalan utamanya ada di hulu, yaitu upaya pemberdayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Akan lebih baik jika seluruh RT, RW, kampung-kampung ada inisiatif menyediakan ruang isolasi mandiri. Hal ini jauh lebih baik daripada orang yang dirinya terpapar kemudian bersama keluarganya di rumah masingmasing. Walaupun sudah disiapkan oleh masyarakat dipenuhi kebutuhannya, dilindungi dari lingkungannya, kerja sama dengan tenaga kesehatan, tetap harus dioptimalkan. Pemerintah pasti akan mengambil kebijakan yang tepat dan juga tegas agar Covid-19 segera dapat turun.

Namun demikian, tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, masyarakat juga punya peranan penting dalam memutus penularan Covid-19. Peningkatan 3T yang dikombinasikan dengan kepatuhan protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tanga). Kemudian membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, diiringi dengan program vaksinasi, diharapkan dapat menjadi kunci menghakhiri pandemi Covid-19. Jika masih tetap ingin menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan, opsi terakhir yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan kampanye dan edukasi masyarakat sebagai lini depan melawan Covid- 19. (46)

— Drs Adi Prasetyo SH MPd, plt kepala Dinas Kominfo, koordinator Bidang Komunikasi dan Publikasi Satgas Covid-19 Kabupaten Semarang

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *