Tulus Abadi; Label BPA Free Mendesak Diberlakukan di Indonesia.

Tulus Abadi. (Dokumen Pribadi).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com — Pelarangan penggunaan kemasan makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan, seperti zat Bisphenol A (BPA), menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Bahkan Badan POM, lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia, menurut Tulus, sudah mengeluarkan larangan itu, sejak beberapa tahun lalu.

“Bahkan di Kanada dan di Swedia, sejak tahun 2010 larangan penggunaan kemasan pangan yang mengandung BPA sudah diberlakukan,” kata Tulus Abadi dihubungi via sambungan telepon di Jakarta, Kamis (28/1/2021) malam.

Meski untuk penggunaan kemasan minuman di galon, dengan kadar batas aman tertentu, zat BPA masih diperbolehkan. Selaras dengan UU No 20, tahun 2011 tentang Kemasan Pangan.

“Tapi di UU itu hanya menyebutkan migrasi (zat) BPA, bukan unsur BPA-nya. Yaitu selama BPA nya 0,01 bpj, atau batas amannya mengandung unsur BPA 0,06 bpj,” terang tulus.

“Tapi itu hanya berlaku di kemasan galon, kemasan non galon, tidak boleh,” tekan Tulus. Atau dapat diartikan, jika batas aman itu dilanggar dipastikan kemasan makanan atau minuman itu, berbahaya bagi bayi, balita dan janin dalam ibu hamil.

Lalu bagaimana cara publik memilih kemasan yang bebas dari BPA?

“Badan POM harus memperketat dan mempertegas pengawasan, dengan misalnya menggunakan logo-logo tertentu (bertuliskan) BPA Free (pada kemasan makanan dan minuman,” kata Tulus lagi.

Dengan penggunaan sistem logo, imbuh dia, konsumen bisa memilih dan memilih produk makanan dan minuman plastik mana yang aman bagi kesehatannya. “Kalau tidak ada logo BPA Free-nya, kemasan itu bisa berarti mengandung BPA atau tidak,” katanya.

BACA JUGA :  53 Prajurit Gugur KRI Nanggala-402 Dapat Kenaikan Pangkat

Dengan demikian, yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari paparan BPA adalah jeli memilih produk makanan atau minuman yang mau dibelinya. Atau menurut Tulus Abadi, selama produk kemasan itu mengandung Standar Nasional Indonesia (SNI), sebagai satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, itu sudah cukup. “Kalau ada SNI-nya pasti aman, karena food grade-nya terpenuhi,” katanya.

Oleh karenanya, Tulus Abadi mendesak agar penerapan logo BPA Free sangat mendesak sekali. Atau dengan kata lain, penyertaan label BPA Free menjadi keharusan, demi melindung hak konsumen. “Sangat mendesak sekali. Agar konsumen mempunyai hak informasi yang jelas, atau terpenuhi. Karena itu, Badan POM juga harus terus melakukan pengawasan,” pungkasnya. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *