Ketua Umum JPKL Kirimi Surat BPOM Ihwal Label Peringatan Konsumen.

Ketua Umum Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan Roso Daras. (Ist).

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Ketua Umum Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan Roso Daras, berkirim surat kepada Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito MCP.

Maksud pengiriman surat tersebut adalah Permohonan Terhadap BPOM Untuk  Mengatur Pencantuman  Peringatan Konsumen Pada Kemasan Plastik  Makanan & Minuman Mengandung BPA.

“Jadi kami berkirim surat juga sekaligus memperkenalkan diri sebagai organisasi jurnalis yang sedang fokus menyoroti Isu Kemasan Plastik yang mengandung BPA yang berbahaya bagi kesehatan bayi, balita dan janin pada  ibu hamil,” kata Roso di Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Menurut Roso Daras,  dia juga menyampaikan dalam surat itu isu mengenai bahaya BPA bagi usia rentan tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 2010.

Sebelumnya, dunia kesehatan telah menghimbau agar kemasan yang mengandung BPA yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi oleh bayi, balita dan janin yang dikandung oleh ibu hamil sebaiknya dihindari.

Karena dapat mengganggu kesehatan seperti pertumbuhan hormonal sampai kanker di kemudian hari. Bahkan di beberapa negara seperti di negara Eropa, sebagian peraturan Federal negara Amerika, negara Asia telah melarang penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA melalui regulasi yang berkaitan dengan bayi dan balita.

Roso Daras juga menyampaikan penyesalan atas sikap ASPADIN yang menekan pihak media untuk menghapus atau menurunkan berita yang memuat bahaya BPA.

Kenapa hal itu disampaikan kepada BPOM sebab isi surat  ASPADIN kepada media-media berlindung pada legalitas BPOM dan SNI serta Kemenperin RI dengan menyampaikan bahwa Bahaya BPA adalah Hoax. Sungguh suatu hal yang sangat tidak terpuji.

Menurut Roso, adanya kemudahan akses informasi kesehatan yang didapat dari media international dan nasional saat ini, konsumen mulai peka dan aware ada bahaya BPA dalam kemasan makanan dan minuman yang bersentuhan langsung pada konsumsi usia rentan yaitu bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

BACA JUGA :  Diduga Sakit Jiwa, Pria Ini Nekat Bakar SPBU

“Dan saat ini yang sedang di sorot adalah kemasan galon guna (isi) ulang air minum. Mengapa galon guna (isi) ulang ? karena ternyata tanpa disadari kemasan galon guna (isi) ulang adalah kemasan plastik yang mengandung BPA yang mendominasi konsumsi air minum yang banyak dikonsumsi oleh segala usia setiap hari. Hal tersebut perlu kita pahami dan tindak lanjuti untuk melindungi konsumen bayi, balita dan janin Ibu hamil Indonesia,” tuturnya.

Mengenai bahaya kandungan BPA sudah tidak perlu kita perdebatkan lagi,  karena sudah banyak penelitian dan regulasi yang mengatur BPA ini di beberapa negara.

Walaupun BPOM telah mengatur batas persyaratan Artikel Monomer Bisfenol A (BPA) pada kemasan yang diperkenankan yaitu 0,6 bpj, maka sebaiknya untuk konsumsi bayi, balita dan janin ibu hamil adalah tidak kompromi atau Zero paparan BPA, untuk adanya batas syarat kandungan BPA.

Roso juga menyampaikan bahwa ada hubungannya antara Botol Bayi  dengan sumber air yang dikonsumsi oleh bayi, balita dan ibu hamil adalah sebagai berikut.

Jika Botol atau wadah minuman untuk usia rentan tersebut telah Bebas BPA, kemudian kemasan susu juga sudah bebas mengandung BPA, tetapi sumber air dari kemasan galon guna (isi) ulang masih mengandung BPA, walaupun ada batas syarat kandungan 0,6 bpj, dapat dibayangkan dugaan atau kemungkinan terpaparnya BPA pada usia rentan tersebut, dan tentu saja hal ini tidak bisa ditolerir.

Roso berharap dengan surat itu atas nama  Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan, memohon agar   BPOM RI dapat mengatur pencantuman peringatan konsumen pada label kemasan plastik makanan dan minuman yang mengandung BPA guna melindungi konsumen usia rentan yaitu bayi, balita dan janin pada ibu hamil.

BACA JUGA :  Film Naomi Watts Hingga Nominasi Oscar 2021 Hadir Di Klik Film Bulan Maret 2021.

Selain mengirim surat kepada Badan POM juga mengirimkan tembusannya kepada Badan Standarisasi Nasional,
Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *