Keterbukaan Informasi Masa Pandemi

Oleh Bambang Pramusinto

PANDEMI Covid-19 melanda dunia sejak November 2019, berawal di Kota Wuhan, Hubei, RRC. Selanjutnya, virus tersebut menyebar di berbagai negara tidak terkecuali Indonesia. Menurut Tim Pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, virus ini masuk ke Indonesia pada sekitar minggu ketiga Januari 2020.

Pandemi ini terus meluas di berbagai provinsi, hingga saat ini jumlah penderita Covid-19 di Indonesia sudah melebihi 600.000 orang. Dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini sangat luas, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun telah merambah ke aspek yang lain seperti sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Penyebaran yang begitu mudah dan cepat memaksa penerapan protokol kesehatan, di antaranya jaga jarak dan pembatasan kegiatan masyarakat di luar rumah yang berpengaruh pada penurunan aktivitas bisnis.

Penurunan aktivitas bisnis mengakibatkan perusahaan banyak mengurangi jumlah pekerjanya sebagai salah satu solusi agar tetap bisa eksis. Penanganan Covid-19 di berbagai aspek perlu dilakukan secara komprehensif dan terinformasikan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi penanganan Covid-19, selain merupakan bentuk transparansi yang sangat diperlukan untuk menciptakan ketenangan dan kepercayaan masyarakat.

Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan memberikan wadah informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, mulai dari perkembangan penderita Covid-19, ketersediaan fasilitas rumah sakit, pelaksanaaan rapid dan swab test, ketersediaan alat kesehatan terutama masker dan hand sanitizer, pembagian bantuan sosial, penerimaan bantuan dari pihak ketiga dan sebagainya. Transparansi merupakan salah satu prinsip perwujudan good governance.

Ditegaskan oleh Grimmelikhuijsen (2012); Grimmelikhuijsen & Kasymova (2015) dalam Lyrio, et all (2018), bahwa transparansi merupakan nilai demokrasi yang penting yang menghubungkan berbagai komponen termasuk ketersediaan informasi tentang kinerja organisasi publik, dan menjadi pendorong stakeholder untuk mengawasi aktivitasnya.

BACA JUGA :  Aktualisasi Pemikiran Sukarno

Pesan yang disampaikan dari konsep ini adalah transparansi atau keterbukaan informasi merupakan keniscayaan yang wajib dilakukan oleh organisasi publik kepada stakeholder dan masyarakat, agar dapat untuk turut mengawasi pekerjaan dan kinerjanya.

Dengan pengawasan yang kuat diharapkan dapat mengoptimalkan pekerjaan dan kinerja organisasi publik. Transparansi atau keterbukaan informasi merupakan bentuk akuntabilitas badan publik kepada masyarakat. Paschke, et all dalam Vian (2020) menjelaskan: Accountability refers to the obligation of those in power to explain, make understandable, and take responsibility for their decisions, actions, and performance.

Officials are responsible for acting according to standards and commitments made public in the form of laws, regulations, guidelines, procedures, and policies. Akuntabilitias menjadi kewajiban organisasi publik untuk memberikan keyakinan dan bertanggung jawab atas keputusan, kegiatan, dan kinerja, sesuai standar dan komitmennya untuk masyarakat.

Terkait dengan penjelasan tersebut, keberadaan transparansi secara mendasar juga dilindungi oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 28F amandemen kedua UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Juga ditegaskan secara mendetail di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, istilah transparansi, akuntabilitas serta kemudahan akses menjadi kunci dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Badan publik diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai informasi dari berbagai bidang tugas untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Bagian yang menangani urusan teknologi dan informatika berperan untuk membangun platform untuk menampung berbagai data dan informasi dari berbagai perangkat daerah, serta menyatukan berbagai aplikasi yang dibuat oleh perangkat daerah ke dalam satu dashboard, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Badan Publik semestinya memahami amanat Undangundang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang, khususnya informasi mengenai pandemi Covid-19, tergolong informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta. (37)

BACA JUGA :  Di Manakah Allah Berada?

— Dr Bambang Pramusinto, Kadiskominfo Kota Semarang.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *