P2G Beri Nilai Merah untuk Kebijakan Asesmen Nasional Kemendikbud

SMJkt/Ist

 

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com – Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberi nilai 60 kategori predikat D alias nilai merah untuk kebijakan Asesmen Nasional (AN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penilaian ini disampaikan pada Webinar Refleksi Kritis Catatan Akhir Tahun (Catahu) Pendidikan sepanjang 2020.

Beberapa indikator penilaian yang menghasilkan nilai akhir 60 untuk rencana kebijakan AN Maret 2021 mendatang, yaitu pertama, AN belum ada naskah akademik dan Permendikbud-nya. Kedua, AN terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan jika dilakukan Maret 2021.

Ketiga, pelaksanaan AN berpotensi berdampak terhadap psikologi siswa, orang tua, dan guru sebab kondisi masih pandemi bahkan makin meningkat dan tentunya “masih pembelajaran jarak jauh (PJJ)” di beberapa daerah.

“Keempat, pembelajaran selama pandemi hampir 9 bulan sangat tak efektif dan tak optimal, lantas tiba-tiba siswa mesti mengikuti AN, ini sungguh tidak berkeadilan. Kelima, sosialisasi kepada siswa, orang tua, dan guru masih sangat minim hingga akhir Desember ini,” ujar Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim.

Kemudian, kenam, waktu tinggal dua bulan artinya persiapan jelas tidak akan optimal, di sisi lain ekspektasi orang tua, sekolah, pemerintah daerah (pemda) pasti tinggi (maksimal) terhadap hasil AN anaknya. Ketujuh, jika AN bertujuan untuk memotret kualitas pembelajaran di sekolah, maka kita sudah punya rapor yang memotretnya, diantaranya Nilai AKSI, TIMSS, PISA, maupun UKG Guru.

“Hasil semua dari platform penilaian tadi menunjukkan pendidikan Indonesia memang masih rendah. Sementara itu bagi P2G, yang dibutuhkan sebenarnya adalah tindak lanjut dari potret rapor yang rendah tersebut,” pungkasnya.

Kemendikbud mesti mengacu kepada UU Sisdiknas, yaknin pasal 58 ayat 2 dan 59 ayat 1 tentang Evaluasi Pendidikan, yang masih belum dilaksanakan pasca penghapusan UN. Sementara itu, AN bukanlah alat mengevaluasi pendidikan, sebab AN diselenggarakan oleh Balitbang, Kemendikbud bukan lembaga mandiri.

BACA JUGA :  Inilah Lima Alasan P2G Tolak Keputusan Pemerintah Tidak Merekrut Guru PNS

“Oleh karena itu, berdasarkan atas alasan pertimbangan di atas, P2G meminta Kemendikbud membatalkan rencana Pelaksanaan AN Maret 2021,” ungkapnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *