Api dalam Sekam di KPK

 

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

 

SEPERTI api di dalam sekam. Demikianlah gambaran kondisi internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini.

Yang tampak di permukaan hanyalah kepulan asap tipis semata. Tapi siapa tahu di dalam tubuh KPK ada “magma” yang bergejolak seperti di dalam perut gunung berapi? Magma itu diduga tercipta dari “perseteruan” lama di internal KPK, antara kubu Taliban dan kubu Polisi India.

Dan asap tipis yang mengepul sekarang ini adalah beredarrnya di media sosial Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) atas nama Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga palsu.

Dalam sprindik itu terdapat kop surat bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan ada lambang garuda Pancasila. Sprindik itu memerintahkan kepada 4 penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Salah satu nama penyidik dalam sprindik itu adalah Novel Baswedan.

Sprindik diduga palsu itu memerintahkan keempat penyidik KPK tersebut untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pengadaan alat kesehatan “rapid test” Covid-19.

Dalam sprindik itu, disebut pengadaan “rapid test” dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang diperintahkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Terkait sprindik itu, Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (10/12/2020), menyatakan surat itu palsu. Firli mengklaim tak pernah menandatangani sprindik tersebut. Firli memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto mengusut tuntas kasus ini.

Ya, mungkin ada pihak di internal KPK yang bernafsu memenjarakan Erick Thohir, setelah dua menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo ditangkap KPK, yakni Menteri Kelatuan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Entah yang bernafsu itu dari kubu mana. Yang jelas, sudah lama di KPK terendus aroma perseteruan internal antara kubu Taliban di satu pihak dan kubu Polisi India di lain pihak.

BACA JUGA :  Vaksin Nusantara

Kubu Taliban diasumsikan sebagai para penyidik yang dimotori Novel Baswedan. Kubu Taliban digambarkan sebagai para penyidik yang tidak loyal lagi kepada Polri, meski mereka berasal dari sana.

Sebaliknya, kubu Polisi India digambarkan sebagai para penyidik yang masih loyal pada instansi asal: Polri.

Semasa KPK dipimpin Abraham Samad (KPK Jilid III) dan kemudian Agus Rahardjo (IV), kubu Taliban seolah mendapat angin segar. Sedangkan masa keemasan kubu Polisi India adalah semasa KPK dipimpin Taufiequrrachman Ruki (polisi/I) dan kemudian Antasari Azhar (jaksa/II).

Kini, ketika KPK dipimpin oleh Firli Bahuri (V), seorang polisi aktif jenderal bintang tiga, kubu Polisi India disebut kembali mendapat angin segar.

Sebab itu, beredarnya sprindik diduga palsu atas nama Erick Thohir tersebut diduga terkait dengan kubu Taliban. Tujuannya, “membungkam” kubu Polisi India agar lebih terpuruk. Tertangkapnya dua menteri Jokowi hanya dalam tempo 10 hari (25 November-5 Desember 2020) itu diasumsikan sebagai kemenangan kubu Taliban yang dimotori Novel Baswedan.

Spekulasi lain, sprindik diduga palsu tersebut, yang di dalamnya ada nama Novel Baswedan, justru dikaitkan dengan kubu Polisi India. Tujuannya, “membungkam” kubu Taliban yang dituding bernafsu memenjarakan menteri-menteri Jokowi.

Semua mafhum, Novel adalah saudara sepupu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Semua juga mafhum, terjadi rivalitas politik yang kuat antara Jokowi dan Anies Baswedan.

Keledai

Siapa pun yang nanti terbukti terlibat, apakah terkait dengan kubu Taliban atau kubu Polisi India, atau sama sekali tak terkait dengan keduanya, tindakan tegas pimpinan KPK harus dilakukan.

Tindakan administratif saja tidak cukup. Harus ada tindakan hukum. Pasal pemalsuan surat seperti diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP bisa digunakan KPK untuk menjerat oknum tak bertanggung jawab ini.

BACA JUGA :  Diskusi Pemakzulan, Mengapa Harus Ada yang Kebakaran Jenggot?

Apalagi, dugaan pemalsuan sprindik ini bukan yang pertama kali terjadi di KPK. Tahun 2013 lalu pernah terjadi kasus serupa, yakni beredarnya sprindik palsu atas nama Jero Wacik, Menteri ESDM saat itu, dan Rachmat Yasin, Bupati Bogor kala itu.

Sebelumnya juga terjadi pembocoran Sprindik atas nama Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR. Pelakunya kemudian diketahui adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad, Ketua KPK saat itu.

Namun, Wiwin hanya dinyatakan telah melanggar kode etik dan dikeluarkan dari KPK. Hanya tindakan administrasi, tak ada tindakan hukum.

Padahal, keledai pun tak mau terantuk dua kali pada batu yang sama. Tapi mengapa KPK bisa terantuk lebih dari dua kali pada kasus yang sama? Itu karena tak ada tindakan tegas dari institusi KPK bagi oknum-oknum nakalnya.

Sprindik diduga palsu atas nama Erick Thohir ini, bila nanti terbukti pembuatnya adalah oknum internal KPK, merupakan bukti bahwa api di dalam sekam itu masih menganga di tungku KPK.

Karyudi Sutajah Putra, wartawan, penulis, konsultan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *