Indonesia Masuki Fase Darurat Pendidikan – Pembelajaran Tatap Muka Terus Dimonitor

JAKARTA,Suara Merdeka.Com. – Indonesia tengah memasuki fase darurat pendidikan. Hal itu ditandai dengan penurunan kualitas dan kuantitas pendidikan.

“Pada konteks kualitas, harus diakui bahwa pendidikan tidak bisa berjalan maksimal. Baik penerapan kurikulum, metodologi dan cara pembelajarannya,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda di ruang diskusi Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/12).

Hal itu disampaikannya secara virtual dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka Di Tengah Pandemi.’ Sedangkan pada konteks kuantitas, banyak orang tua siswa yang tidak mendaftarkan anaknya untuk sekolah.

“Baik karena sengaja karena menghindarkan anaknya dari pandemi dan juga karena kesulitan ekonomi. Dalam suasana seperti ini, kita tidak boleh menyalahkan siapapun,” ujarnya.

Namun yang sebaiknya dilakukan masing-masing pihak adalah mengambil peran terbaik. Baik orang tua, siswa dan juga guru. Sehingga terbangun solidaritas di bidang pendidikan.

Sedangkan mengenai kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM), sebaiknya memang jangan buru-buru. “Selama sekolah tidak siap, sebaiknya tidak usah membuka PTM,” tandasnya.

Terkait dengan evaluasi PTM, Komisi X juga telah berkomunikasi dengam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana seluruh kebijakan, koordinasi dan kolaborasi harus dilakukan dengan efektif dengan dinas-dinas pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Termasuk koordinasi efektif antara dinas dengan sekolah-sekolah. Karena dengan cara inilah, bila ditemukan suspek di sekolah maka hari itu juga bisa diputuskan kebijakannya secepatnya,” imbuh politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Dievaluasi Bersama
Sedangkan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Na’im menjelaskan, SKB Tiga Menteri tentang PTM sudah berlaku dan akan dievaluasi bersama. Yakni dengan melibatkan pemerintah daerah dan unit-unit yang tersebar di daerah.

“Sekolah juga harus mengisi alat monitoring yang kami sediakan melalui data pokok. Dimana pihak sekolah akan mengisi bagaimana pelaksanaan PTM selama pandemi termasuk dampak dan kendala,” ucapnya.

BACA JUGA :  Emang Bisa Diet Tetap Makan Enak? Ini Tipsnya...

Selain itu, tidak tertutup kemungkinan dilakukannya revisi terhadap SKB berdasarkan hasil monitoring tersebut. Sementara Ketua PGRI Provinsi DKI Jakarta Adi Dasmin menuturkan, ada keunggulan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Dimana dalam PJJ, siswa menjadi unggul dalam dunia maya. Selain itu, PJJ membuat siswa lebih kreatif dan cepat dalam mencari informasi dari mana saja,” jelasnya.

Selain itu, karakter yang terbentuk adalah lebih tepat waktu. Sebab, siswa yang terlambat tidak bisa mengikuti PJJ. Namun psikolog Erfianne Suryani Cicilia mengatakan, ada persoalan akhlak yang dihadapi para siswa.

“Dimana kebebasan siswa dalam mencari jawaban, terkadang harus dilakukan dengan ‘mencontek’ Google. Hal itu tidak bisa dipungkiri, dimana pengawasan mutlak menjadi tanggung jawab orang tua dalam membentuk karakter anak selama masa PJJ,” tukasnya.(Algooth poetranto/bn/69))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *