FESMI Memposisikan Dirinya Sebagai Kapal Besar.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
DIKSI MARATON | Diskusi Industri Musik dan Musisi Episode 10: bertema, “Kebijakan Publik Terhadap Seni Musik : Program Pendukung, Pembiayaan, dan Perpajakan”, yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (2/12/2020), akhirnya menjadi penutup Diksi Maraton.

Ajang yang digunakan untuk mencari solusi persoalan terkini di industri musik dan ekosistemnya di Indonesia, itu diinisiasi Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI). Dan didukung KemenParekraf.

Dalam Diksi Maraton episode ke-10, menghadirkan sejumlah Nara sumber kompeten. Seperti Hilmar Farid (Dirjen Kemendikbud RI), Gerald Mertenz (General Manager of The German Orchestra Musicians Union), Yustinus Prastowo (Staf Khusus Kementrian Keuangan RI), dan Muhammad Amin Abdulah (Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan Kemenparekraf).

Candra Darusman, Ketua Umum FESMI mengatakan, FESMI memposisikan dirinya sebagai kapal besar yang berupaya mengarungi berbagai tantangan di atas.

“Hal ini merupakan tugas yang bila diusahakan, dan atas perkenan-Nya dapat diraih jika segenap musisi dan penyanyi Indonesia, lintas genre, generasi dan gender, dan serikat-serikat yang ada, turut dalam kapal besar ini, milik kita bersama,” katanya secara virtual, Rabu (2/12/2020).

Dia menambahkan, diperlukan stamina, strategi dan tentu solidaritas, serta saling sokong dan rasa bergantung satu sama dengan lainnya. Kepentingan khas masing masing bisa saja tetap ada dan memang berbeda beda; tetapi jika menyangkut kepentingan besarnya semua sama, hak-hak profesi.

Candra Darusman menekankan,
tidak ada yang dapat menghadang disrupsi teknologi di segala aspek dunia musik, dari hulu hingga hilir.

“Tetapi kita harus jeli jangan sampai hak profesi seniman musik terlempar oleh arus deras, melainkan harus dapat memetik manfaat. Memang tidak mudah karena banyak dilema yang harus disikapi,” pungkasnya.

Berikut simpulan tiap episode Diksi Maraton. Dari nomor satu sampai 10.

BACA JUGA :  Capai Kekebalan Komunal, Presiden Minta 7,5 Juta Warga DKI Jakarta Divaksinasi Hingga Agustus

“Fungsi SERIKAT MUSISI dan Tata Kelola Serikat Musik yang Demokratis”.

Misi utama seniman berserikat adalah untuk memperjuangkan agar profesi musisi/penyanyi mendapatkan hak sosial ekonomi sebagaimana profesi lainnya. Strategi untuk mencapai ini adalah mengadakan ‘kesepakatan bersama’ (collective agreement) antara pekerja dengan pihak pemberi kerja.

“Konser Aman Ditengah Pandemi COVID-19”.

Dengan adanya wabah aturan protocol kesehatan mutlak harus diikuti dan, sepertinya, untuk sementara dunia seni pertunjukan harus ‘berdamai’ dengan situasi baru ini hingga perkembangan selanjutnya. Duduk berjarak, aturan posisi pemain yang berjarak dan manajemen penonton tanpa menimbulkan kerumunan.

“Status Musisi Ditingkat Internasional dan Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan RI”.

Status artis ditingkat internasional sebagaimana rekomendasi UNESCO tahun 1980 dapat menjadi acuan ukuran pencapaian (benchmark) yang dapat diraih oleh Serikat; contoh bagus adalah yang berhasil dicapai oleh Quebec Canada – dimana hak hak pekerja-lepas bisa disejajarkan dengan pegawai atau pekerja tetap. Hal ini hanya bisa diwujudkan bila ada Undang Undang khusus.

“Wanita di Industri Musik Tanah Air : Antara Berkeluarga dan Mengejar Cita-Cita”.

Masih ada kesenjangan dalam kesempatan antara wanita dan pria dalam berkarier didunia musik. Dpl, upaya wanita untuk mencapai puncak karier lebih berat dibanding pria – bukannya tidak bisa dan terbukti bisa. Bukan masalah ingin meminta atau mendapat prioritas, melainkan harus ada perlakuan yang sama dalam segala aspek.

“Sertifikasi Musik: Antara Tidak Wajib dan Perlu”[Keperluannya dan Kaitannya dengan Standar Honor.”

Standar honor dan sertifikasi musik tidak harus ada kaitan. Standar honor ditentukan oleh negosiasi kolektif antara Serikat dan Asosiasi Pemberi Kerja;/pengusaha; sedangkan Sertifikat musik adalah sesuatu yang tidak wajib, melainkan lebih kepada persiapan menghadapi pasar bebas dimana lalu lintas manusia pencari kerja mensyaratkan adanya Sertifikat yang diakui negara dana antar negara (ASEAN misalnya).

BACA JUGA :  MUI Keluarkan Fatwa Vaksinasi Tidak Membatalkan Puasa

“Produksi dan Penyiaran Konten Musik Secara Mandiri  dan Independen.”

Produksi dan penyiaran konten dizaman digital sangat berbeda/berkembang dibandingkan jaman analog (fisik). Untuk itu musisi dan penyanyi mau tidak mau menghendaki dan memerlukan skills baru yang berhubungan dengan marketing, branding, penguasaan minimum peralatan teknologi dan keharusan untuk mahir dan percaya diri  ‘berekspresi diri’ secara monolog. Disini letak potensi kesenjangan.

“Dunia Orkestra dan Produksi Livestreaming,  Ticketing dan Sponsorship”.

Dunia orkes dan lika-liku pertunjukan (live stream, ticketing, sponsorship), juga tidak lepas dari imbas wabah; dan bisnis pertunjukan tidak lagi ‘one-man-show organiser’, melainkan memerlukan kolaborasi berbagai ‘vendor’ guna menekan biaya produksi dan bermuara kearah model bisnis yang berbagi hasil. Sponsorship juga semakin membidik kegiatan yang lebih melekat dengan karakter produk dan tipe demogafi penonton.

“Tentang Platform Musik Digital, Model Bisnis, dan Hak Cipta.”

Teknologi digital mengubah kebiasaan yang kadang sulit didefinisikan macam apa bentuk sebuah eksploitasi baru. Perlu pendekatan multi-disipliner dalam membuat kebijakan publik.

Sebelum ada yang baru, sistim hak cipta masih yang terbaik guna memberikan hak ekonomi dan menjamin hak moral para pencipta. Bukan spesifik masalah di Indonesia saja, melainkan global sifatnya.

“Berbagai Macam Royalty dan Para Pelaku Terkait di Dalam Industri”.

Platform digital telah hadir, namun aspek aspek model bisnis dan hak cipta belum memiliki aturan aturan pasti yang dikehendaki sesuai perubahan, agar hak musisi dan penyanyi dapat dihargai. Seniman perlu ‘sadar royalti’. LMKN dan LMK adalah sistim yang unik yang ada di Indonesia. LMKN diberi wewenang ‘istimewa’ oleh negara untuk mengumpulkan royalty; dan LMK yang tadinya mengumpulkan sendiri berdasarkan penerima kuasa dari pemilik hak ditempatkan dibawah koordinasi LMKN, walaupun menurut UUHC kuasa yang diterimanya bersifat eksklusif.

BACA JUGA :  Mariposa Masuk Daftar Pencarian Google Sepanjang Tahun 2020.

“Kebijakan Publik Terhadap Seni Musik:  Tentang Kebudayaan dan Perpajakan”  Membiayai kegiatan music dan organisasi. (Benny Benke- 69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *