Diksi Maraton Rampung.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
DIKSI MARATON | Diskusi Industri Musik dan Musisi Episode 10: “Kebijakan Publik Terhadap Seni Musik : Program Pendukung, Pembiayaan, dan Perpajakan”, yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (2/12/2020), akhirnya menjadi penutup serial Diksi Maraton.

Ajang yang digunakan untuk mencari solusi persoalan terkini di industri musik dan ekosistemnya di Indonesia, itu diinisiasi Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI).

Dalam Diksi Maraton episode ke-10, menghadirkan sejumlah Nara sumber kompeten. Seperti Hilmar Farid (Dirjen Kemendikbud RI), Gerald Mertenz (General Manager of The German Orchestra Musicians Union), Yustinus Prastowo (Staf Khusus Kementrian Keuangan RI), dan Muhammad Amin Abdulah (Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan, dan Penerbitan Kemenparekraf).

Candra Darusman, Ketua Umum FESMI berterima kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran program maraton ini.

“Tak terasa sudah merampungkan episode 10, banyak aspek yang kita bicarakan,” katanya.

Berikut simpulan tiap episode Diksi Maraton. Dari nomor satu sampai 10.

1. “Fungsi SERIKAT MUSISI danTata Kelola Serikat Musik yang Demokratis”. Misi utama seniman berserikat adalah untuk memperjuangkan agar prosesi musisi penyanyi mendapatkan hak sosial ekonomi sebagaimana profesi lainnya. Strategi untuk mencapai ini adalah dengan mengadakan kesepakatan bersama atau collectif aggrement antara pekerja dan pihak pemberi kerja.

2. “Konser Aman Ditengah Pandemi COVID-19″. Misinya adalah dengan adanya wabah dan protilokol kesehatan yang mutlak harus diikuti, dan untuk sementara dubia seni harus berdamai dengan situasi ini hingga perkembangan selanjutnya. Duduk berjarak, posisi pemain dan manajemen penonton tanpa menimbulkan kerumunan.

3. “Status Musisi Di tingkat Internasional dan Menurut Undang Undang Ketenagakerjaan RI”. Intinya status artis ditingkat internasional sebagaimana direkomendasikan UNESCO 1980 dapat menjadikan acuan atau benchmark yang dapat diraih oleh serikat.

BACA JUGA :  Candra Darusman Gaet Dian Sastrowardoyo.

Contoh bagus adalah yang dicapai Qbeck, dimana hak pekerja lepas bisa disejajarkan oleh pegawai  atau pekerja tetap. Hal ini hanya bisa diwujudkan dengan adanya UU khusus.
Ini yang kita temukan di Kanada dan kenyataannya di Kanada seperti itu, adanya UU khusus mensejajarkan pekerja lepas dan pekerja tetap.

4. “Wanita di Industri Musik Tanah Air : Antara Berkeluarga dan Mengejar Cita-Cita”. Masih ada kesenjangan kesempatan bagi wanita dalam berkarir di dunia musik.

Dengam kata lain pencapaian wanita untuk mencapai puncak karir lebih berat dibanding pria. Bukan masalah tudak bisa dan terbukti bisa, atau bukan meminta prioritas melainkan harus dapat perlakuan sama terhadap pria di segala aspek.

5. “Sertifikasi Musik: Keperluannya dan Kaitannya dengan Standar Honor”. Standar honor dan sertifikasi harus ada kaitan. Standar honor ditentukan oleh negosiasi kolektif antara serikat dan pemberi kerja.

Sedangkan sertifikasi musuk adalah sesuatu yang tidak wajib melaibkan kepada persiapan menghadapi persaingan pasar bebas di mana lalulintas manusia pencari kerja mensyaratkan adanya serikat yang diakui negara.

6. “Produksi dan Penyiaran Konten Musik Secara Mandiri  dan Independen.”. Produksi dan penyiaran konten di jaman digitall sangat  berbeda dan berkembang dibandingkan jaman analog atau fisik.

Untuk itu musisi dan penyanyi mau tidak mau menghendaki dan mmerlukan skill baru yang berhubungan dengan tekbologi, branding dan percaya diri untuk berekspresi diri secara monolog. Di sini letak potensi kesenjangan.

7. “Dunia Orkestra dan Produksi Livestreaming, Ticketing dan Sponsorship”. Dunia orkes dan liku-liku pertunjukan orkestra dan live streaming juga tidak lepas dari imbas wabah dan bisnis pertunjukan tidak lagi one man show organizer, melainkan memerlukan kolaborasi beberapa vendor guna menekan biaya prpduksi dan bermuara ke modal bisnis dan berbagi hasil.

BACA JUGA :  Malinda Furniture Terjun Ke Bisnis Online.

Sponsorship juga makin membidik kegiatan yang melekat pada karakter produk dan tipe demografik penonton.

8. “Tentang Platform Musik Digital, Model Bisnis, dan Hak Cipta.”

Teknologi digital mengubah kebiasaan yang sulit  didefinisikan macam apa sebuah eksploitasi baru. Perlu pendekatan multidisipliner dalam menutup kebijakan publik sebelum ada yang baru, sistem hak cipta masih yang terbaik guna memberikan hak ekonomi dan menjamin hak para pencipta.

9. “Berbagai Macam  Royalty dan Para Pelaku Terkait di Dalam Industri”. Plaform digital telah hadir, namun aspek aspek bisnis dan hak cipta belum memiliki aturan aturan pasti yang dikehendaki sesuai agar hak musisi dan penyany dapat dihargai.

Seniman perlu satu royalti. Kehadiran LMKN dan LMK adalah sistem yang unik di Indonesia.

LMKN diberi wewenang istimewa oleh negara untuk mengumpulkan royalti, dan LMK mengumpulkan sendiri berdasarkan penerima kuasa dari pemilik hak cipta walaupun dalam UU hak ciptanya diberikan secara ekslusif.

10. “Kebijakan Publik Terhadap Seni Musik: Tentang Kebudayaan dan Perpajakan”. Mengarah pada digital tranformation. Pembinan di hulu dan hilir harus terintegrasi. Publik polisi yang menyertai didalamanya sama sama mendukung apa yang dicita citakan.

Apalagi Indonesia yang memiliki banyak kultur tapi memiliki satu tujuan. Royalti bisa dilihat sebagai barang yang tidak habis pakai. Demi keberlangsungan di dalam subsektor musik. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *