P2G Memandang Perlunya Pembenahan dalam Rekrutmen Guru

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim (SMJkt/Ist)

 

Jakarta, Suaramerdekajkt.com – Sebagai organisasi guru, Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) memandang perlunya pembenahan dalam rekrutmen guru dan desain pengembangan kompetensi guru ke depan. Dalam konteks rekrutmen guru, persoalannya sebenarnya sudah muncul di level hulu yakni ketika mahasiswa calon guru masuk kampus Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

“Harus ada pembenahan seleksi masuk LPTK bagi calon guru, termasuk revitalisasi pengelolaan LPTK secara nasional. Bagaimanapun juga LPTK masih menjadi “pabrik” calon guru,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, Kamis (26/11).

Rendahnya kompetensi guru Indonesia hingga sekarang, lanjut Satriwan, tak lepas dari buruknya pengelolaan guru mulai dari hulunya yakni LPTK tersebut.

Seharusnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga melaksanakan perintah Pasal 22-23 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dituliskan pada pasal 22 ayat 1 bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

Dan pada pasal 23 ayat 1 yakni Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

“Pola rekrutmen seperti ini belum terwujud hingga sekarang. Rekrutmen guru pola ikatan dinas ini memberikan setidaknya dua manfaat sekaligus, yaitu guru yang direkrut adalah benar-benar guru pilihan dan memiliki kompetensi sejak mulai kuliah di LPTK yang berstatus PNS dan rekrutmen guru pola ikatan dinas sejak di LPTK ini dapat memenuhi kekurangan guru secara nasional,” bebernya.

Sementara pengembangan dan peningkatan kompetensi guru adalah keharusan yang mesti dipenuhi oleh negara, baik Kemendikbud/Kemenag maupun pemerintah daerah.

BACA JUGA :  3.767 Mahasiswa Ikuti KKN Tematik UNS Membangun Desa

Satriwan mengatakan P2G sangat kecewa melihat fakta, masih banyaknya daerah provinsi dan kota/kabupaten yang anggaran pendidikannya dalam APBD masih jauh di bawah 20 persen, padahal adalah menjadi kewajiban daerah dan pusat untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

“Sudahlah anggaran pendidikan daerah kecil bahkan P2G menemukan ada pemda yang anggaran pendidikannya di bawah 5 persen APBD belum lagi, berapa persen yang bisa kita harapkan alokasinya untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru? Tak bisa berharap banyak akan peningkatan kualitas guru kalau begini,” terangnya.

Padahal salah satu pokok pangkal persoalan guru nasional hingga sekarang adalah rendahnya kompetensi guru kita.

“Pemda jangan lepas tanggungjawab dalam hal ini. Politik anggaran pendidikan khususnya untuk peningkatan kompetensi guru adalah kebutuhan mendesak dilakukan, jika tidak guru-guru kita masih berkutat di urusan kompetensi yang menyedihkan. Kalau perlu jangan pilih calon kepala daerah yang tak berkomitmen menaikkan anggaran pendidikan daerah menjadi 20 persen,” beber guru SMA ini,” tekannya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *