Efektifkah Penurunan Suku Bunga?

SM/Dok

Oleh Nugroho SBM

 

RAPAT Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 18 dan 19 November 2020 memutuskan salah satunya- menurunkan bunga acuan yaitu BI7 Day Repo Rate (BI7DRR) dari 4 persen menjadi 3,75 persen, suku bunga penjaminan simpanan (Deposit Facility rate) dari 3,25 persen menjadi 3 persen dan suku bunga penjaminnan kredit (lending facility rate) dari 4,75 persen menjadi 4,5 persen. Pertanyannya, apakah penurunan suku bunga acuan (BI7DRR) kali ini efektif?

Efektivitas kebijakan penurunan BI7DRR bisa diukur dari dua ukuran. Pertama, apakah penurunan BI7DRR mampu mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit. Kedua, apakah penurunan BI7DRR yang mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit. Penurunan suku bunga deposito mempunyai efek ganda yaitu membuat biaya penghimpunan dana bank menjadi lebih murah sehingga akan menurunkn bunga kredit.

Di samping itu, dengan penurunan bunga deposito diharapkan masyarakat akan mengurangi tabungan dan membelanjakannya untuk konsumsi. Kenaikan konsumsi akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kenaikan kredit terutama kredit modal kerja dan investasi juga akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sempat minus selama dua kuartal.

Dilihat dari indikator pertama yaitu apakah penurunan BI7DRR mendorong penurunan suku bunga deposito dan kredit, ternyata berhasil. Penurunan BI7DRR yang lalu berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Oktober 2020 dari 5,18% dan 9,44% pada September 2020 menjadi 4,93% dan 9,38%.

Tabungan Deposito

BACA JUGA :  KPK Masih Punya Taring

Namun dari indikator kedua tampaknya penurunan BI7DRR belum mencapai efektivitasnya. Dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito justru meningkat. Per Agustus 2020 pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 11,64 persen (year of year). Sementara pertumbuhan kredit lebih kecil dan cenderung stagnan di angka 1,04 persen pada periode yang sama.

Peningkatan dana pihak ketiga alias tindakan berhemat dari masyarakat sebenarnya baik kalau hanya dilakukan oleh sebagian masyarakt. Namun kalau hal itu dilakukan oleh hampir semua masyarakat maka akan justru buruk. Ini dalam ilmu ekonomi dikenal dengan istilah paradoks kehematan (Paradox of Thrift).

Konsumsi yang kecil tidak baik karena tidak akan menggerakkan ekonomi. Padahal pengeluaran konsumsi sampai saat ini masih merupakan penyumbang terbesar pendapatan nasional Indonesia yaitu sekitar 55 persen. Menurunnya konsumsi rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, sebagai tindakan berjaga- jaga untuk menghadapi kelesuan ekonomi yang belum pasti kapan berakhir sehingga banyak orang yang menghemat pengeluarannya.

Kedua, sebagai dampak menurunnya frekuensi aktivitas luar rumah akibat pandemi. Aktivitas untuk rekreasi ke mall biasanya akan diikuti oleh pengeluaran konsumsi untuk pembelian barang yang semula tak direncanakan.

Dengan intensitas ke mall turun maka pengeluaran konsumsi juga turun. Demikian juga dengan aktivitas pariwisata yang juga menurun sehingga pengeluaran konsumsi yang menyertainya juga menurun.

Ketiga, penempatan dana di bank berupa deposito dan tabungan sampai saat ini memang masih merupakan pilihan masyarakat karena aman (karena djamin LPS) dan mudah sewaktu-waktu dicairkan (likuid). Berbeda misalnya dengan memiliki saham, dimana kalau perusahaan yang mengeluarkan saham bangkrut maka kewajiban kepada pemegang saham adalah yang terakhir dipenuhi.

Guna memacu konsumsi masyarakat maka kebijakan pemerintah untuk menerapkan kebiasaan baru dan bukan lock down penuh merupakan kebijakan yang sudah tepat. Masyarakat hendaknya secara ketat menerapkannya dan bisa beraktivitas sehingga konsumsinya kembali normal.

BACA JUGA :  20 Novel Politik Indonesia.

Ekonomi Digital

Kredit yang pertumbuhannya stagnan meskipun BI7DRR berkali-kali diturunkan menunjukkan suku bunga bukan merupakan satu-satunya faktor yang dipertimbangkan dalam menjalankan investasi. Kredit yang melambat memang juga akibat dari pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan kluster Covid-19 dari aktivitas usaha.

Di samping itu, bank juga masih hati-hati menyalurkan kredit karena risiko yang masih cukup tinggi untuk menyalurkan kredit karena belum normalnya kegiatan usaha. Namun demikian ada harapan baru di tengah kelesuan ekonomi dan bank perlu meliriknya yaitu perkembangan ekonomi digital. Hal tersebut tercermin dari data yang dilansir BPS bahwa pada kuartal II tahun 2020, sektor transportasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan positif dua digit yaitu 10,88 persen (yoy).

Hasil survei lembaga We Are Social menunjukkan bahwa perdagangan elektronik (E-Commerce) di Indonesia tahun 2020 ini mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen, melonjak tinggi dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh sekitar 2 persen per tahun. Hal ini tak lepas dari kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home) dan Kebijakan Di Rumah Saja (Say at Home) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah.

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memang sangat menjanjikan. Beberapa pelaku bisnis digital yaitu Google, Temasek, dan Bain memprediksikan nilai ekonomi digital di Asia Tenggara sebesar 100 miliar dolar AS pada 2019. Indonesia menyumbang sekitar 40% dari angka tersebut, meningkat empat kali lipat dibandingkan 2015.

Pada 2025, diprediksikan nilai ekonomi digital Indonesia mampu menembus 130 miliar dolar AS. Meskipun prospek perkembangan ekonomi digital di Indonesia bagus seperti data yang sudah dipaparkan di atas, tetapi masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan sehingga ekonomi digital bisa benarbenar merupakan harapan baru bagi ekonomi Indonesia.

BACA JUGA :  Destinasi Super Prioritas, Masih Perlukah?

Pertama, UMKM yang merupakan pelaku usaha terbesar di Indonesia masih sangat sedikit yang menggunakan tekologi digital untuk mengembangkan usahanya. Baru 13 persen UMKM yang menggunakan teknologi digital (dalam jaringan), sisanya 87 persen masih menjalankan usahanya secara konvensional (di luar jaringan).

Perlu literasi dan perbaikan infrastruktur digital untuk mengatasi masalah ini. Kedua, jika diamati maka produk yang dijual di perdagangan elektronik sebagian besar (93 persen) merupakan barang impor.

Dengan demikian maka efek pengganda untuk ekonomi dalam negeri menjadi kurang. Perlu dibuat peraturan untuk mengatur komposisi antara produk impor dan produk buatan dalam negeri yang diperdagangkan oleh suatu platform dalam jaringan.

Ketiga, adanya kecenderungan persaingan kurang sehat di perdagangan elektronik secara khusus dan industri digital pada umumnya. Komite Pemantau Persaingan Usaha (KPPU) harus bekerja eksra keras untuk memantau persaingan kurang sehat di bisnis digital ini agar para pemain kecil seperti UMKM bisa ikut di dalam bisnis digital ini.

Keempat, perlindungan konsumen dari perdagangan elektronik ini. Sudah banyak kasus di mana konsumen sering tertipu karena apa yang mereka beli lewat jaringan tidak sesuai ketika barang tiba. Solusinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE) perlu diterapkan secara tegas.(34)

Dr Nugroho SBM MSi, dosen FEB Undip Semarang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *