KPAI : Pembukaan Sekolah diserahkan Pemda Bentuk Lepas Tanggung Jawab

 

Jakarta, Suaramerdekajkt.com – Pemerintah kembali merelaksasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri dengan memperbolehkan pembukaan sekolah di semua zona, namun dengan izin dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Dengan dasar pijakannya adalah daerah lebih tahu wilayahnya sendiri.

“Menyerahkan kepada pemerintah daerah tanpa berbekal pemetaan daerah dan sekolah yang dapat dikategorikan siap dan belum siap, menurut saya bentuk lepas tanggung jawab,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, Jumat (20/11).

Seharusnya, lanjut Retno, bukan diserahkan kepada pemda, akan tetapi dibangun sistem informasi, komunikasi, koordinasi dan pengaduan yang terancana baik sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi melakukan persiapan buka sekolah dengan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP Adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah.

“Dengan demikian tugas dan tanggung jawab dalam melindungi anak-anak demi kepetingan terbaik bagi anak di masa pandemik dapat terwujud,” tuturnya.

Menurutnya, buka sekolah bukan hanya berpedoman pada separuh jumlah siswa dan Protokol/SOP 3 M saja, tetapi perlu menyiapkan infrastruktur AKB, biaya tes swab, dan ujicoba kepatuhan seluruh warga sekolah terhadap protocol kesehatan.

“Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu membiaya bagaimana? Apa kita biarkan sekolah berpotensi kuat menjadi kluster baru?” ungkapnya. (nya/69)

BACA JUGA :  Wakil Jaksa Agung : Kita Tidak Tahu Siapa di Kanan-kiri, Depan dan Belakang Kita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *