Ini Penjelasannya, Pemda diberikan Kewenangan Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka

 

Jakarta, Suaramerdekajkt.com – Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (kanwil)/kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

“Pemberian izin ini bisa secara serentak ataupun bertahap, tergantung kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi Kepala Daerah, mana yang siap mana yang tidak dan tentunya kesiapan sekolah masih menentukan dalam memenuhi semua ceklis untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim pada pengumuman SKB Empat Menteri tersebut, secara virtual, Jumat (20/11).

Mendikbud berharap agar daerah dan sekolah mulai dari sekarang untuk menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran tatap muka. “Kalau ingin tatap muka harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakannya mulai dari sekarang sampai akhir tahun,” tuturnya.

Mendikbud menjelaskan bahwa mulai Januari 2021, ada tiga pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka atau tidak. Pertama, adalah pemda atau dengan situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenag. Kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua yaitu melalui komite sekolah.

“Jadi kalau tiga pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, maka sekolah tidak diperkenankan dibuka. Tapi kalau ketiga pihak setuju, berarti sekolah itu mulai boleh melaksanakan tatap muka. Orang tua, kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah,” jelasnya.

Jika sekolah dibuka, Mendikbud menekankan sekali lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Jadi, hak terakhir dari siswa individu.

BACA JUGA :  Universitas Airlangga diuntungkan dengan Kebijakan Indikator Kinerja Utama bagi PTN

“Walaupun sekolahnya sudah buka, masih ada di orang tua. Sekali lagi harus saya tekankan pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan dan keputusan itu ada di pemda, kepala sekolah dan orang tua yaitu komite sekolah,” tekannya.

Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi resiko dari Satgas Covid tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemda, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail.

“Ini adalah satu contoh bentuk ilustrasi bahwa bagi kepala daerah mereka bisa melakukan pembukaan itu secara serentak atau secara bertahap. Jadi di kecamatan tertentu yang pertama, tapi ini adalah kewenangan dari pada pemerintah daerah yang tidak harus serentak, tidak harus bertahap tapi ini adalah keputusan pemda,” terangnya.

Kedua kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga kesiangan satuan pendidikannya pun yang ada ceklis tadi saya bilang dan akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar di rumah.

“Banyak sekali teman-teman kita di daerah, desa yang sangat sulit melakukan PJJ. Mohon itu jadi konsiderasi juga dan melihat sisi psikososial peserta didik dan kebutuhan layanan pendidikan bagi anak dan orang tua walinya yang bekerja di luar yang harus bekerja di luar rumah dan tidak bisa menjaga dan membimbing anaknya,” imbuhnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *