Jakarta, Suaramerdekajkt.com – Beredarnya data-data pribadi yang diduga milik para guru dan tenaga kependidikan honorer dan swasta, calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 1,8 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), membuat para guru honorer resah. Sebab dalam konten berbentuk aplikasi excel tersebut, tercantum ratusan ribu nama-nama orang yang diduga calon penerima BSU Kemendikbud.
“Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama Ibu kandungnya. Kami sangat menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui WAG,” demikian sesal Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, Jumat (20/11).
Semestinya, lanjut dia, pihak Kemendikbud dan pihak bank bisa menjaga kerahasiaan data pribadi para guru dan tenaga kependidikan yang akan menjadi calon nasabah bank tersebut. Sebagaimana diketahui, proses pendataan calon penerima BSU ini lebih praktis dan efesien sebenarnya, yakni guru tinggal mengecek di web Dirjen GTK Kemdikbud. Kemudian, mendaftarkan diri secara mandiri.
“Tidak melibatkan pihak ketiga atau administrasi di sekolah, seperti surat keterangan kepala sekolah, yayasan dan lainnya. Semua serba langsung antara guru honorer atau swasta dengan Kemendikbud,” tuturnya.
Kabid Advokasi Guru P2G, Iman Z. Haeri mengungkapkan, sebagai seorang guru honorer di sebuah SMA swasta, juga merasa khawatir namanya dan rekan-rekannya bocor. Pihak-pihak yang berniat jahat pasti bisa saja menggunakan data pribadi tersebut untuk tindak pidana.
“Potensi penyalahgunaan data kami para guru honorer ini bisa saja dilakukan, oleh pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan,” ungkap Iman yang mengajar Pendidikan Sejarah di SMA swasta Jakarta Selatan.
Para guru honorer dan swasta yang belum mendaftarkan BSU pun, akhirnya merasa takut dan cemas jika mau mendaftarkan diri online. Takut hal sama akan terjadi pada diri mereka.
“Mas Menteri pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu. Kali ini yang bocor data guru. Dapat bantuan subsidi saja belum, datanya sudah bocor. Miris sekali nasib guru honorer,” pungkasnya.
Oleh karena itu, P2G meminta agar Kemendikbud dan pihak bank segera memproteksi secara kuat data-data pribadi para guru dan tenaga kependidikan tersebut. Mengingat jumlah calon penerimanya adalah 2.034.732 orang dengan total anggarannya cukup fantastis sebesar 3,66 triliyun.
“P2G juga meminta pihak kepolisian segera menyelidiki dugaan pembocoran data-data pribadi guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tersebar di grup WA, dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Agar keamanan data pengguna khususnya para guru, tenaga kependidikan, dan dosen ini benar-benar terlindungi oleh negara,” kata Satriwan. (nya/69)