P2G : Kebijakan Pemerintah Berikan BSU kepada Guru dan Tenaga Kependidikan Langkah Cerdas dan Praktis

Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim (SMJkt/Ist)

Jakarta, Suaramerdekajkt.com – Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 1,8 juta kepada guru dan tenaga kependidikan non pegawai negeri sipil (PNS) adalah langkah cerdas dan praktis. Hal ini, akan sangat membantu perekonomian para guru dan tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah swasta maupun negeri, khususya kepada tenaga honorer di masa sulit pandemi sekarang.

“Dalam pantauan pengurus Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) di daerah-daerah termasuk kota besar, sekolah-sekolah swasta menengah ke bawah selama pandemi ini sedang  mengalami kesulitan finansial internal,” ujar Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Diantara faktornya adalah orang tua tidak lagi membayar SPP secara penuh. “Kita paham jika sumber pendapatan sekolah swasta hanya satu yakni bayaran SPP dari orang tua,” imbuhnya.

Di sisi lain, ekonomi keluarga menengah ke bawah relatif terkena dampak pandemi seperti PHK, potong gaji, dagangan sepi, dan lain sebagainya. “Makanya skema bantuan subsidi upah bagi guru swasta dan honorer sangat membantu. Ucapan terima kasih tak terhingga bagi Kemenkeu, Kemendikbud, dan Kementerian BUMN serta Komisi X DPR RI,” tuturnya.

Namun demikian, P2G berharap skema bantuan tersebut harus tepat sasaran, tidak ribet atau berat secara syarat administratif misalnya tak mesti harus punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK),  proporsional, dan berkeadilan.

Menurutnya, salah satu syarat guru dan tenaga kependidikan yang berhak menerima BSU adalah yang penghasilannya di bawah 5 juta. P2G menemukan fakta ada sekolah yang upah guru honorernya hanya 1 juta perbulan.

“Bahkan di bawah itu, seperti di Kab. Blitar, Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Ende. Tapi ada juga yang upah guru honorernya 3-4 juta perbulan, seperti guru honorer di DKI Jakarta yang bergaji 4 juta sekian perbulannya,” bebernya.

BACA JUGA :  Dirjen Dikti : Kita Bawa Mahasiswa Jadi Sarjana Unggul dengan Kreativitas dan Inovasi

Pendataan yang benar-benar valid dan tepat sasaran adalah kata kunci. Harus menyasar semuanya tanpa kecuali, yaitu sebanyak 2.034.732 orang pendidik dan tenaga kependidikan yang berhak.

“Jangan sampai bernasib sama seperti bantuan kuota internet, yang serapannya masih relatif rendah. Target 58 juta penerima, tapi di bulan ke dua Oktober ini, baru 35 juta yang terkirimkan. Tentu akan terlihat buruk dari segi penyerapan anggaran,” ungkapnya. (nya/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *