Bangga Papua: Bantuan Tunai Menjangkau Daerah Terpencil

Jakarta, Suara Merdeka.Com.- Beberapa skema perlindungan sosial nasional telah beroperasi di Papua
sesuai dengan program kerja Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan sistem perlindungan sosial
menyeluruh. Namun, terdapat beberapa tantangan pelaksanaan program perlindungan sosial dan
pemenuhan layanan dasar di daerah terpencil seperti Papua, antara lain sulitnya penjangkauan dan
pendaftaran penerima manfaat; rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (Nomor Induk
Kependudukan/NIK); serta tingginya biaya hidup sehingga besaran nilai manfaat tidak selalu mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan.
BANGGA Papua (Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera), diluncurkan pada 2017, merupakan
salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Provinsi Papua dalam menjawab
tantangan-tantangan tersebut. BANGGA Papua adalah bantuan tunai yang menargetkan anak-anak Asli
Papua sejak lahir hingga usia empat tahun menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Program ini
bertujuan untuk membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1000 hari pertama
kehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan
menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua. Penerima manfaat menerima
transfer tunai sebesar Rp 200.000 per bulan/per anak, dengan pembayaran langsung ke rekening bank
ibu/wali. Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai.
Pada Senin, 16 November 2020, Bappenas, dengan dukungan dari Kedutaan Besar Austalia,
menyelenggarakan webinar terkait BANGGA Papua sebagai contoh pelaksanaan bantuan tunai di daerah
terpencil. Dalam webinar tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mempresentasikan mengenai beberapa
pembelajaran penting pelaksanaan bantuan tunai di daerah terpencil dan membahas pertimbangan untuk
pengembangan program tersebut. “Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp 121,5 miliar
kepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut,” kata Lukas Enembe, Gubernur
Provinsi Papua. “Kami terus mencari terobosan baru untuk pemanfaatan Dana Otsus, melalui program
perlindungan sosial yang efektif,” jelas Enembe.
Dalam sambutannya, Kirsten Bishop, Minister Counsellor Governance & Human Development Kedutaan
Besar Australia menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk
pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerjasama Pembangunan untuk desentralisasi
pemerintahan (KOMPAK) dan perlindungan sosial (MAHKOTA). “Pemerintah Australia akan terus
mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang
menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memilki
tantangan geografis,” ujar Bishop.
Dalam dua tahun pelaksanaan, BANGGA Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam
perbaikan mekanisme pelaksaanaan program perlindungan sosial. Kabupaten pelaksana melakukan
penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional dilainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah. Aplikasi Management
Information System (MIS) BANGGA Papua juga berhasil mendukung perluasan kepemilikan NIK di ketiga
kabupaten lokasi program, dengan memberikan data kepada Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK). Hal tersebut merupakan cita-cita yang selama ini menjadi prioritas nasional selama
beberapa waktu.
Inovasi penting dalam pelaksanaan Bangga Papua adalah proses penetapan titik-titik pembayaran di lokasi
terpencil. Titik pembayaran ini akan dimanfaatkan menjadi pusat kegiatan masyarakat dimana penerima
manfaat dapat dengan mudah menarik dana mereka, membeli makanan dan kebutuhan dasar lainnya
pada kios-kios sementara di lokasi tersebut, serta mengakses imunisasi bagi anak-anak atau layanan
kesehatan dasar lainnya.
“BANGGA Papua merupakan contoh dari Indonesia, dimana inovasi mekanisme digunakan untuk
memastikan bahwa populasi di daerah terpencil tetap mendapatkan akses terhadap perlindungan sosial.
Selanjutnya integrasi MIS BANGGA Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu
dilakukan. Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat BANGGA Papua untuk bisa mendapatkan
perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan
subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan
berdaya saing.” jelas Maliki, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.(bn/69)

BACA JUGA :  Film Berhenti Di Kamu; Cinta Yang Sederhana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *