Pahlawan Kemanusiaan Perlu Dimanusiakan

Sumaryoto Padmodiningrat. (SMJkt/istimewa)

 

Oleh: Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM

 

SEJARAH milik penguasa. Begitu pun untuk menentukan pahlawan-pahlawan yang mewarnai sejarah, penguasalah yang memutuskannya. Tak terkecuali menentukan mereka yang beroleh tanda jasa serupa pahlawan.

Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun ini, Selasa (10/11/2020), Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 117/ TK/Tahun 2020 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Adapun keenam tokoh tersebut adalah Sultan Baabulah dari Provinsi Maluku Utara, Machmud Singgirei Rumagesan Raja Sekar dari Provinsi Papua Barat, Jenderal Polisi Purnawirawan Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dari Provinsi DKI Jakarta, Arnold Mononutu dari Provinsi Sulawesi Utara, Mr Sultan Muhammad Amin Nasution dari Provinsi Sumatera Utara, dan Raden Mattaher Bin Pangeran Kusen bin Adi dari Provinsi Jambi.

Keesokan harinya, Rabu (11/11/2020), Presiden Jokowi menganugerahkan Bintang Mahaputera dan Bintang Jasa kepada 71 tokoh, yang didominasi mantan pejabat negara, termasuk yang sekarang ini kembali menjabat.

Tanda kehormatan itu diberikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 118 dan Nomor 119/TK/Tahun 2020 tertanggal 6 November 2020.

Bintang Mahaputera Adipradana diberikan kepada 32 tokoh, dan Bintang Mahaputera Utama diberikan kepada 14 tokoh.

Bintang Jasa Utama diberikan kepada 2 tokoh, Bintang Jasa Pratama diberikan kepada 14 tokoh, dan Bintang Jasa Nararya diberikan kepada 9 tokoh.

Mayoritas penerima Bintang Jasa Pratama dan Bintamg Jasa Nararya adalah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang gugur saat menangani pandemi Covid-19.

Pada 17 Agustus 2020 atau bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-75 RI, Presiden Jokowi juga menganugerahkan bintang jasa kepada 22 orang Nakes.

Data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), sejak Maret-Oktober 2020, ada 253 orang Nakes yang gugur akibat terinfeksi Covid-19.

BACA JUGA :  Semarang ”Dalane” Banjir

Tertinggi

Pengorbanan tertinggi adalah nyawa. Hal ini dilakukan oleh para Nakes. Tapi mengapa bintang kehormatan yang mereka terima lebih rendah dari mantan pejabat negara yang sejauh ini tidak mengorbankan nyawa yang merupakan pengorbanan tertinggi?

Bahkan para Nakes itu layak mendapat gelar Pahlawan Kemanusiaan, bukan sekadar Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Nararya yang kastanya jauh lebih rendah daripada Bintang Mahaputera apalagi Pahlawan Nasional. Padahal, para Nakes yang gugur dalam tugas itu adalah Pahlawan-pahlawan Kemanusiaan.

Pemerintah berdalih, mantan pejabat secara otamatis mendapatkan Bintang Mahaputera, terlepas mereka berprestasi atau tidak, terlepas mereka kemudian terkena masalah hukum atau tidak.

Sejauh ini ada sejumlah penerima Bintang Mahaputera yang kemudian tersandung pidana, seperti mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang akhirnya masuk penjara karena korupsi. Bintang tanda jasa mereka ternyata tidak dicabut negara.

Pada 17 Agustus 2020, Presiden Jokowi juga menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada duo F mantan Wakil Ketua DPR RI, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Pemerintah berdalih, Bintang Mahaputera itu “taken for granted” alias begitu saja didapat secara otomatis sebagai mantan pejabat negara. Ibarat bintang jatuh dari langit.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap setiap warga negara yang memajukan dan memperjuangkan pembangunan bangsa dan negara demi kejayaan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan oleh negara untuk menumbuhkan kebanggaan, keteladanan, kepatriotan, sikap kepahlawanan, dan semangat kejuangan di dalam masyarakat.

BACA JUGA :  Dampak Lingkungan Covid-19

UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 18 Juni 2009.

Padahal, sejatinya, tidak ada keharusan memberikan penghargaan Bintang Mahaputera kepada mantan pejabat negara. Hanya saja, seperti diatur dalam Pasal 30 UU No 20 Tahun 2009, para penerima bintang jasa itu diusulkan oleh lembaga negara. Kalau ada yang mengusulkan, pasti dapat.

Apakah mereka berprestasi? Tidak harus. Apakah mereka sanggup menjaga penghargaan mulia itu tak ternoda? Tidak harus.

Bandingkan dengan para Nakes itu yang harus menyabung nyawa dengan Covid-19. Mereka bukannya tak sadar risiko. Mereka bukannya tak takut mati. Namun panggilan tugas kemanusiaan dan suara hati nuraninya mengalahkan itu semua. Mereka akhirnya meregang nyawa. Mereka melakukan itu melampaui panggilan tugasnya.

“Karena tugas adalah tugas. Bukan demi surga atau neraka, tapi demi kehormatan seorang manusia,” kata WS Rendra (1935-2009) dalam salah satu puisinya.

Sayangnya, penghargaan yang mereka terima tidak sepadan dengan pengorbanan mereka. Jauh lebih tinggi penghargaan yang diterima para mantan pejabat negara. Padahal, sebagai manusia mereka pun ingin dimanusiakan, “diwongke’. Ketika mereka sudah tiada, anak cucu merekalah yang merasakan upaya pemerintah memanusiakan mereka. Tetapi ternyata kurang.

Mengapa semua itu terjadi? Sebab, sekali lagi, sejarah adalah milik penguasa.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Anggota DPR RI periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *