Tahapan Pilkada Harus Sesuai Prokes

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat RI terus memberikan perhatian pada tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dimana setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19.

“Untuk itu, DPR mendorong pemerintah dan seluruh jajaran stakeholder untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan sebaik-baiknya. Sehingga, semakin meningkatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, (9/11).

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan II. Menurutnya, pihaknya mengimbau kepada penyelenggara pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas pilkada, serta aparat keamanan Negara, agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Khususnya dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan selalu memberikan perhatian pada protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Apalagi, kita masih berada dalam situasi menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Dia menambahkan, berbagai upaya, kebijakan, program, maupun kegiatan baik dari pemerintah, swasta, BUMN, TNI, POLRI, masyarakat dan seluruh komponen bangsa, terus dilakukan. Hal itu semua untuk dapat mengatasi pandemi Covid-19 dan dampaknya.

“Kita masih menghadapi ancaman yang diakibatkan oleh virus Covid-19. Baik dari aspek kesehatan maupun dampak terhadap sosial dan ekonomi. Kita juga masih dihadapkan pada situsi ketidakpastian penuntasan pandemi Covid-19,” tandasnya.

Menurutnya, saat ini semua upaya terbaik perlu terus dilakukan. Baik melalui kebijakan program, dan kegiatan untuk melindungi rakyat dari aspek kesehatan, ekonomi dan sosial dalam menghadapi pandemi covid-19.

“Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Masa Persidangan ke II, masih akan memberikan atensi pada penanganan pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor. Komisi-komisi terkait akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan dana penanggulangan pandemi Covid-19, berjalan secara efektif, tepat sasaran dan akuntabel,” tegasnya.

BACA JUGA :  BAZNAS Optimalkan Pengumpulan ZIS dan Kurban Melalui BJB Syariah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *