Waspada Banjir saat Pandemi

Oleh Alwin Basri

SEJARAH menunjukkan hampir setiap musim hujan, banjir dan longsor senantiasa melanda wilayah Jawa Tengah dengan kerugian yang besar. Repetisi dari sejarah yang demikian sudah mulai tampak pada akhir Oktober, seperti banjir yang melanda Kabupaten Kebumen dan Cilacap. Data BPBD setempat, di Kebumen banjir tersebar di 31 desa dan 10 kecamatan, sedangkan di Cilacap melanda dua kecamatan.

Padahal jika melihat prakiraan BMKG, pada akhir Oktober Jawa Tengah baru memasuki awal musim hujan. Data kawasan rawan banjir dan longsor menunjukkan hampir semua daerah di Jawa Tengah rawan banjir dan longsor, baik Jateng bagian selatan maupun bagian utara. Melihat potensi banjir dan longsor yang semakin besar, perlu tindakan preventif sekaligus kesiapsiagaan dini dalam menghadapinya. Lebih-lebih saat ini pandemi Covid- 19 masih menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Sebab pada saat penanganan banjir dan longsor tentu butuh lokasi pengungsian.

Di lokasi pengungsian inilah potensi munculnya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 semakin besar. Dalam skala yang lebih makro, banjir dan longsor di tengah pandemi ini juga akan semakin menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah, khususnya mereka yang terdampak banjir dan longsor. Dengan demikian, tingkat kemiskinan pun akan semakin parah.

Di samping itu, bencana banjir dan longsor juga menyertakan efek domino. Pertama, gangguan arus transportasi manusia dan barang yang nilai kerugiannya tidak sedikit. Dampak ini di sebagian wilayah, khususnya di pantura, bisa jadi mulai berkurang karena keberadaan jalan tol Transjawa. Namun di wilayah pantai selatan, kondisi ini belum bisa terselesaikan. Pascabanjir pun pembenahan infrastruktur memerlukan biaya yang besar. Kedua, dampak terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

BACA JUGA :  In Memorian Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Dalam cakupan menengah adalah terhadap eksistensi ketahanan pangan, banjir yang terjadi selama ini juga menjadi salah satu penyebab kegagalan petani pada musim tanam bahkan pada musim panen.

Skenario Penanganan

Jika melihat tipe bencana banjir dan longsor sebagai bencana yang bersifat slow on set, yakni bencana yang dapat dideteksi, maka kebijakan untuk mengantisipasi dan menyiapkan berbagai skenario terburuk dapat dilakukan lebih dini. Pemetaan wilayah yang menghasilkan data lokus secara detail menjadi sangat penting. Dinamika perubahan lingkungan dan kependudukan membuat peta wilayah potensi terus berubah.

Terdapat sejumlah wilayah banjir dan longsor baru yang timbul akibat degradasi lingkungan. Pembaruan pemetaan wilayah rawan bencana harus segera dilakukan secara berjenjang bottom up. Dalam kondisi pandemi, sangat diperlukan kebaruan data sampai tingkat terkecil untuk memetakan daya tampung lokasi pengungsian sesuai dengan protokol kesehatan.

Kepastian atas peralatan evakuasi, logistik bencana, bantuan pangan, obat-obatan, air bersih, serta keperluan balita dan kelompok rentan harus terdata dan tersedia dengan baik.

Demikian pula alternatif pencegahan dan penanganan Covid-19 di lokasi pengungsian. Sosialisasi terhadap masyarakat di wilayah rawan bencana tampaknya masih perlu ditingkatkan.

Banyaknya korban bencana, khususnya longsor, selama ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi dan bahaya longsor yang berada di wilayah sekitar mereka. Keberadaan media sosial dan berbagai aplikasi percakapan dapat menjadi alternatif bagi pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi secara langsung kepada masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor. Termasuk informasi yang harus masyarakat lakukan ketika banjir dan longsor datang di tengah pandemi ini.

BACA JUGA :  Kepada KRI Nanggala 402.

Satu kegiatan rutin bagi pemerintah yang perlu mendapatkan penekanan adalah memastikan kondisi infrasrtuktur yang memiliki peranan besar terhadap pengurangan risiko banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi. Sistem pembuangan air (drainase), sungai, irigasi, dan waduk perlu dipantau dan dievaluasi sehingga sewaku-waktu hujan turun dengan intensitas tinggi air dapat mengalir dengan cepat.

Terakhir, peran pemerintah sebagai fasilitator yang semestinya mampu menyinergikan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam penanganan bencana. Berbagai program pencegahan dan bantuan korban yang diberikan oleh swasta ataupun peran serta berbagai organisasi masyarakat perlu disinergikan. Di situlah peran pemerintah dinanti. (40)

Dr Ir Alwin Basri MM MIKom, Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, anggota Fraksi PDIP, alumni Program Doktor Administrasi Publik Undip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *