Masterplan, Sudahkah Jadi Pedoman?

 

Oleh Mohammad Agung Ridlo

KEPUTUSAN Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2013 memutuskan bahwa setiap tanggal 8 November ditetapkan sebagai Hari Tata Ruang Nasional. Disebutkan, penyelenggaraan penataan ruang ditujukan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang wilayah secara menyeluruh, desa-kota saling ketergantungan, baik dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Artinya, pentingnya penataan ruang yang memperhatikan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan, serta peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Secara teoritis tidaklah mungkin suatu wilayah dapat survive tanpa berhubungan dengan wilayah lainnya. Karena itulah, para urban manager dan decision maker, perlu memperhatikan fungsi wilayah tidak secara internal saja tetapi juga fungsi eksternalnya. Seperti dalam konteks ekonomi perkotaan yang juga merupakan sinyalemen dari teori kristal dan dari teori Johan Galtung, yaitu pola centrum paripheral.

Tetapi istilah yang lebih relavan dengan perkembangan ilmu perkotaan dalam konteks ekonomi spatial dalam era globalisasi ini adalah dari Mashab Francois Perroux, Boudeville, Hirsman cs yaitu teori growth pole atau dari Mashab Ekonomi Regional Walter Isard Cs dan pemerintahan kota yaitu Denis A Rondinelli dan John Friedman Cs dengan istilah intercity linkages serta yang lain adalah termasuk dalam central places theory dari Walter Christaller dan August Losch, dan terakhir adalah tentang nodal regional dari Edgar M Hoover.

Dengan kata lain, perlu adanya keterpaduan pembangunan pada wilayah (pusat-pusat pertumbuhan) secara internal dan keterkaitan hubungan (Interdependency) terhadap wilayah- wilayah lain di sekitarnya dalam konteks eksternal wilayah yang lebih luas.

Permasalahan wilayah dan kota semakin kompleks. Sebagai contoh permasalahan di perkotaan, dari aspek sosial ekonomi bisa dilihat dari tingginya tingkat urbanisasi desa-kota, membengkaknya sektor informal, merebaknya sektor informal, kaum pengemis, gelandangan (homelessness), dan orang-orang terlantar (PGOT) termasuk anak jalanan, masalah kriminalitas dan vandalisme serta pathology social lainnya.

BACA JUGA :  Bali Ibu Kota Puisi.

Proses kehidupan rakyat jelata (the poor) di kota-kota besar rupanya senantiasa kusam warnanya. Tidak saja karena benturan-benturan ekonomi di mana mereka senantiasa mengalami ketergantungan padanya, tetapi juga oleh beragam yang menghimpit dan menekan secara struktural dari kehidupan sosial.

Tekanan itu muncul dari berbagai kekuatan dan modal (fund and force), penguasa atau golongan ekonomi kuat lain yang berambisi untuk memaksakan suatu eksploitasi terhadap rakyat jelata yang terkatung-katung di kota-kota. Mereka terusir, mereka tergusur, mereka terpinggirkan, mereka termarginalkan, tanpa sejengkal tanah pun yang ia punya.

Selain itu permasalahan lahan seperti terkuaknya sengketa tanah, banjir dan rob yang tak kunjung sirna, abrasi dan akresi di kawasan pesisir pantai yang tak kunjung terselesaikan, central bussines district yang semakin padat, trauble transportasi dan masih banyak permasalahan fisik lainnya. Semua itu menyisakan beban yang berkepanjangan.

Salah Arah

Berbagai permasalahan tersebut tidak hanya bisa diteropong dari sisi perencanaan yang kurang matang, tetapi juga perwujudan di lapangan yang berdasarkan atas perencanaan yang tersusun sebelumnya. Banyak aturan hukum diselewengkan, sehingga arah pembangunan melenceng dan salah arah. Kalau sudah demikian, kiranya kita perlu mawas diri. Dalam arti, kita mesti melihat dengan jernih kesalahan apa yang t e l a h dibuat masa lampau, dan apa yang mesti kita lakukan sekarang ini.

Perencanaan kota saat ini tidak sekedar perencanaan fisik saja, namun perencanaan yang merupakan penerjemahan dari perencanaan ekonomi dan perencanaan sosial. Pendekatan yang sifatnya multidisipliner harus sudah dimulai pada tahap awal proses perencanaan kota. Urban manager dalam menyusun perencanaan kota hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat, tak terkecuali dari kalangan ahli hingga masyarakat awam. Paling tidak mereka dilibatkan dalam diskusi untuk menjaring aspirasi, dan saya yakin rakyat awam memiliki kearifan tersendiri.

BACA JUGA :  Membangkitkan Geliat UMKM

Di sisi lain sebagai pengguna perencanaan kota (masyarakat) yang diwakili oleh para politisi dituntut untuk dapat memberikan masukan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran yang dimainkan oleh kaum politisi dalam proses perencanaan kota hingga implementasinya cukup dominan, yang mempunyai andil besar dalam mengukir dan memberikan warna kota.

Sampai saat ini pemerintah telah menyiapkan hierarkhi perencanaan kota yang beraras dari national planning, regional planning, subregional planning sampai local planning, namun terkadang tidak diwujudkan dengan baik. Subregional planning terkadang masih tercecer ”ompong”, yang mengakibatkan tumpang tindihnya kebijakan penataan, pengembangan dan pertumbuhan antarkota.

Di sisi lain pertumbuhan dan perkembangan pembangunan terkadang kurang berdasar (tidak mengacu) pada masterplan yang telah dibuat. Sering terjadi penyimpanganpenyimpangan terhadap masterplan sebagai akibat tidak tahu, atau tidak mau tahu. Rencana tata ruang kota sering ditinggal di belakang proses dan dinamika pertumbuhan kota itu sendiri. Rencana kota tertinggal dalam peti besi, tanpa pernah dibaca, bahkan disentuh pun tidak. Apalagi dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Realita ini tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di negara yang sedang maju seperti yang ditulis oleh Michael D Meyer di dalam bukunya Urban Transportation Planning, yang isinya bahwa, masa depan kota pada umumnya berkembang tidak menuruti rencana yang telah disusun tetapi menurut arah keputusan penentu kebijakan.

Bisa jadi tidak dipakainya perencanaan kota yang telah disusun, disebabkan karena tidak sesuainya dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya keputusan bahwa masterplan tersebut goal, siap dilaksanakan, ternyata tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada, dan akhirnya macet.

Yang menjadi pertanyaan, apakah peraturan daerah rencana tata ruang sudah menjadi pedoman pembangunan semua instansi dan stakeholder pembangunan? Di sinilah para ahli (planner and team) diuji kemampuannya pada realita pembangunan yang sudah mereka rencanakan. Dengan kata lain, hasil karya planner and team diharapkan dapat menjawab kebutuhan secara realible, secara ekonomi feasible, secara sosial adaptable. Menyimpang dari ketiga kriteria tersebut sulit bagi urban manager dan decision maker untuk melaksanakan.

BACA JUGA :  Stop Mudik, Stop Kemunculan Klaster Baru

Selanjutnya pihak penentu kebijakan pun dituntut untuk bersikap taat asas (konsisten) terhadap rencana kota yang telah disusun. Sikap tersebut diperlukan untuk tidak membingungkan semua pihak yang terlibat dalam urusan pembangunan kota (mulai dari perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan). Sehingga ”diorama kota” yang akan digambarkan tidak mengukir kesalahan yang pasti akan dibaca oleh anak cucu kita di masa mendatang.

– Dr Ir Mohammad Agung Ridlo MTdosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), Fakultas Teknik Unissula

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *