Emmanuel Macron Bukan Islamophobic.

Erwiantoro Cocomeo Cacamarica. (SMJkt/Bb).

Oleh Erwiantoro “Cocomeo Cacamarica”.

JAKARTA, Suaramerdekajkt.com
Nasib manusia tidak bisa dipastikan. Siapa yang menyangka seorang guru, ketika mengajar konsep kebebasan dan kebebasan berekspresi, sekonyong-konyong menjadi korban pemenggalan di sebuah kota kecil, bagian Utara Paris di awal bulan ini?

Samuel Paty, guru sejarah SMP menjadi sasaran terorisme, oleh warga imigran asal Chechnya. Paty dinyatakan: bersalah”. Atas tindak “kejahatannya” menunjukkan kepada murid-muridnya, secarik kertas tentang nabi Muhammad, selama pelajaran landasan bernegara; kemerdekaan liberal.

Bagi negara liberal di Barat, Samuel Paty, bisa jadi, diangkat menjadi martir dalam kebebasan berpendapat. Selanjutnya, bagi sebagian, sang Chechnya dianggap mati Syahid. Yakinlah, kebenaran pasti muncul dari kedua belah pihak. Tapi besar kecilnya kebenaran tidak cukup untuk mengeluarkan persoalan dari masalah.

Pembantaian seorang guru, bukan persoalan liberal atau ketersingungan; melainkan siapa yang berhak menetapkan asas landasan negara Perancis sebagai negara Liberté, Egalité, dan Fraternité? Sebuah landasan domestik dalam negeri sendiri yang dikatakan ‘tidak boleh’ oleh Turki dan Pakistan.

Tayyib Erdogan dan Imran Khan keduanya bersahabat. Kerap lantang meneriakkan pembelaan rakyat dalam negeri mereka yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Keduanya mengecam Perancis dan menuduh Macron bertindak rasis. Imran Khan, kerap menuding India dan Eropa menganaktirikan Muslim.

Namun menurut media Barat, ironis ketika seruan ‘Boycott produk Perancis’ justru dianggap semakin memperuncing rasialisme dan selanjutnya; me-marjinalisasi umat Islam itu sendiri.

Belum lagi gerakan memboikot sangat mungkin menjadi motif dasar, untuk melakukan kekerasan lebih lanjut. Sebuah gerakan yang endingnya hanya mempertontonkan brutalisme dengan membelakangi macam Samuel Paty. Yaitu, korban penghilangan nyawa tanpa melalui proses hukum.

Jika demo terus berlanjut dan memakan korban, maka jelas Samuel Paty lah yang bersalah. Serta slogan “Islam Cinta Damai” menjadi “garing”, ketika hanya mempertontonkan bedil, bakar-bakar, mengecam, bahkan injak-injak foto wajah Macron.

BACA JUGA :  Bennett dan Masa Depan Israel

Mengecam kebebasan berpikir. Pengecaman menulis dan menggambar akan terus menjadi kebenaran abadi yang sudah terjadi sejak munculnya kreatifitas Salman Rushdie, menulis sebuah cerita khayal “The Satanic Verses”. “Salman Rusdhie harus dibunuh’ demikian kata pemimpin politik Iran, Ayatollah Khomeini, atas sebuah novel.

Pengecaman bertolak belakang dengan landasan kebebasan Perancis. Negara karya agung, sarat dengan gagasan kreatifias dan seni. Dalam seni melahirkan kebebesan berpendapat terhadap karya seni itu. Seniman membuka kebebasan setiap manusia. Sebab, menurut mBah Coco, seniman lahir tanpa prasangka.

Lukisan Monalisa di pajang di Musée du Louvre. Ratusan ribu pengunjung dipersilahkan masuk melihat dan menilai gambar Monalisa yang bagi orang Italia, pelukisnya dianggap Nabi. Kebebasan berpendapat dan berekspresi, bagi semua orang untuk menilai Monalisa perawan atau pelacur. Semua orang bebas menilai Monalisa wanita, pria, atau transgender. Semua orang, bebas menilai Monalisa bermoral atau penjahat.

Museum Louvre, juga menjadi objek dalam sebuah karya tulis novel oleh Dan Brown, berjudul “The Da Vinci Code”. Sebuah novel yang dilayar-lebarkan berkisah tentang kode yang mengungkap perselingkuhan antara Jesus Kristus dengan pelacur Maria Magdalena. Semua orang dibebaskan bercerita dan berpendapat selepas membaca karya novel ini.

Berbalik dengan Islam, yang penuh dengan tata krama dan aturan. Ibaran lukisan, bisa jadi tertera aturan di bawah bingkai; aturan dan tata cara berdiri menatap lukisan. Termasuk tata cara menghafal apa, siapa, tanggal lahir dan silsilah garis keturunan Monalisa.

Islam mengajarkan aturan A sampe Z cara mencuci membersihkan badan. Islam menjadi satu-satunya agama yang mengajarkan tata cara dalam gerakan berdoa.

Liberal bukan kredo statis. Undang-undang terus diperbaiki, dan diubah untuk mengisi kekurangan dalam praktek sehari-hari yang mengedepankan kepentingan Republik Perancis.

BACA JUGA :  Bersatu Bangkit dari Keterpurukan

Dalam konteks menuntut restoran menu halal, dan pemisahan ruang publik berdasar jenis kelamin dianggap gejala dari penyakit yang sering “meledak” di kota Paris.

Muncul istilah ‘Islamofobia’ yang kembali ditentang bahwa ‘kekebasan beragama adalah hak setiap orang, tapi kebebasan individu jangan melanggar kebebasan orang lain.’

Awal bulan ini, Presiden Perancis, Emanuelle Macron mengakui bahwa Perancis terlalu sering mengabaikan tanggung jawab kepada minoritas. Hal ini menyebabkan ‘ghettoisasi’. Untuk menyatukan multi ras, sekularisme merupakan perekat pemersatu. “Perancis harus Perancis.”

Negara dari kebijakan Republik Perancis yang memudahkan siapa pun menjadi Muslim, Katolik atau Hindu. Tapi Negara Republik Perancis adalah bagian yang paling penting. Namun lagi-lagi, munculnya “kawasan halal” dianggap sebagai peluntur perekat sekularisme.

Bukan pekerjaan mudah bagi Macron. Merubah sebuah dasar pemikiran sama dengan memungkiri sebuah gagasan. Namun apa yang dimaksud Macron “Perancis harus Perancis.” Adalah sebuah institusi dengan adat Perancis. Kebijakan demi kebijakan telah dibentuk.

Kebijakan Macron memberantas “pesantren pribadi”, mengakhiri “impor” imam asing. Menaikkan anggaran belanja negara secara langsung mendanai mesjid dan lembaga Muslim lainnya, merupakan kebijakan sekuler, demokrasi Republik Perancis.

Jika kebijakan ini berhasil, artinya me-nasionalisasi-kan sebuah Islam Perancis. Menempatkan Islam pada pijakan yang luas berbanding dengan Katolik Perancis. Ditambah dengan etika pemimpin negara mayoritas muslim, untuk tidak mencampuri urusan domestik Perancis. Etika untuk berhenti bertingkah seolah-olah sudah diangkat sebagai pemimpin dunia Islam. (Bb-69).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *