Webinar FAPI tentang UU Omnibuslaw :Ini 6 Cara Konstitusional Yang Dapat DIlakukan Masyarakat Apabila UU Omnibuslaw Berlaku

Jakarta,Suara Merdeka.Com.-

Niat awal Presiden Joko Widodo membentuk undang -undang (UU) sapu jagat atau omnibus law yang kemudian bernama Cipta Kerja (CK), adalah baik. Menarik investasi sebanyak banyaknya ke dalam negeri, membuka lapangan pekerjaan seluas -luasnya, sekaligus menyederhanakan proses perijinan untuk segala bidang. Akan tetapi, dalam perjalanannnya, UU CK tersebut dibuat tergesa gesa, hanya 8 bulan 14 hari, serta melibatkan beberapa orang pengusaha dan pejabat negara. Tata cara pembuatannya tidak transparan juga menyalahi prosedur pembuatan UU. Proses pembahasannya juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dan tidak melalui kajian akademis.

UU tersebut akhirnya memunculkan kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Muncul penolakan-penolakan terutama dari kalangan mahasiswa, buruh dan kalangan pemuka agama serta cendekiawan diberbagai daerah di seluruh Indonesia. Bila Presiden tidak mencabut atau tidak megeluarkan Perpu sebagai pengganti UU CK, maka seluruh rakyat mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi penerapannya, sehingga tidak merugikan bangsa dan negara Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pengamat kebijakan public yang juga Dosen Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI dan Sekretaris Komisi I Dewan Riset Daerah Provinsi DKI (DRD DKI ) Jakarta, Eman Sulaeman Nasim, Ketika membacakan kesimpulan Webinar yang bertema “Antisipasi Penandatanganan UU Cipta Kerja: Alternatif SOLUSI”. Webinar diselenggarakan oleh Forum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (FAPI), kemarin di Jakarta.

Webinar yang diikuti hampir 150 peserta alumni berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia, dibuka oleh Ketua Umum FAPI 2018 – 2023 yang juga alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmad Syarbini alias Abi. Menghadirkan Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang juga anggota Komisi I DRD DKI Jakarta Heru Susetyo , dosen Psikologi Universitas Padjajaran Bandung yang juga ketua dewan pertimbangan FAPI Doddy Haryadi, pengurus FAPI masing -masing Utari Sulistiowati, dan Indra Lesmana.

“mereka yang menolak UU Cipta Kerja jangan distreotipkan atau disebut anti pemerintah. Sebagai alumni perguruan tinggi, kita harus professional dan bersikap objektif dalam memandang permasalahan negara khususnya politik di negeri kita. Masyarakat yang menolak UU Cipta kerja atau omnibuslaw, adalah mereka yang punya perhatian lebih besar terhadap masa depan bangsa dan negara kita. Jangan sampai negara yang kita cintai, hasil perjuangan nenek moyang kita, merebut dari tangan para penjajah dengan mengorbankan harta dan nyawa justru jatuh ke tangan pengusaha pengusaha asing. Lapangan pekerjaannya justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing. Sesuai pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, negara Indonesia ini sudah seharusnya diperuntukan sebesar besarnya untuk kesejahtera rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan untuk investor dan tenaga kerja asing,”papar Wakil Ketua Umum FAPI Eman Sulaeman Nasim.

BACA JUGA :  Vaksinasi Bagi Anak Bentuk Perlindungan Nyata Bagi Anak Indonesia

Ketua Umum FAPI Ahmad Syarbini mengajak seluruh alumni perguruan tinggi, untuk tidak tinggal diam dan harus bersikap kritis atas pengesahan UU CK oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu. Draft Rancangan UU nya berasal dari pemerintah. UUCK akan berdampak negative bagi tenaga kerja Indonesia. Sebab dalam salah satu pasalnya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, UU CK mempersilahkan tenaga kerja asing untuk masuk dan menduduki hampir seluruh lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, menghilangkan hak cuti haid, dan pemotongan hak hak pegawai lainnya.

“UU Cipta kerja ini disusun terlalu terburu buru. Dalam proses pembuatannya tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana seharusnya sebuah undang undang itu dibuat. UU ini lebih banyak mengakomodasikan kepentingan investor. Saat ini kita tidak memerlukan UU Omnibuslaw atau Cipta Kerja. Yang kita butuhkan saat ini adalah upaya serius dari pemerintah dalam mengatasi musibah dunia, pendemic Covid 19 serta penegakkan hukum,” tegas Ketua Umum FAPI Ahmad Syarbini.

Pakar hukum dari FHUI Heru Susetyo senada dengan apa yang disampaikan Ahmad Syarbini atau Abi. Menurut Doktor hukum lulusan Mahidol University, Thailand ini, secara prosedur, UU ini bermasalah karena tidak melewati kajian akademis dan diskusi publik sehingga tidak menampung dan mendengarkan pendapat dan aspirasi masyarakat. Secara materil dan metodologi, bermasalah karena menggabungkan UU yang baru dengan yag lama dan menyenggol terlalu banyak wilayah.

“Menurut saya UU ini dibuat secara brutal, hanya dalam waktu 8 bulan 14 hari. Tanpa melalui proses kajian akademis. Dibahas secara misterius. Menggunakan sistem petak umpet. Dibahas dari hotel satu ke hotel yang lain di masa pendemik Covid 19,” tegas Heru Susetyo.

Lebih lanjut Heru menjelaskan, UU ini disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu. Setelah disahkan pun, oleh pemerintah masih dilakukan revisi. Padahal seharusnya, setelah disahkan oleh DPR RI, tidak lagi ada revisi sepihak. Sementara jumlah halamannya juga berubah rubah.

Ditandatangani atau tidak ditandangani, disetujui atau tidak disetujui Presiden, meskipun ditentang dan ditolak oleh Sebagian besar masyarakat di seluruh Indonesia, jika Presiden tidak ,menerbitkan Perarturan pengganti Undang undang (Perpu) atau menarik UU tsb, maka UU omnibuslaw atau UU cipta kerja ini akan berlaku dan sah menjadi UU 30 hari sejak disahkan atau disetujui DPR RI. Dengan demikian, UU ini akan berlaku mengikat seluruh warga negara dan siapapun yang ada di negara ini mulai 4 Nopember yang akan datang.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Covid-19 Gotong Royong untuk Pekerja

Lalu apa yang dapat dilakukan masyarakat yang menolak UU Cipta kerja ini, jika sampai 4 Nopember 2020 mendatang, Presiden tidak juga menunda atau mengeluarkan Perppu? Menurut anggota Komisi I DRD DKI Jakarta ini masyarakat atau rakyat Indonesia memiliki 6 piliihan cara yang konstitusional.

“Pertama mendesak DPR RI melakukan legislative review. Minta DPRT untuk mengkaji kembali UU ini. Namun saya pesimis jika DPR RI mau melakukan Langkah ini. Sebab, hanya 2 fraksi yang menolak pengesahan UU Cipta kerja. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilam Sejahtera. Mereka tidak mungkin mereview atas apa yang telah mereka lakukan,”papar Heru Susetyo.

Cara kedua adalah meminta DPR RI melakukan amandemen yakni mencabut atau merubah keseluruhan atau Sebagian dari pasal pasal UU CK. Sedangkan cara yang ketiga adalah mengawal peraturan peraturan yang menjkadi turunan dari UU CK berupa, peraturan pemerintah (PP) . Mengingat UU ini melewati banyak wilayah dan mengganti banyak UU yang sudah ada, maka diperlukan 33 PP.

Dua cara ini pun bagi Heru Susetyo pesimis bisa dilakukan oleh DPR RI maupun pemerintah dan masyarakat. Mengingat masih banyak UU di luar UU CK yang sudah lama disahkan namun belum memiliki PP.

“Jika PP ditargetkan sebelum Presiden Jokowi turun dari kekuasaannya, maka pembuata 33 PP ini membuat menteri menteri terkait, tergopoh gopoh membuat PP. Dan pembuatan PP ini berarti akan dikebut juga karena harus kejar tayamg. Otomatis, akan minim partisipasi public dan kecil kemungkinan meminta pendapat masyarakat. Saya yakin pemerintah tidak akan meminta pendapat masyarakat secara umum. Partisipasi masyarakat pasti dikesampingkan,”papar Ketua pusat kajian Islam dan hukum Islam FHUI ini.

Cara yang ke empat yang dapat dilakukan masyarakat yang menolak UU CK adalah dengan terus mengawasi dan mengkritisi penerapan dari UU CK. Sehingga pasal pasal yang membahayakan dan merugikan masyarakat tidak merugikan masyarakat bangsa dan negara. Sedangkan cara konstitusional yang ke lima adalah mengajukan uji materil dan formil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA :  Pererat Silaturahmi Antar Keluarga, Bani IKHROM Gelar Halal Bi Halal Secara Virtual

“Namun cara ini pun saya tetap pesimistis. Sebab, hakim MK itu ada 9 orang . 3 hakim diusulkan oleh DPR RI. 3 hakim diusulkan oleh pemerintah. Sisanya dari Mahkamah Agung. Meskipun Hakim MK harusnya berisfta netral dan objektif, rasanya, mereka tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan lembaga yang mengusulkannya. DPR RI dan pemerintah jelas mereka yang mengusulkan dan mengesahkan UU omnibuslaw. Tidak mungkin hakim MK yang diusulkan DPR RI dan Pemerintah akan membuat keputusan yang bertentangan dengan lembaga yang mengusulkannya,” papar manajer riset dan publikasi FHUI.

Sementara cara yang ke enam adalah dengan terus mendesak Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu pengganti UU omnibuslaw. Meskipun presiden Jokowi sendiri berulang kali menyampaikan tidak akan mengeluarkan Perpu untuk membatalkan atau mengganti UU CK.

Sedangkan pembicara lainnya masing masing Indra Lesmana dari Universitas Andalas menyampaikan, sebaiknya masyarakat melakukan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintah karena telah mengeluarkan UU yang merugikan bangsa Indonesia. Mosi tidak percaya dapat disampaikan dan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Sehingga pada akhirnya bisa melakukan pemilu yang dipercepat.

Sementara pembicara wakil dari alumni Universitas Brawijaya Malang, Utari Sulistiowati berpendapat, sebaiknya para tokoh dan guru bangsa berkumpul menemui Preisden Jokowi dan para Menko dan Ketua DPR RI, agar menari UU CK tersebut. Karena UU tersebut mengkhawatirkan dan membahayakan kelangsungan negara dan bangsa jangka pendek dan jangka Panjang.

Ketua Dewan Pertimbangan FAPI Dodi Haryadi UU CK menimbulkan kecemasan sosial. Dia mengkhawatirkan, apabila presiden tidak mengeluarkan Perpu pengganti UU CK dan otomatis UU CK berlaku mulai 4 Nopember 2020 akan menimbulkan gelombang protest dari masyarakat yang semakin besar. Bila ini yang terjadi, tujuan UU CK dibuat menarik investor akan gagal. Investor malah akan ketakutan.

“ Semua bisa kita lakukan, asalkan dalam koridor hukum. Tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Soal hasil kita serahkan pada Allah SWT,” timpal Heru Susetyo, menanggapi usulan dari dua pembicara lainnya (bn/69)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *