UPP Rembang : Penertiban Pelabuhan Rembang Sesuai Hukum dan Tegakkan Aturan

REMBANG-PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) mengamini dan mendukung penuh upaya Kepala Kantor Unit Pengelolaan Pelabuhan (UPP) Kelas III Rembang dalam melakukan penertiban segala bentuk aktivitas pemanfaatan tanah pelabuhan tanpa ijin dan atau tanpa alas perjanjian yang jelas (ilegal) dengan pertimbangan agar tidak terjadi potensi kehilangan pendapatan dan kerugian keuangan negara yang lebih besar.

“Kami menyatakan setuju dan mendukung upaya Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang dalam melakukan penertiban pengelolaan pelabuhan yang bersifat melawan hukum dan ketertiban. Kami menyatakan tidak setuju atas adanya pendapat yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan terlebih dahulu atau sosialisasi sebelum pelaksanaan penertiban di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Justru pemberitahuan telah dilakukan,” kata Direktur Utama PT RBSJ, Arif Budiman, SE di Rembang, Jumat (16/10/2020)

Menurut Arif, penolakan terhadap pelaksanaan penertiban di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke jelas akan mengakibatkan bertambahnya potensi kerugian negara yang lebih besar dan memengaruhi kepercayaan investasi di daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah di saat likuditas keuangan ikut berpengaruh akibat pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, untuk itu PT RBSJ melalui BUP PT Pelabuhan Rembang Kencana (PRK) saat ini sedang dalam proses permohonan mendapatkan hak konsesi pengelolaan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dari Pemerintah RI cq Kementerian Perhubungan RI dan upaya penertiban ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mendapatkan hak konsesi.

Menanggapi keberatan PT Amir Hajar Kilsi (AHK) kepada Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang, Arif menghimbau kepada semua pihak terkait agar tunduk, taat, dan mematuhi peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arif menjelaskan bahwa tanah hasil reklamasi yang telah memiliki alas hak seluas 8,1 Ha a.n. Pemkab Rembang maupun yang belum memiliki alas hak seluas 18,1 Ha dikuasai oleh Pemkab Rembang. Tanah tersebut terdiri dari tanah yang statusnya dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; tanah hasil reklamasi yang dilakukan oleh BUMD PT RBSJ; tanah yang sedang dalam proses penyerahan dari Pemkab Rembang kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq UPP Kelas III Rembang melalui Kementerian ATR/BPN untuk dimohonkan hak pengelolaan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq UPP Kelas III Rembang.

BACA JUGA :  Steven Setiabudi Musa Akhiri Reses di Papanggo

“Membayar kontribusi adalah kewajiban yang muncul karena memanfaatkan tanah reklamasi yang berstatus sebagai tanah negara. Pemkab Rembang telah menerbitkan penetapan dan penegasan

kewajiban pembayaran kontribusi atas penguasaan dan atau pemanfaatan tanah pelabuhan sebagai tanah negara,” tegas Arif.

Dia menyebut keputusan Pemkab Rembang harus dihargai karena Pemkab Rembang telah menyampaikan hal ini berlandaskan Surat Bupati Rembang kepada PT Amir Hajar Kilsi Nomor: 030/1008/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Amir Hajar Kilsi Nomor: 030/2163/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan. Selain itu, Surat Bupati Rembang kepada PT Bumirejo Tirta Kencana Nomor: 030/1009/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Bumirejo Tirta Kencana Nomor: 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan. Dan juga, Surat Bupati Rembang kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 030/1010/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pemberitahuan, yang isinya menegaskan kembali surat Bupati Rembang kepada PT Pelabuhan Rembang Kencana Nomor: 030/2164/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pembayaran Kontribusi Atas Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pelabuhan.

“Pemkab Rembang juga telah memerintahkan penghentian aktivitas pemanfaatan tanah reklamasi dan kesempatan mengajukan minat (letter of intent/LOI) melalui surat Bupati Rembang kepada PT AHK,

PT BRTK, dan PT PRK Nomor: 030/2166/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Penghentian aktivitas

Pemanfaatan Tanah Pelabuhan,” katanya.

Arif menambahkan, Pemkab Rembang telah menugaskan PT RBSJ untuk mengadakan kerja sama dengan BUP PT PRK dan membuat kesepakatan dengan PT BAK, PT AHK, dan PT BRTK melalui surat Bupati Rembang Nomor: 030/21672019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dan dikukuhkan dengan Akta RUPS BUMD PT RBSJ oleh Notaris H. Imam Zainal Arifin SH Nomor 4 tanggal 1 Oktober 2019.

BACA JUGA :  MNC Pictures dan Temata Studio Bergabung ke APFI.

“Untuk mencegah berlanjutnya pemanfaatan tanah pelabuhan oleh pihak-pihak tanpa alas hak yang

jelas, tanpa ada perjanjian, dan tanpa izin sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara, maka

aktivitas pemanfaatan tanah pelabuhan tersebut harus dihentikan sementara melalui tindakan penertiban,” ucapnya.

Yang dimaksud dengan penertiban di sini, kata Arif, adalah penertiban khusus untuk pemanfaatan lahan penumpukan (stockpile), tidak berlaku untuk jalan raya dan bangunan tetap. Penertiban terhadap barang yang saat ini sedang memanfaatkan stockpile diberi waktu maksimal tujuh hari untuk dipindahkan dari lahan pelabuhan hasil reklamasi, baik melalui pengapalan ataupun menggunakan truk.

Dia bertutur penertiban untuk muat barang (loading) hanya diperbolehkan menggunakan truk tanpa ada aktivitas penumpukan di lahan pelabuhan hasil reklamasi. Penumpukan hanya dapat dilakukan di luar lahan pelabuhan hasil reklamasi. Termasuk penertiban proses bongkar muat barang hanya dapat dilakukan di dermaga 1 (APBN). Penertiban untuk bongkar barang (unloading) dari kapal menggunakan truk agar langsung dibawa ke luar pelabuhan tanpa melalui proses penumpukan terlebih dahulu.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Kabupaten Rembang, Edi Handoyo mengingatkan bahwa Pelabuhan Rembang Terminal Sluke dapat menangani bongkar muat barang tiga juta ton per tahun. Kendati Pemkab Rembang menginginkan bongkar muat barang lewat pelabuhan ini bisa mencapai 7 Juta ton per tahun.

“Letak geografis Pelabuhan Rembang sangat bagus. Kedalamannya alami bisa mencapai 7 sampai 10 meter. Potensi barang yang melalui pelabuhan ini ada batu bara (bongkar) dan batu split, batu gamping, garam (muat) cukup besar,” kata dia.

Edi menandaskan pemerintah pusat telah mendukung pengembangan Pelabuhan Rembang Terminal Sluke. Namun untuk pengembangannya, masih dalam proses. Padahal, dana sudah tersedia, karena ada investor dari Perancis yang berminat bekerja sama untuk membangun pelabuhan Rembang.

BACA JUGA :  VID Jembatani Kreator dan Penerbit Lagu di YouTube.

“Kita menunggu konsesinya dulu,” kata dia.

Edi secara jujur mengaku sudah tak sabar melihat pelabuhan tersebut dibangun. Mengingat, potensinya yang cukup besar. Makanya, pihaknya terus berupaya supaya pemberian konsesi oleh Kementerian Perhubungan segera diwujudkan.

“Mudah-mudahan tahun 2020 ini bisa diberikan konsesinya,” harapnya.

Pendapat Edi diamini Kepala Kantor UPP Kelas III Rembang, Fery Agus Satrio. Menurutnya, potensi perekonomian di Kabupaten Rembang dan sekitarnya cukup lumayan. Karenanya, kalau pelabuhan Rembang bisa dikembangkan, dibangun secara layak pasti dapat maju.

“Saya dengar akan ada investor yang sudah siap bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan Pelabuhan Rembang, positif sekali. Mestinya kalau ada masalah diselesaikan dengan hati, jangan menggunakan kekuatan (otot),” tegasnya.(tn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *