Tantangan Merger Bank Syariah

Oleh Iwan Fahri Cahyadi

DUNIA perbankan syariah di Indonesia memasuki babak baru dengan adanya penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Ketiga bank tersebut telah memublikasikan ringkasan rancangan penggabungan usaha (merger). Publikasi tersebut merupakan bagian dari tahapan rencana penggabungan ketiga bank syariah milik BUMN tersebut. Dengan merger diharapkan posisi perbankan syariah tersebut mempunyai posisi kuat di tengah persaingan lembaga pembiayaan syariah yang makin kompetitif di Indonesia, bahkan di kancah internasional.

Tidak hanya kuat dari segi modal dan aset secara finansial, tetapi juga sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, maupun produk dan layanan keuangan lain untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Penggabungan ketiga bank syariah BUMN ini diharapkan mampu merealisasikan visi ”Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan”. Merger merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu. Perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang di-merger.

Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru (Brealey, Myers, & Marcus, 1999). Total aset hasil merger ketiga bank tersebut mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Adapun komposisi pemegang saham pada bank hasil merger adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indoensia (Persero) Tbk (BNI) 25,0%, PTBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,4%, DPLK BRI-Saham Syariah 2%, dan publik 4,4% (Suara Merdeka, 24 Oktober 2020).

Seperti kita ketahui bersama, perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, khususnya perbankan syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992, dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan terbukti mampu bertahan dari terpaan badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Sementara itu, saat yang sama banyak bank konvesional yang harus menutup usahanya, diakuisisi atau merger.

BACA JUGA :  Harta, Takhta, dan Pemuda

Belajar dari kasus ini, maka mulailah tumbuh kepercayaan kepada lembaga pembiayaan syariah baik itu perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya.

Perbankan syariah mampu tumbuh dan berkembang tidak terlepas dari faktor lingkungan yang mendukung. Indonesia sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, sehingga sangat mendukung perkembangan bank syariah, meskipun banyak juga nasabah bank syariah yang berasal dari golongan nonmuslim. Meskipun merger salah satu solusi untuk memperkuat bargaining power di industri perbankan seperti yang dilakukan oleh ketiga bank syariah BUMN tersebut, bukan berarti tantangan yang dihadapi makin mudah, apalagi pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Karena itu, agar merger ketiga bank syariah BUMN tidak sia-sia pada kemudian hari, maka ada beberapa faktor risiko atau tantangan yang harus dihadapi. Risiko tersebut harus dieliminasi dampak negatifnya.

Tantangan dan Risiko

Setiap jenis usaha tidak terlepas dari faktor risiko, karena menghadapi ketidakpastian akan masa yang akan datang. Meski demikian, hal itu dapat dieliminasi jika mampu mengindentifikasi risiko apa saja yang akan dihadapi. Demikian pula perbankan syariah milik BUMN yang baru saja melakukan merger.

Adapun risiko yang harus dihadapi adalah pertama risiko pasar. Kondisi pasar saat ini masih kurang mendukung akibat pandemi Covid-19. Banyak perusahaan (debitur) yang harus menghentikan usahanya, hanya beberapa perusahaan yang saat ini eksis atau tidak terkena dampak terlalu parah seperti industri makanan, minuman, telekomunikasi, alat-alat kesehatan, pertanian, dan perkebunan. Di luar industri tersebut, banyak perusahaan yang sedang berjuang mempertahankan eksistensi operasional usahanya. Karena itu, memilah dan memilih jenis industri yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19 harus lebih selektif oleh bank syariah dengan berpegang pada asas kehati-hatian saat ini sangat diperlukan, sehingga tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada kemudian hari. Kedua, risiko pembiayaan.

BACA JUGA :  Analisa PDB Q2-2021 Oleh Ryan Kiryanto (Ekonom)

Perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan berposisi sebagai shohibul mal, yang memberikan pembiayaan kepada para debitur (mudharib). Kelancaran pembayaran dari mudharib kepada pihak shohibul mal tergantung pada bagaimana mudharib mampu mengelola usahanya dengan baik. Pada masa pandemi sekarang yang tidak mampu diprediksi kapan wabah ini akan berakhir, maka pihak bank syariah harus jeli dan selektif dalam melakukan pembiayaan pada sektor yang mampu survive.

Apabila mudharib terkena dampak pandemi, maka dapat dipastikan bahwa kelancaran pembayaran kewajiban pasti mengalami masalah. Data dan fakta menunjukkan bahwa saat ini hampir semua perbankan syariah melakukan upaya relaksasi melalui metode rescheduling, rekstruturisasi atau recondisioning terhadap pembiayaan yang telah dikucurkan. Solusi ini sifatnya sementara dan tentu tidak dapat dilakukan berulang-ulang. Upaya ini dilakukan agar rasio pembiayaan bermasalah atau NPF (non performing financial) berada di bawah 5% sesuai ketentuan.

Kalau kita lihat performa dari ketiga bank syariah BUMN ini sebelum melakukan merger memang kondisinya cukup baik, karena ada kemungkinan telah melakukan upaya rescheduling, restrukturisasi atau recondisioning. BRI Syariah per Juni 2020 sudah melakukan restrukturiasi pembiayaan sebesar Rp 5,4 triliun dari 29.000 debitur, sehingga NPF diprediksi pada kisaran 3,5-4%. Bahkan, BRI Syariah telah melakukan pencadangan hampir 90% akibat dampak Covid-19. Sementara itu, BNI Syariah pada kuartal I tahun 2020, NPF sebesar 3,8%, sedangkan Bank Mandiri Syariah besaran NPF-nya pada semester I/2020 sebesar 2,57 persen (gross) dan 0,88 persen (nett). Ketiga, risiko liabilities.

Dampak risiko pembiayaan jika tidak mampu dikelola dengan baik maka akan berdampak kepada risiko liabilities. Pada posisi ini bank syariah sebagai mudharib, sedangkan para nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, deposito, dan sebagainya berposisi sebagai shohibul mal. Kemampuan pihak bank syariah dalam menghasilkan keuntungan tentu menjadi harapan nasabah. Bila pihak bank syariah tidak mampu memberikan keuntungan tentu para nasabah akan menutup rekeningnya atau mengambil uang simpanannya.

BACA JUGA :  Happy Birthday Sahabatku; Neta S Pane

Hal ini bisa menambah permasalahan, jika pihak bank syariah gagal bayar karena banyak pembiayaan yang bermasalah. Meskipun dari pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan, namun sebatas simpanan maksimal sebesar Rp 100 juta per bank sesuai dengan Undang- Undang LPS Pasal 11. Kondisi gagal bayar ini akan menjadi citra negatif bagi bank syariah dan kepercayaan masyarakat turun. Keempat, risiko operasional. Merger juga membawa dampak kepada masalah internal bank syariah BUMN.

Bukan rahasia umum lagi, meleburnya ketiga bank tentu membawa konsekuensi terhadap jabatan (direksi/top management) yang sebelumnya di masingmasing bank dipimpin oleh dewan direksi. Namun dengan adanya merger, dewan direksi semakin sedikit dan ada beberapa direksi yang sebelumnya menjabat pada posisi strategis harus rela melepaskan jabatan tersebut. Hal ini juga bisa terjadi di level manajer (middle management). Karena itu, pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN harus mampu meredam konflik internal ini yang dapat mengganggu operasional usaha pascamerger. (37)

Iwan Fahri Cahyadi SPMM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *