Puan: Prosedur Pengadaan  Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah

 JAKARTA – Pemerintah diminta memastikan bahwa prosedur pembuatan vaksin Covid-19 sudah sesuai kaidah ilmiah. Selain itu, prosesnya juga tidak boleh lengah sedikit pun.

“Faktor keamanan mesti betul-betul diperhatikan, karena nyawa manusia menjadi taruhannya. Pemerintah juga harus memastikan status halal atau haram vaksin tersebut,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam keterangan persnya, Senin (26/10).

Tak hanya itu, pemerintah juga diingatkan untuk memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan. Hal tersebut tak lain karena jutaan orang Indonesia diproyeksikan divaksin dalam waktu serentak.

“Negara harus berupaya sekuat tenaga untuk bisa memproduksi vaksin sendiri. Sejauh ini, vaksin yang rencananya akan didistribusikan oleh pemerintah berasal dari negara lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengapresiasi kerja pemerintah yang berhasil menjalankan kerja sama dengan berbagai negara dalam pengadaan vaksin. Tetapi, kata dia, dalam negeri juga harus bisa cukup produksinya.

“Sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menerima vaksin. Terkait hal itu, kami mengingatkan pemerintah untuk memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat tidak mampu,” tandasnya.

Prioritas

Dikatakan, kelompok masyarakat tidak mampu harus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam hal pemberian vaksin Covid-19. Sehingga, pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan kelompok masyarakat mana yang penting untuk terlebih dahulu diberikan vaksin Covid-19.

“Pemerintah mesti memfasilitasi pemberian vaksin kepada masyarakat yang tidak mampu dan berisiko tinggi. Biaya harus dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hambatan orang mengakses vaksin Covid-19,” tegasnya.

Puan juga mengingatkan pemerintah untuk tak lupa melakukan sosialisasi terkait vaksin. Pelibatan dokter hingga tokoh masyarakat menjadi hal penting, yang tak boleh dilupakan dalam proses sosialisasi tersebut nantinya.

“Sosialisasi massif dan edukasi secara terus-menerus harus dilakukan. Hal itu agar tidak ada penolakan dari masyarakat terhadap vaksin,” imbuhnya.

BACA JUGA :  IPW Kecam Direskrimum Polda Metro Jaya.

Dia menambahkan, perlu adanya pelibatan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Karenanya, pemerintah jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung paham dan setuju untuk divaksin.

“Selain manfaat vaksin, pemerintah juga harus menyosialisasikan bahwa vaksin tersebut aman. Sehingga tidak mendapat penolakan dari masyarakat,” tukasnya.(sas)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *