Pudarnya “Wahyu Keprabon” Jokowi

Oleh: Sumaryoto Padmodiningrat

Ia serupa “satriya piningit” (satria tersembunyi). Seorang insinyur kehutanan, lalu bekerja di tengah belantara hutan di Aceh, lalu menjadi tukang kayu sekaligus juragan mebel, lalu menjadi Walikota Surakarta, lalu menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan puncaknya menjadi Presiden RI setelah mendapat “wahyu keprabon” dari Tuhan TME.

“Wahyu keprabon” itu berada di “maqam”-nya pada periode pertama kepemimpinannya, 2014-2019. “Wahyu keprabon” itu tetap berada di “maqam”-nya sejak 20 Oktober 2019 hingga kini. Tapi, “wahyu keprabon” itu sudah tampak memudar. Terlihat samar-samar. Bahkan dikhawatirkan “wahyu keprabon” itu tak akan berada di “maqam”-nya lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Dialah Joko Widodo, dan “wahyu keprabon” yang tampak memudar itu ialah jabatannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024. Ibarat sinar, “wahyu keprabon” itu mulai memudar dalam diri Jokowi.

“Wahyu” berasal dari bahasa Arab yang berarti petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. Secara etimologi, wahyu berarti memberi wangsit (petunjuk), mengungkap, atau memberi inspirasi.

Wahyu ada pula yang memaknai sebagai perpindahan pengetahuan kepada pikiran orang yang dituju secara cepat dan rahasia sedemikian rupa sehingga tersembunyi dan tidak tampak bagi semua orang selain yang dikecualikan.

“Keprabon” berasal dari bahasa Jawa. Kata dasarnya adalah “prabu” yang berarti raja. Keprabon berarti kerajaan. Wahyu keprabon, dengan demikian, berarti wahyu kerajaan.

Memang, dalam kosmologi Jawa, kekuasaan dan kepemimpinan selalu diselimuti aura spiritualitas. Mengutip sebuah sumber,irasionalitas kekuasaan selalu dikaitkan dengan sosok pemimpin yang sakral karena melibatkan campur tangan Tuhan. Seseorang menjadi pemimpin karena dikarunia wahyu keprabon oleh Tuhan.

Ada pula yang meyakini, wahyu keprabon adalah restu gaib dari para leluhur dan alam semesta. Atau semacam kepercayaan yang diberikan untuk memimpin suatu kerajaan atau negeri. Mereka yang menerima wahyu inilah yang kemudian diyakini layak menjadi seorang raja atau pemimpin.

BACA JUGA :  Api dalam Sekam di KPK

Terminologi ini sangat lekat dalam budaya sinkretisme Jawa, di mana seorang raja tidak semata-mata berkuasa atas dunia nyata, namun juga dunia tak kasat mata alias gaib. Keduanya akan saling melegitimasi dan mengukuhkan kekuasaan seorang raja.

Setiap orang yang memimpin suatu wilayah diyakini memiliki wahyu keprabon. Pemimpin suatu wilayah seperti kepala desa, bupati, gubernur atau presiden, yang dipilih langsung oleh rakyat, memiliki keistimewaan dibandingkan dengan pemimpin lain yang tak dipilih langsung oleh rakyat seperti menteri atau direktur suatu perusahaan. Sebab, pemimpin wilayah ini juga berkuasa atas makrokosmos (jagat gedhe/besar) dan mikrokosmos (jagat cilik/kecil) atas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Masyarakat Jawa meyakini, mereka yang menerima wahyu keprabon adalah sosok pemimpin sejati. Pemimpin sekaligus satria terpilih yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan hidup rakyatnya.

Jokowi bukan siapa-siapa, hanya seorang “petugas partai”, kata Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tanpa wahyu keprabon, tak mungkin Jokowi menjadi seorang Presiden RI.

Jokowi bukan BJ Habibie yang menjadi menteri kemudian wakil presiden dan akhirnya presiden.

Jokowi bukan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), yang anggotanya mencapai ratusan juta orang, sebelum menjadi presiden.

Jokowi bukan Megawati yang ketua umum partai politik pemenang Pemilu 1999 yang kemudian menjadi wapres dan akhirnya presiden.

Jokowi bukan Susilo Bambang Yudhoyono, seorang jenderal TNI yang kemudian menjadi menteri dan akhirnya terpilih menjadi presiden. Sebab itulah Jokowi kerap diasumsikan sebagai “satriya piningit”.

Namun kini wahyu keprabon Jokowi tampak memudar. Lalu, apa penyebab memudarnya wahyu keprabon Jokowi?

Tak lain dan tak bukan karena Jokowi kerap tidak menuruti suara rakyat yang merupakan suara Tuhan, atau vox populi vox Dei. Padahal wahyu keprabon itu berasal dari Tuhan yang mengejawantah suara rakyat dalam pemilu.

BACA JUGA :  Mengantisipasi Malapraktik dalam Mendidik Anak

Memudarnya wahyu keprabon Jokowi mulai terlihat sejak polemik “slip of tongue” atau keseleo lidah Basuki Tjahaja Purnama saat pria berjuluk Ahok itu menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2016. Sejak itu ia mulai ditinggalkan sebagian penggawanya, khususnya Gatot Nurmantyo saat menjabat Panglima TNI. Dalam aksi demonstrasi 2 Desember 2016 atau “212”, Gatot lebih memilih berada di sisi massa, bukan di samping Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI.

Wahyu keprabon Jokowi kian memudar seiring kebijakan-kebijakan pemerintahannya yang tidak berpihak kepada rakyat seperti kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM).

Memudarnya wahyu keprabon Jokowi bertambah parah saat suami dari Ibu Negara Iriana Jokowi ini memilih Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kemudian disetujui DPR RI. Jokowi juga menyetujui usul inisiatif DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) KPK dari UU No 30 Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019. Dengan UU yang baru, terbukti posisi KPK ibarat bebek lumpuh atau “lame duck”.

Memudarnya wahyu keprabon Jokowi kian mencapai puncaknya ketika ia mengusulkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR dan akhirnya disetujui dan disahkan menjadi UU, Senin (5/10/2020). Sejumlah kepala daerah pun mulai “meninggalkan” Jokowi dengan menolak UU Cipta Kerja, seperti Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DI Yogyakarta) dan Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jangan ditanya.

Kapan memudarnya wahyu keprabon Jokowi benar-benar mencapai puncaknya? Tampaknya setelah suara mayoritas rakyat sudah benar-benar tidak bersamanya lagi, karena, sekali lagi, “vox populi vox Dei”.

Apalagi kini Jokowi merestui putranya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, menjadi calon walikota Surakarta, Jawa Tengah, dan calon walikota Medan, Sumatera Utara, dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

BACA JUGA :  UKM pada Era Digital

Jokowi sedang mencoba membagi wahyu keprabonnya menjadi tiga bagian, yakni buat dirinya sendiri, putranya, dan menantunya. Padahal, perjalanan kepemimpinan Jokowi masih cukup panjang. Sanggupkah sepertiga wahyu keprabon bertahan dalam diri Jokowi hingga 2024?

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM, Mantan Anggota DPR RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *