Polemik UU Cipta Kerja

Oleh Aminuddin

SELAMA lebih dari sepuluh tahun ini, politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial multipartai terjebak dalam kubu koalisi dan oposisi dalam pemerintahan. Sistem keduanya kerap diwarnai oleh banyaknya partai yang bergabung sehingga tidak ada partai yang dominan. Ini berbeda ketika masa orde baru, Golkar menjadi partai yang paling dominan sebagai partai pemerintah. Inilah yang mengakibatkan sirkulasi pemerintahan tidak berjalan seimbang.

Ada kalanya pemerintah tidak dominan. Begitu pun sebaliknya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat dominan akibat dari koalisi gemuk. Akibatnya kemudian oposisi menjadi ompong. Mulusnya Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang menjadi salah satu ìcerminî atas ketidakmampuan politik oposisi di Indonesia. Di satu sisi, oposisi dianggap sebagai benalu demokrasi. Namun di sisi lain, oposisi ternyata sangat dibutuhkan ketika pemerintah dan DPR tidak mau mendengar aspirasi rakyat. Oposisi seolah-olah dibenci, namun dirindukan seperti saat ini.

Keberadaan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tentu saja tidak mampu menjadi ìDewa Penolongî bagi publik. Bagaimana pun, mereka tidak memiliki amunisi untuk menekan koalisi pemerintah yang ada saat ini. Ketidakdominannya politik koalisi pemerintahan memang menjadi problem bagi publik.

Di satu pihak, keberadaan koalisi ataupun oposisi menjadi penanda terbentuknya demokrasi. Selain itu, pemerintah mendapat kontrol politik yang luar biasa dan oligarki politik yang kuat tidak terjadi. Inilah yang Ghita Lonesca dan Isabel de Madriga (1982) menyebut oposisi hadir sebagai pemerhati, pengontrol, dan evaluator perilaku dan kinerja pemerintah.

Namun di era reformasi ini, kecenderungan politik oposisi tidak serta-merta menjadi politik penyeimbang pemerintah. Ini terjadi karena sistem kepartaian belum mampu menciptakan pemimpin yang benarbenar berkualitas. Sejak tumbangnya rezim Soeharto memang mereproduksi politik oposisi.

BACA JUGA :  Harta, Takhta, dan Pemuda

Namun hingga kini, politik oposisi berjalan di kulitnya saja. Inilah yang mungkin dibaca oleh Marcus Mietzner, bahwa gerakan oposisi masih sebatas seremonial. Oposisi belum sampai ke fase ketiga yang dinamakan oposisi fundamental-ideologis, kelompok ini bukan hanya ingin menghancurkan dan meraih kekuasaan, tetapi menggantikan sistem ketatanegaraan yang ada.

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, keberadaan politik oposisi tidak ditentukan oleh kualitas oposisi itu sendiri, melainkan dari kuantitasnya. Dalam menentukan sebuah kebijakan pemerintahan, yang diutamakan adalah sejauh mana kuantitas dukungan tersebut terjadi. Kendati kualitas oposisi lebih baik daripada kuantitas koalisi pemerintah, itu tidak akan berarti apa-apa. Sebab dalam mengambil sebuah kebijakan jika nantinya buntu (deadlock), solusi terakhir adalah voting. Ketika voting dilakukan, maka yang lebih diuntungkan adalah kelompok mayoritas.

Di sinilah kemudian yang lebih sedikit akan kalah. Inilah yang terjadi dalam konteks oposisi saat ini. Terbatasnya kursi oposisi tidak memberikan energi politik untuk menyeimbangkan dan mengontrol pemerintah.

Akuntabilitas Publik

Tergerusnya oposisi akan mengakibatkan hilangnya beberapa hal. Pertama, pemerintah berpotensi kehilangan akuntabilitasnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah tidak lagi bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan selama memerintah. Ini berbeda jika oposisi sangat kuat. Oposisi pemerintah bisa melayangkan pertanggungjawaban terhadap pemerintah atas apa kebijakannya.

Pemerintah juga bisa melakukan akuntabilitas publik. Dalam konteks akuntabilitas publik, beban pertanggungjawaban sesungguhnya tidak hanya dibebankan terhadap oposisi pemerintah. Namun juga terhadap publik.

Hanya saja, dominasi koalisi dalam pemerintahan acapkali alpa dalam akuntabilitas publik. Selain alasan tidak ada tekanan dari oposisi itu sendiri, publik dianggap tidak bisa meminta pertanggungjawaban, baik secara politik maupun secara keterwakilan. Kedua, pemerintah tidak lagi kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebab, pemerintah condong lebih puas terjadap apa uang telah dilakukannya. Ini tentu akan berbeda jika terjadi keseimbangan politik oposisi. Oposisi tidak akan serta-merta menerima kinerja pemerintah.

BACA JUGA :  PPFI Terus Berdiri dan Memberi Arti.

Pemerintah harus menjelaskan secara detail, serta lebih inovatif dalam melaksanakan kebijakan agar tidak ada celah sedikit pun yang bisa dikritik oleh oposisi. Kedua hal di atas tersebut tentu tidak lepas dari ketidakterlembaganya politik oposisi. Oposisi hanya berjalan karena adanya politik balas dendam antara yang menang dan yang kalah. Keberadaan oposisi di Indonesia masih ìabu-abuî sehingga sulit untuk dideteksi apakah akan menjadi koalisi setidaknya lima tahun roda pemerintahan, atau hanya euforia belaka atas kekalahan. Ini yang kemudian terjadi politik dua kaki di tengah jalan roda pemerintahan.

Maka, tawaran yang paling ideal dalam membangun politik oposisi yang berkarakter ideologis, dan mampu bertahan lama adalah melembagakan politik oposisi itu sendiri. Politik oposisi yang dilembagakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan pemerintahan agar tidak otoriter. Keberadaan politik oposisi ini didesain sebagai lembaga yang jauh dari persaingan- persaingan politik antara pemerintah dan oposisi. Politik oposisi yang terlembaga harus total dan konsisten berada di luar pemerintahan.

Dengan demikian, oposisi tidak akan dimaknai sebagai ìpenyakit politikî yang ingin mencegah kebijakan pemerintah. Namun sebagai wahana untuk mengontrol, menganalisis dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat.(34)

—Aminuddin, pemerhati politik dan demokrasi, alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *