Pengusaha Masker Minta Pemerintah Kaji Ulang Penggunaan Masker SNI

Sulaiman Harry Ruswanto (Foto istimewa)

JAKARTA- Pemerintah saat ini tengah gencar melarang penggunaan masker kain tanpa label SNI dipakai oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Sulaiman Harry Ruswanto, pengusaha masker dan kuliner, mengaku tidak sepakat. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mematikan industri UMKM atau pun rumahan yang dijalankan perorangan, yang kini banyak beralih dan bergantung kuat pada produksi masker atau alat kesehatan lainnya

Pria yang akrab disapa Gendar ini mengemukakan, masker harus berstandar kesehatan itu penting, seperti bahan kain dengan lapis dua atau tiga atau di lapisi tisu. “Namun kalau untuk ekspor, oke saja. Tapi kalau untuk lokal dan harus label SNI itu kan bikin masyarakat kita semakin mati lagi,” kata Gendar kepada wartawan, Jumat (2/10).

Padahal kuncinya, saat ini adalah disiplin menjalankan protokol kesehatan, ditambah olahraga dan mengkonsumsi makanan bergizi sehingga imun akan bertambah. “Jadi tidak hanya bergantung pada masker saja,” imbuhnya.

Gendar menuturkan, saat ini sangat banyak orang bisa hidup dari pembuatan masker ini. Bahkan, harus diakui jadi bisnis alternatif di tengah pandemi corona dan membuat masyarakat menjadi kreatif.

“Saat ini kan mengurus label SNI kan waktunya tidak sebentar, ada biayanya, mana mungkin usaha menengah dan kecil yang sudah jalan atau berpoduksi, mengejar hal ini secara singkat . Ditambah lagi mereka tentu kalah dengan perusahaan konveksi atau pabrik-pabrik besar,” tegasnya.

Saat ini untuk mendapatkan label SNI dinilai cukup rumit bagi pelaku usaha konveksi kecil dan menengah.

Sebab, dalam mengisi formulir permohonan SPPT SNI juga harus mengumpulkan dokumen-dokumen seperti fotokopi sertifikat manajemen mutu ISO 9001 : 2000 yang dilegalisasi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

BACA JUGA :  Tidak Ada Kelangkaan Gula di Jawa Timur

Gendar yang juga mantan manajer tim sepak bola Persitara Jakarta Utara dan Persebaya Surabaya yang sudah menggeluti distribusi masker dan alat kesehatan sejak 1998 tersebut menambahkan, sangat berharap kebijakan ini dikaji ulang pemerintah.

“Pemerintah harus sangat berpihak pada kreasi anak bangsa yang bikin masker dan tidak setuju harus pakai label SNI segala. Apalagi tidak memberikan solusi usaha lain yang bisa ditekuni dan dibutuhkan masyarakat dalam kondisi seperti ini,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pada 16 September 2020, SNI yang disusun Kementerian Perinduatrian (Kemenperin) tersebut telah mendapatkan penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil – Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020.

Alasan pemerintah menerapkan SNI masker kain untuk masyarakat yang berada di wilayah zona merah.

Saat ini tim pakar Satgas bersama beberapa perusahaan akan memproduksi masker lokal dengan standarisasi 00filter mencapai 70-80%. SNI masker kain itu dibuat juga berdasarkan rekomendasi dari BPPT dan pihak Jerman. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *