Politik Belah Bambu di “Bulan PKI”

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

September ceria, eh September meriah. Meriah oleh isu Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan bila Juni identik dengan bulan Pancasila, September identik dengan “bulan PKI”. Isu yang berembus kencang setiap September ini merujuk pada petistiwa Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan singkatan G 30 S/PKI.

Lalu, di manakah isu tentang paham ekstrem kanan, katakanlah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang sama-sama merupakan organisasi terlarang di Indonesia, sebagaimana PKI yang merupakan paham ekstrem kiri, berada? Di sinilah kadang aku merasa sedih. Ada politik belah bambu di sini.

Masih ingatkah kita akan teknik membelah bambu yang baik? Ialah dengan menginjak belahan yang bawah dan mengangkat belahan yang atas. Politik model demikian marak di setiap bulan September. Pun di setiap menjelang pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif (pemilihan presiden dan pemilihan kepala darah, yakni gubernur, bupati atau walikota).

Ini adalah bulan September, dan September identik dengan “bulan PKI”. Maka masuk akal apabila saat ini ada tokoh-tokoh yang bergerilya ke sana kemari “menjual” isu PKI. Bahwa jualan itu laku atau tidak, itu persoalan lain.

Sebut saja misalnya Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, yang di mana-mana selalu melontarkan isu PKI sebagai amunisi untuk membidik lawan-lawan politiknya. Bahkan hal normatif seperti pergantian jabatan Panglima TNI pun ia politisasi dengan bumbu isu PKI.

Pada 18 Agustus 2020, Gatot (bukan gagal total) bersama sejumlah tokoh lain mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Isu PKI pun menjadi “tagline” utama KAMI.

Entah apa yang hendak mereka selamatkan. Apakah menyelamatkan Indonesia dari PKI? Entahlah, karena faktanya mereka tak pernah bisa membuktikan keberadaan PKI di Tanah Air.

Entah apa yang hendak mereka selamatkan. Apa menyelamatkan Indonesia dari serangan wabah Covid-19? Entahlah, karena faktanya mereka tidak berbuat apa pun yang konkret untuk mengatasi pandemi ini. Bahkan kontraproduktif. Alih-alih memberantas Covid-19, KAMI justru gemar mengumpulkan kerumunan massa dalam setiap acara deklarasinya.

Atau menyelamatkan perekonomian nasional dari ancaman resesi? Entahlah, faktanya sejauh ini mereka belum (tidak?) menyodorkan konsep alternatif atau program tandingan kepada pemerintah untuk menghadapi dampak ekonomi akibat Covid-19.

BACA JUGA :  Makna dibalik Kurban: Penghargaan Hak Asasi Manusia dan Revitalisasi Kebudayaan: Widia Febriana,Pemerhati Sosial dan Budaya

Jadi, isu PKI diembuskan sekadar untuk kepentingan politik elektoral atau pemilu semata. Tak lebih. Isu PKI adalah politik belah bambu untuk membelah persatuan dan kesatuan bangsa.

Keberadaan PKI di Indonesia dilarang dengan Ketetapan MPRS No XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Indonesia, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sedangkan keberadaan HTI “diharamkan” dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) No 27 K/TUN/2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang menyatakan menolak gugatan HTI. Putusan MA tersebut menguatkan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Dasar pelarangan PKI sangat kuat karena melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu merupakan lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR,” bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum diamandemen.

Hanya saja, karena MPR adalah lembaga politik maka keputusan pelarangan PKI itu pun bersifat politis.

Keputusan pelarangan PKI kemudian dilakukan secara hukum melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Dasar pelarangan HTI juga tak kalah kuat, karena dilakukan secara hukum. Pelarangan HTI dilakukan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan undang-undang, yakni UU No 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. UU No 16 Tahun 2017 tersebut menggantikan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pelarangan HTI ditindaklanjuti pemerintah dengan pencabutan status badan hukumnya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-0028.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI.

PKI dilarang. HTI “diharamkan”. Keduanya sama-sama berbahaya bagi bangsa dan negara menurut perspektif masing-masing. PKI mengancam Pancasila karena mengusung komunisme, apalagi sudah terbukti mencoba melakukan pemberontakan dua kali, yakni Affair Madiun 1948 saat PKI dipimpin Muso, dan G 30 S/PKI 1965 saat PKI dipimpin Dipa Nusantara Aidit. HTI juga mengancam Pancasila karena mengusung paham Khilafah.

BACA JUGA :  Waspada Banjir saat Pandemi

Lalu mengapa yang selalu diembuskan isu PKI bangkit kembali, sementara isu HTI Khilafah tidak? Di mana dan kapan bangkitnya PKI? Siapa yang membangkitkan? Apa organisasinya eksis kembali, ataukah kader dan simpatisannya muncul ke permukaan? Ataukah sekadar fenomena munculnya bendera Palu Arit?

Kalau memang muncul ke permukaan mengapa mereka tidak ditangkap? Tentu untuk menangkap mereka harus ada bukti permulaan yang cukup bahwa mereka melanggar hukum. Sepanjang tidak melanggar hukum, mereka tidak bisa ditangkap. Sebab pemikiran atau isi pikiran tak bisa dipidanakan. Kecuali pemikiran atau isi pikiran itu sudah mewujud sebagai ucapan atau tindakan.

Kalau Pak Gatot atau pihak lain punya data tentang kader atau simpatisan PKI yang diduga melanggar hukum, silakan sampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditangkap.

Akan tetapi sejauh ini tidak ada pihak yang bisa menunjukkan kader atau simpatisan PKI yang melanggar hukum untuk ditindak. Sejauh ini mereka hanya bisa berkoar-koar tanpa data dan fakta. Itu hanya bagian dari politik belah bambu mereka.

Lalu, siapa yang hendak ditenggelamkan dan siapa yang hendak diangkat dengan politik belah bambu itu? Yang hendak diangkat adalah isu PKI yang selalu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo. Yang hendak ditenggelamkan adalah isu HTI yang dibubarkan Presiden Jokowi. Kalau memang Jokowi PKI, bagaimana bisa ia lolos seleksi administratif calon walikota Surakarta, calon gubernur DKI Jakarta, dan calon presiden?

Kalau hanya soal fenomena bendera Palu Arit, bendera HTI pun muncul ke permukaan. Bahkan kemunculan bendera HTI jumlahnya jauh lebih banyak daripada bendera PKI.

Dosa Turunan

Sebagai manusia normal, para pengurus dan anggota PKI juga beranak-pinak di Indonesia. Lalu, apakah para keturunan pengurus/anggota PKI itu harus disingkirkan dari Bumi Pertiwi tempat mereka dilahirkan? Apakah mereka membawa dosa turunan? Tidak. Soal PKI atau tidak adalah urusan mereka sendiri, karena mereka sudah dewasa. Bahwa mereka ada yang menjadi pemeluk teguh paham komunis, dan ada pula yang sama sekali tidak menganut komunisme, itu urusan mereka sendiri, bukan urusan orangtunya.

BACA JUGA :  Tantangan Merger Bank Syariah

Ada yang menyesal menjadi keturunan PKI, tapi ada pula yang bangga menjadi anak PKI seperti Ribka Tjiptaning. Ini adalah fakta yang tak bisa dielakkan. Lalu apakah mereka harus dihukum? Tentu tidak kalau memang mereka tidak melanggar hukum.

Bila ada keturunan PKI melanggar hukum, silakan ditangkap. Sebaliknya jika ada keturunan PKI tidak melanggar hukum, silakan jangan diganggu. Sebab negara ini adalah negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan prinsip “equality before the law” (kesetaraan di muka hukum). PKI atau bukan, kalau memang tidak melanggar hukum, mereka tak bisa dihukum, sebagaimana orang HTI yang tidak melanggar hukum.

Lagi pula, soal mau dilahirkan oleh orangtua siapa, tak ada yang bisa memilih. Bila kebetulan dilahirkan oleh orangtua yang merupakan pengurus atau anggota PKI, mereka tak bisa menolak takdir. Apakah mereka membawa dosa turunan orangtuanya? Sekali lagi tidak.

Begitu pun anak cucu pengurus atau anggota HTI, apakah mereka bisa dipersalahkan? Tidak. Apakah mereka membawa dosa turunan? Tidak.

PKI dan HTI sama saja, sama-sama organisasi terlarang di Indonesia. Bedanya, PKI menganut komunisme, bahkan ada yang tidak mengakui adanya Tuhan, sedangkan HTI religius. Bedanya lagi, PKI pernah dua kali memberontak pemerintahan yang sah, sedangkan HTI belum pernah.

Entah bila nanti terbukti bahwa HTI merupakan “reinkarnasi” dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang pernah memberontak pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Presiden Soekarno, dipimpin Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo tahun 1949-1962. Seperti HTI, DI/TII juga mengusung ideologi Khilafah.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *