Pilkada 2020: Politik Kekuasaan Versus Politik Kemanusiaan

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

“Bukan kekuasaan yang merusak watak, melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai” (Aung San Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian 1991, kini Pemimpin Myanmar yang kontroversial).

Bila mencermati aksioma Suu Kyi, maka aksioma Soe Hok Gie (1942-1969) bahwa politik itu kotor, bahkan ibarat lumpur, tampaknya tak sepenuhnya benar. Politik itu (terkadang) indah. Politik itu (terkadang) suci. Politik itu (terkadang) mulia. Yang buruk, kotor dan hina adalah manusia atau politikusnya.

Politik itu ibarat pedang bermata dua. Netral, tapi dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung siapa yang memegangnya. Politik kekuasaan atau politik yang tujuannya semata-mata untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan cenderung kepada kejahatan. Sebaliknya politik kemanusiaan, yakni politik yang setelah mendapatkan kekuasaan lalu digunakan untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, cenderung kepada kebaikan.

Politik kemanusiaan ini selaras dengan definisi menurut Aristoteles (384-322 SM) bahwa politik adalah usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik kemanusiaan di Indonesia pernah dipraktikkan oleh KH Abdurrahman Wahid semasa kiai berjuluk Gus Dur ini menjabat Presiden RI (1999-2001).

Lantas, politik kekuasaan versus politik kemanusiaan, mana yang lebih menarik? Bagi mayoritas praktisi politik di Indonesia, tentu politik kekuasaan lebih menarik. Lihat saja fenomena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah pada 9 Desember mendatang.

Pilkada 2020 dihantui pandemi Covid-19 yang kian hari kian tak terkendali. Dalam beberapa hari ini, angka positif Covid-19 di Indonesia di atas 4.000 kasus per hari. Pilkada yang akan melibatkan lebih dari 106 juta pemilih di 404.927 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di mana setiap TPS dihadiri maksimal 500 pemilih, dengan anggaran Rp 9,9 triliun, pun dikhawatirkan memunculkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19.

BACA JUGA :  Waspada Banjir saat Pandemi

Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Komnas HAM telah mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda sampai situasi kondusif dengan alasan kemanusiaan. Namun Presiden Jokowi bergeming. Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (21/9), juga telah bersepakat tetap menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat beserta sanksi berat. Anjing menggonggong kafilah berlalu.

Ironis, memang. Usulan penundaan pilkada dari Gatot Nurmantyo atau Jusuf Kalla boleh saja ditolak, karena mantan Panglima TNI dan mantan Wakil Presiden RI itu identik dengan politik kekuasaan. Bisa saja ada udang di balik batu. Atau lempar batu sembunyi tangan. Akan tetapi usulan NU dan Muhammadiyah yang tanpa tendensi politik kekuasaan, dan lebih mengedepankan politik kemanusiaan, bagaimana bisa ditolak?

Presiden Joko Widodo menolak usulan penundaan pilkada dengan dalih menghormati hak konstitusional warga negara, yakni hak memilih dan hak dipilih. Pun, tak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi corona akan berakhir. Apalagi negara-negara lain juga tetap menggelar pemilu di tengah pandemi corona. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Yang penting protokol kesehatan Covid-19 diterapkan secara ketat dalam pilkada tersebut. Justru melalui pilkada diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi pandemi Covid-19 sehingga Indonesia dapat bangkit. Demikian kurang lebih menurut Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

Pun, bila pilkada ditunda akan muncul problem ketatanegaraan yang cukup kompleks, terutama soal masa jabatan kepala daerah dan implikasi atau efek dominonya yang tak kalah kompleks. Pemerintah tak mau jabatan 270 kepala daerah dipegang Pelaksana Tugas (Plt) di saat pemerintah daerah sedang memerlukan pengambilan keputusan-keputusan strategis dan cepat terkait pandemi Covid-19.

BACA JUGA :  Tantangan Merger Bank Syariah

Pertanyaannya, mengapa negara lebih mementingkan hak pilih warga negara, sedangkan hak lain yang lebih mendasar diabaikan, yakni hak untuk sehat dan hak untuk hidup?

Mengapa negara lebih mengedepankan pemenuhan hak konstitusional, sedangkan kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diabaikan, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia?

Bila ditanyakan kepada para petahana dalam Pilkada 2020, apakah pesta demokrasi lokal yang berlangsung serentak secara nasional ini ditunda atau tidak, jawabannya tentu tidak. Mereka takut kehilangan kekuasaan.

Bila ditanyakan kepada para calon kepala daerah penantang, apakah pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda atau tidak, jawabannya juga tentu tidak. Mereka takut dikuasai atau dilanda kekuasaan, sehingga harus merebut singgasana kekuasaan yang sedang diduduki petahana.

Presiden Jokowi pun tak jauh berbeda. Ia ingin mempertahankan secuil kekuasaannya melalui sang anak, Gibran Rakabuming Raka, dan sang menantu, Bobby Nasution, dengan mengizinkan keduanya maju sebagai calon walikota dalam Pilkada Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, tahun ini.

Dus, watak mereka pun “rusak” oleh politik kekuasaan bernama pilkada. Bukan karena kekuasaan yang sedang digenggam, melainkan karena takut kehilangan kekuasaan. Bukan rusak oleh kekuasaan yang sedang diincar, melainkan karena takut dilanda kekuasaan.

Demi politik kekuasaan, mereka mengabaikan politik kemanusiaan. Yakni politik yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Yakni politik yang diabdikan bagi kepentingan kemanusiaan.

Mereka melalaikan ancaman Covid-19 terhadap kesehatan dan keselamatan rakyat. Mereka menafikan hukum tertinggi di sebuah negara, yakni keselamatan rakyat. “Salus populi suprema lex esto,” kata filsuf Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM).

Sesungguhnya tak terlalu masalah jika mereka di awal mengedepankan politik kekuasaan, asalkan setelah berhasil mempertahankan atau merebutnya, menggunakan kekuasaan itu untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi bagaimana bisa mereka memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan bila saat ini saja mereka abai terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu, bahkan nilai kemanusiaan yang paling mendasar, yakni hak untuk sehat dan hak untuk hidup?

BACA JUGA :  Ketika Negara Lumpuh Melawan Djoko Tjandra

Akibat politik yang diabdikan semata-mata untuk kekuasaan itulah korupsi di Indonesia makin marak. Data Kementerian Dalam Negeri, sejak pilkada digelar secara langsung mulai 2004 hingga kini, lebih dari 300 kepala daerah terlibat korupsi. Ini akibat politik kekuasaan nir politik kemanusiaan. Ini sejalan dengan adagium Lord Acton (1834-1902), “The power tends to corrupt, absulute power corrupt absolutly.”

Alhasil, jika Presiden ke-35 Amerika Serikat John F Kennedy (1961-1963) pernah berujar, “Jika politik kotor, puisi membersihkannya, jika politik bengkok sastra meluruskannya”, mengapa kini kita tidak bisa berucap, “Jika politik kotor, nilai-nilai kemanusiaan akan membersihkannya, jika politik bengkok, humanisme akan meluruskannya”?

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *