Simalakama Pilkada 2020

Oleh: Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM

Bak menghadapi buah simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati. Itulah yang menimpa pemerintah saat ini terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar serentak 9 Desember mendatang di
270 daerah, yakni 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan walikota yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia.

Mengapa bak simalakama? Sebab, dunia saat ini, tak terkecuali Indonesia, sedang dilanda pandemi Covid-19. Pilkada dikhawatirkan memunculkan klaster-klaster baru penyebaran corona, karena akan melibatkan 105 juta pemilih di mana setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menampung 500 pemilih.

Di sisi lain, jika pilkada tak diselenggarakan saat ini, mau kapan, karena tak ada yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Jika penundaan pilkada terjadi maka akan menimbulkan problem ketatanegaraan yang cukup serius, khususnya menyangkut masa jabatan kepala daerah berikut efek dominonya.

Tak kurang dari Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Komnas HAM hingga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan penundaan pilkada. Tapi Presiden Joko Widodo bergeming.

Jokowi, kata Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman, menginginkan pilkada tetap digelar 9 Desember mendatang. Dalihnya, demi hak konstitusional warga negara, yakni hak dipilih dan hak memilih. Pasalnya, tak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 berakhir. Apalagi negara-negara lain juga tetap menggelar pemilu di masa pandemi. Yang penting, protokol kesehatan diterapkan secara ketat.

Memang, di tengah dilema, di tengah ketidakpastian, seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan demi memberikan kepastian kepada rakyat, meskipun sesungguhmya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri.

Ketidakpastian itu misalnya bila menjelang hari H pilkada lonjakan jumlah kasus positif Covid-19 tak terkendali lagi. Banyak calon kepala daerah terinfeksi corona. Banyak pula calon pemilih yang terjangkit Covid-19 sehingga terpaksa tak bisa hadir ke TPS.

BACA JUGA :  Api dalam Sekam di KPK

Atau calon pemilih dihantui ketakutan ancaman Covid-19 sehingga tak mau datang ke TPS. Bila jumlah yang tak menggunakan hak pilihnya lebih dari 50% calon pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu bagaimana legitimasi pilkada?

Atau kasus kematian ribuan petugas TPS seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 terulang pada Pilkada 2020? Inilah yang juga harus dipertimbangkan Presiden.

Lantas, di antara tarik-menarik ditunda atau tidaknya Pilkada 2020 itu, bagaimana sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana? KPU menyerahkan sepenuhnya ihwal tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 itu sendiri sudah diatur mekanismenya dalam Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2020. Lembaga yang berwenang mengambil keputusan tersebut tidak hanya KPU, tetapi juga DPR RI dan pemerintah.

Namun sebelum ada kesepakatan pilkada ditunda, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) No 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan. KPU sudah “on the right track”.

Bagaimana dengan DPR RI? Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Senin (21/9/2020), menyepakati Pilkada 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020, dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Blessing in Disguise

Memang, daripada mengambil manfaat, lebih penting untuk menghindarkan mudarat, terutama ancaman kesehatan dan keselamaran masyarakat dari bahaya Covid-19. Apalagi ini menyangkut nyawa manusia yang tak bisa tergantikan oleh apa pun. Dalam konteks inilah selayaknya pemerintah mempertimbangkan untuk menunda pilkada. Pemerintah harus menimbang manfaat dan mudaratnya. Bahkan pemerintah seyogyanya lebih menghindarkan mudarat daripada mengambil manfaat.

BACA JUGA :  Happy Birthday Sahabatku.

Namun, pemerintah tampaknya juga memandang mudarat dan ancaman lain, yakni efek domino yang tidak sederhana jika pilkada ditunda. Dalam konteks inilah kita pahami sikap keukeuh pemerintah.

Di sisi lain, tampaknya pemerintah mengambil “blessing in disguise” (berkah di balik malapetaka) dari pandemi Covid-19 ini, dengan tidak menunda pelaksanaan pilkada. Pemerintah berharap, dengan pilkada maka akan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang kreatif dan inovatif dalam mengatasi Covid-19 sehingga rakyat akan bangkit dari keterpurukan akibat corona.

Akankah harapan itu terwujud? Ataukah Pilkada 2020 justru akan menjadikan bangsa ini lebih terpuruk akibat munculnya klaster-klaster baru penularan Covid-19, dan “blessing” (berkah) pun menjadi “bleeding” (pendarahan)? Biarlah waktu yang bicara.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *