Inflasi Bintang Mahaputera di Tangan Jokowi

Oleh: Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM

Seperti rupiah, Bintang Mahaputera kini mengalami inflasi di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah karena proses pengusulannya beraroma rupiah?

Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, ada kesan Presiden Jokowi mengobral bintang tanda jasa tersebut. Apalagi tahun ini Bintang Mahaputera Nararya diberikan kepada dua sosok kontroversial: Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Total ada 53 tokoh yang menerima penghargaan dari Presiden Jokowi dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2020. Penghargaan demi penghargaan itu diserahkan Jokowi kepada 53 orang penerimanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Berdasarkan data Kementerian Sekretariat Negara, setidaknya sudah ada tujuh orang yang menerima Bintang Mahaputra Nararya sebelum Fahri dan Fadli serta sejumlah tokoh lainnya, di era kepemimpinan Jokowi. Tiga di antaranya diberikan kepada 2018 kepada Dato Sri Tahir, Abbas Said, dan Abdul Haris Semendawai berdasarkan Keppres Nomor 97/TK/Tahun 2018.

Sedangkan empat sisanya diberikan kepada 2019 kepada Arifin Panigoro, Sofjan Wanandi, almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendy, dan almarhumah Siti Maryam M Salahuddin berdasarkan Keppres Nomor 72/TK/Tahun 2019.

Tahun ini ada tanda jasa Medali Kepeloporan dan tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Penegak Demokrasi yang dianugerahkan Jokowi kepada para penerimanya.

Penganugerahan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51, 52, dan 53/TK/Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, dan Nomor 79, 80, dan 81/TK/Tahun 2020 tanggal 12 Agustus 2020.

Tanda Jasa Medali Kepeloporan dianugerahkan kepada dua penerima, yakni Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI, dan Komisaris Jenderal (Purn) Ahwil Lutan, Kepala Pelaksana Harian BKNN 1999-2001.

Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera dianugerahkan kepada sembilan penerima yang terdiri atas Bintang Mahaputera Utama dan Bintang Mahaputera Nararya.

BACA JUGA :  Alwy.

Bintang Mahaputera Utama dianugerahkan kepada dua orang penerima, yakni Oesman Sapta Odang, Ketua DPD RI 2017-2019, dan Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2017 dan 2017-2020.

Sementara tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya dianugerahkan kepada tujuh orang penerima, yakni Mahyudin, Wakil Ketua MPR RI 2014-2019,
tiga Wakil Ketua DPR RI 2014-2019, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto,
Komjen (Purn) Suhardi Alius, Kepala BNPT 2016-2020, Farouk Muhammad Saleh, Wakil Ketua DPD RI 2014-2019, dan Rahmat Shah, anggota DPD RI 2009-2014 dan anggota MPR RI 1999-2004.

Selanjutnya, tanda kehormatan Bintang Jasa dianugerahkan kepada total 41 orang penerima yang terdiri atas Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Jasa Nararya.

Para penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama ialah sembilan orang, yakni Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI 2018-2019, Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI 2018-2019, Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI 2018-2019, Utut Adianto Wahyuwidayat, Wakil Ketua DPR RI 2018-2019, Abdurrahman Mohammad Fachir, Wakil Menteri Luar Negeri 2014-2019, Amzulian Rifai, Ketua Ombudsman RI 2016-2021, Bima Haria Wibisana, Kepala BKN 2015-sekarang, Teddy Lhaksmana Widya Kusuma, Wakil Kepala BIN 2017-sekarang, dan Inspektur Jenderal (Purn) Teguh Soedarsono, Wakil Ketua/Anggota LPSK 2008-2013 dan 2013-2018.

Sementara itu, ada sepuluh penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. Adapun penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya terdiri atas 22 orang.

Presiden Jokowi juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Penegak Demokrasi Utama kepada Jimly Ashiddiqie, yang sempat menjabat Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Masa Jabatan 2012-2017 dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008.

Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Laksamana Pertama TNI Imam Suprayitno mengatakan, pertimbangan dan usulan penganugerahan tanda kehormatan tersebut dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang berpedoman pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur kriteria pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan.

BACA JUGA :  Memperbesar Konsumsi Daging Domba

Kriteria tersebut di antaranya adalah berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis dan mengembangkan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan, dan/atau bidang lain serta berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Pertanyaannya, apa jasa dan prestasi luar biasa dari Fahri Hamzah dan Fadli Zon? Apakah rajin mengkritik pemerintah, bahkan cenderung nyinyir, itu termasuk jasa dan prestasi luar biasa?

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md berdalih, pemberian penghargaan Bintang Mahaputera merupakan tradisi negara yang sudah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 yang sudah berlangsung sejak 2010.

Selama ini mantan menteri, mantan ketua dan wakil ketua lembaga negara, selalu diusulkan sejak adanya UU No 20/2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan itu.

Kemudian untuk calon penerimanya, kata Mahfud, diusulkan oleh para lembaga negara, seperti tertuang dalam Pasal 30 UU No 20/2009.

Begitu juga dengan Fahri Hamzah dan Fadli Zon yang saat ini tengah menjadi sorotan publik atas penghargaan itu. Mahfud menyebut keduanya diusulkan oleh lembaga negara. Mahfud menegaskan siapa pun bisa diusulkan selama tidak memiliki masalah hukum.

Pertanyaannya, bagaimana dengan Rahmat Shah yang mendapat Bintang Mahaputera Nararya, padahal pengusaha asal Medan ini tidak pernah menjadi pemimpin lembaga negara, hanya mantan anggota DPD RI dan MPR RI saja?

Mencermati sosok-sosok penerima Bintang Mahaputera, tampaknya Jokowi lebih berpihak kepada politisi dan pengusaha. Untuk politisi, kriterianya bahkan hanya normatif saja, tidak substantif seperti kualitas dan integritas.

Alhasil, di tangan Jokowi Bintang Mahaputera mengalami inflasi.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI.

BACA JUGA :  Soekarno.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *