Pinangki, Pintu Kotak Pandora Kejaksaan

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Defensif! Itulah sikap Kejaksaan Agung terkait jaksa Pinangki Sinar Malasari. Sebab, Pinangki bisa menjadi pintu masuk kotak Pandora di Kejaksaan.

Ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mendesak agar Pinangki dipidanakan, tidak sekadar dicopot jabatannya lantaran telah bertemu Djoko Tjandra, terpidana dua tahun penjara dalam kasus korupsi “cessie” atau pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang buron 11 tahun, dengan enteng Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menyatakan, “Silakan berpendapat dan kami hormati pendapat itu. Kita tunggu saja proses selanjutnya.”

Padahal, Menko Polhukam adalah “atasan” Jaksa Agung, karena di kabinet, Kejagung berada di bawah koordinasi Menko Polhukam. Jadi, desakan Mahfud itu sebuah instruksi, bukan sekadar pendapat seperti dalam diskusi atau rapat.

Kejagung juga menghentikan pemeriksaan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna dengan dalih ia tak sengaja bertemu pengacara Djoko Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

Pencopotan Pinangki dari jabatannya sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejagung tertuang dalam Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Nomor Kep/4/041/B/WJA/07/2020 tertanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural.

Pinangki terbukti melanggar disiplin. Yakni, pergi ke luar negeri sebanyak sembilan kali selama 2019 tanpa izin tertulis pimpinan, salah satunya bertemu dengan Djoko Tjandra.

Hal tersebut berbeda dengan Polri yang mencopot jabatan sekaligus memidanakan Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo karena menerbitkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot jabatan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020.

Adapun status tersangka Prasetijo Utomo tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum yang diteken Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Ferdy Sambo tertanggal 20 Juli 2020. SPDP tersebut ditujukan kepada Jaksa Agung.

BACA JUGA :  Dari Bajingan Ketengan Hingga Ke Perupa Yang Makar.

Polri juga mencopot Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan masing-masing.

Dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri akan menelisik dugaan aliran dana dari Djoko Tjandra kepada oknum-oknum tersebut. “No lunch free”, tak ada makan siang gratis. Polri mengisyaratkan akan ada tersangka baru.

Polri juga telah menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, sebagai tersangka. Anita dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Defensif

Mengapa Kejagung defensif? Itu tadi, Pinangki bisa menjadi pintu masuk bagi terbukanya kotak Pandora Korps Adhyaksa.

Kasus Pinangki diyakini bukan yang pertama dan terakhir terjadi di Kejaksaan. Sebelumnya ada jaksa Urip Tri Gunawan yang terlibat suap saat menangani perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melibatkan taipan Sjamsul Nursalim. Sekian lama berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengambil alih kasus ini dan pada 10 Juni 2019 menetapkan Sjamsul beserta istrinya, Itjih Nursalim, sebagai tersangka korupsi dana BLBI pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dengan kerugian negara Rp 4,58 triliun. Sjamsul dan istrinya hingga kini masih buron.

Jadi, kasus Pinangki ini diyakini hanya fenomena puncak gunung es di tengah lautan. Pemeriksaan serius dan pemidanaan Pinangki diyakini dapat membuka kotak Pandora Kejaksaan. Bila sudah terdesak, siapa pun bisa menyeret pihak lainnya. Begitu pun Pinangki.

Terbukti, setiap tahun Kejagung melakukan pemecatan jaksa-jaksa nakal. Tahun 2015, misalnya, sedikitnya 60 jaksa dipecat.

Anita Kolopaking juga bisa membuka kotak Pandora, bukan hanya di Kejaksaan melainkan juga di Kepolisian. Langkah pengacara Djoko Tjandra ini meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diyakini terkait rencana “nyanyian” dia yang bisa menyeret pihak lain di Kejaksaan dan Kepolisian.

BACA JUGA :  Kesiapan Guru Jadi Penggerak

Jadi, Kejagung dan Polri patut diduga sedang melokalisir supaya “nyanyian” Pinangki dan Anita tidak merembet ke mana-mana sehingga membuka kotak Pandora Korps Adhyaksa dan Korps Bhayangkara. “Esprit de corps” adalah alasannya.

Di Polri pun kasus yang melibatkan Prasetijo Utomo diyakini bukan yang pertama dan terakhir terjadi. Prasetijo hanya fenomena puncak gunung es belaka. Terbukti, setiap tahun Polri melakukan pemecatan polisi-polisi nakal. Tahun 2019, misalnya, Polda Metro Jaya saja memecat sedikitnya 40 polisi nakal.

Tak sedikit jenderal polisi yang berada di pusaran korupsi. Dikutip dari berbagai sumber, ada Brigjen Samuel Ismoko. Pada 27 September 2005, mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini divonis 1 tahun 8 bulan penjara dalam kasus L/C fiktif BPD Bali kepada Bank BNI senilai Rp 1,3 triliun. Seorang penyidik bernama Kombes Irman Santoso, anak buah Samuel Ismoko, divonis 2 tahun 8 bulan penjara dalam perkara yang sama.

Lalu, Komisaris Jenderal Suyitno Landung. Pada 2006, mantan Kabareskrim ini divonis 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus pembobolan Bank BNI.

Kemudian Brigjen Edmon Ilyas. Pada 2011, mantan Kapolda Lampung ini dianggap lalai karena mengganti pasal yang dikenakan kepada Gayus Tambunan semasa ia menjabat Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Brigjen Edmon disidangkan oleh Majelis Etika Profesi Mabes Polri. Pada 28 Februari 2011, ia divonis tidak boleh bekerja lagi di lingkungan reskrim serta menyampaikan permintaan maaf kepada korps.

Selanjutnya, Brigjen Raja Erizman. Pada 2011,mantan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri ini dinilai bertanggung jawab atas pembukaan pemblokiran rekening Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan. Pada 11 Maret 2011, ia juga divonis membuat permintaan maaf dan dimutasi.

BACA JUGA :  Jaringan Telekomunikasi Indonesia

Pun, Komjen Susno Duadji. Pada Maret 2011, mantan Kabareskrim Polri ini divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan karena terbukti menerima suap dari PT Salma Arwana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Tak ketinggalan, Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo.
Gubernur Akademi Kepolisian Irjen Djoko Susilo ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 18 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek pengadaan simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) semasa menjabat Kepala Korps Lalu Lintas Polri. Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Brigjen Didik Purnomo, juga ditetapkan sebagai tersangka kasus yang sama yang terjadi tahun 2012.

Dua perwira menengah turut menjadi tersangka, yakni Ketua Panitia Pengadaan Proyek, AKBP Teddy Rusmawan, dan Bendahara Korlantas, Kompol Legimo.

Jadi, jika Pinangki dan Anita “bernyanyi”, maka isi kotak Pandora Kejaksaan dan Kepolisian akan terus berhamburan keluar. Menurut teori, dugaan korupsi itu dilakukan secara berjemaah. Mereka akan melindungi satu sama lain laiknya sindikat.

Kotak Pandora adalah kisah dalam mitologi Yunani tentang seorang perempuan ayu bernama Pandora. Pada hari pernikahannya dengan Epimetheus, Pandora mendapat hadiah dari para dewa berupa sebuah kotak yang indah, namun Pandora dilarang membukanya.

Ketika dibuka karena rasa penasaran, ternyata keluarlah segala macam keburukan mulai dari masa tua, rasa sakit, kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kecemburuan, kelaparan, hingga berbagai malapetaka lainnya.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *