Ketika Joker “Jerry” Berkomplot dengan Jenderal “Tom”

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Masih ingatkah kita akan film “Tom and Jerry”, sebuah serial animasi produksi Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) asal Amerika Serikat karya William Hanna dan Joseph Barbera yang berkisah tentang seekor kucing (Tom) dan seekor tikus (Jerry) yang selalu bertengkar? Bila sudah lupa, tak perlulah kita menonton film itu lagi, tapi cukuplah tengok sejenak siasat Djoko Soegiarto Tjandra bersama sejumlah jenderal polisi, pasti kita akan ingat kembali.

Joker, panggilan akrab Djoko Tjandra, sebagai “Jerry”, sedangkan jenderal polisi dan penegak hukum lainnya sebagai “Tom”.

Namun, tidak seperti Tom dan Jerry yang selalu bertengkar, Joker justru berkawan bahkan berkomplot dengan jenderal polisi dan penegak hukum lainnya, menyiasati celah hukum yang bisa meloloskannya.

Joker adalah terpidana dua tahun penjara kasus korupsi “cessie” Bank Bali Rp 904 miliar. Sejak 10 Juni 2009, atau sehari sebelum Mahkamah Agung (MA) membacakan putusan perkaranya, Joker kabur ke Port Moresby, Papua Nugini, kemudian berpindah-pindah ke Malaysia, Singapura dan entah mana.

Tahun 2012, Joker beroleh kewarganegaraan Papua Nugini. Selama 11 tahun buron di luar negeri, kini Joker masuk ke Indonesia. Ia mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Untuk itu, Joker harus membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru di tempat domisilinya sebelum kabur, yakni Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jaksel, Senin (8/6/2020), karena KTP lama sudah lama mati.

Simsalabim. Abrakadabra. Bukan sulap, bukan sihir. Kurang dari 1 jam, KTP atas nama Joko Soegiarto Tjandra, huruf “D” di depan hilang, pun jadi.

Joker langsung menuju PN Jaksel untuk mendaftarkan PK hari itu juga. Simsalabim, pendaftaran PK pun lancar. Joker melenggang. Buronan itu tak ditangkap.

Taipan kelahiran Sanggau, Kalimantan Barat, 27 Agustus 1950 ini kemudian melakukan perjalanan antarwilayah via udara Jakarta-Pontianak (Kalbar) PP, 19-22 Juni 2020.

BACA JUGA :  Prihatin.

Dalam permainan remi, Joker adalah kartu yang bisa menggantikan kartu lain. Joker bisa menjadi kartu apa saja, termasuk As.

Sesuai namanya, Joker pun demikian. Ia menyerupai bunglon yang warnanya bisa menyesuaikan dengan warna apa saja sesuai tempat di mana dia berada.

Serupa bunglon, Joker tak terdeteksi Imigrasi ketika masuk ke Indonesia. Begitu pun ketika keluar.

Serupa bunglon, Joker tak terdeteksi sebagai buron ketika mengurus KTP. Bahkan ia beroleh perlakuan istimewa.

Begitu pun di PN Jaksel saat Joker mendaftarkan PK pada hari yang sama. Ia bisa lenggang kangkung, tak ditangkap. Padahal, Joker pernah disidangkan di PN Jaksel. Mustahil tak dikenali.

Ternyata semua jalan ke arah PK telah diratakan oleh pengacaranya, Anita Kolopaking. Mungkin ada juga yang lewat jalan tikus.

Joker juga berkomplot dengan sejumlah jenderal polisi.

Untuk bisa lolos masuk Indonesia, Joker diduga berkomplot dengan Sektetaris National Central Bereau (NCB) Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Nugroho Wibowo, yang diduga menandatangani surat permintaan penghapusan Red Notice Djoko Tjandra ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hal ini terungkap setelah beredarnya surat bernomor B/186/V/2020/NCB.Div.HI tertanggal 5 Mei 2020. Namun versi Polri, surat tersebut justru memberi tahu Red Notice Joker terhapus secara otomatis “by system”.

Untuk melakukan perjalanan ke Pontianak, Joker diduga berkomplot dengan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Prasetijo Utomo yang diduga menandatangani surat jalan Joker bernomor SJ/82/VI/2020/Rakorwas tertanggal 18 Juni 2020.

Joker juga diduga mendapatkan surat bebas Covid-19 yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri bernomor: Sket Covid-19/1561/VI/2020/Satkes tertanggal 19 Juni 2020 yang diduga diteken dr Hambektahunita atas perintah Brigjen Prasetijo Utomo.

BACA JUGA :  SE Gubernur dan Kecerdasan Kepala Daerah

Adapun dalam pembuatan KTP, melalui pengacaranya, Anita Kolopaking, Joker diduga berkomplot dengan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan. Sebelum Joker datang, Anita sudah jauh hari menemui Asep.

Tidak itu saja, melalui Anita, apakah Joker juga berkomplot dengan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jaksel Nanang Supriatna?

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengaku akan memeriksa Nanang terkait sebuah video pertemuan Kajari Jaksel itu dengan tim kuasa hukum Joker yang beredar luas. Pertemuan itu diduga untuk melancarkan pergerakan Joker di Indonesia.

Apakah Joker juga berkomplot dengan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK)?

Kalau tidak berkomplot dengan oknum di MA, bagaimana bisa Joker kabur hanya sehari sebelum MA membacakan putusannya? Patut diduga Joker punya telik sandi di MA. Saat Idul Fitri 1441 H kemarin Anita juga berkunjung ke rumah dinas Ketua MA Syarifuddin.

Kalau tidak berkomplot dengan oknum di MK, bagaimana bisa gugatan “judicial review” (uji materi) Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang diajukan Anna Boentaran, istri Joker, dikabulkan MK hanya dalam waktu 56 hari yang tidak lazim? Dengan putusan itu, jaksa tak bisa mengajukan PK.

Bila koruptor ibarat tikus, maka polisi dan penegak hukum lain, termasuk pengacara, ibarat kucing. Tugas kucing adalah menangkap tikus, bukannya berkawan, berkolaborasi, bahkan berkomplot.

Mengapa polisi (kucing) dan koruptor (tikus) bisa berkomplot? Mungkin karena uang.

Sebab itu, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, selain mencopot dan memidanakan Brigjen Prasetijo Utomo, pihaknya juga akan menelisik aliran dana dari Joker.

Brigjen Nugroho Wibowo juga telah dicopot dari jabatannya. Ia dinyatakan melanggar kode etik. Atasan Nugroho, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte juga kena getahnya. Ia ikut dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai tak mengontrol anak buah.

BACA JUGA :  Mati Ketawa Cara Ismail

Lurah Grogol Selatan Asep Subahan juga telah dicopot dari jabatannya. Ayo, siapa lagi yang akan menyusul dicopot?

Bagaimana dengan Panitera PN Jaksel yang menerima pendaftaran PK Joker?

Bagaimana dengan Direktur Jenderal Imigrasi bila ternyata Red Notice Joker terhapus secara otomatis?

Bagaimana pula dengan pengacara Anita Kolopaking, apa ia bisa dijerat dengan pasal perintangan penyidikan korupsi karena diduga menyembunyikan buronan Joker?

Untuk ini sudah ada yurisprudensinya, yakni Fredrich Yunadi yang dijerat dengan Pasal 21 UU No 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena menyembunyikan kliennya, Setya Novanto, yang semasa menjabat Ketua DPR RI ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri. Fredrich divonis 7 tahun penjara pada 28 Juni 2018.

Tindakan tegas terhadap aparat penegak hukum yang berkomplot dengan koruptor sangat diperlukan untuk menciptakan “detterent effect” atau efek jera bagi mereka, dan “shock therapy” atau terapi kejut bagi yang lainnya. Agar kucing tidak berkomplot lagi dengan tikus.

Memang sulit dipungkiri antara kucing dan tikus terkadang ada semacam perasaan benci tapi rindu, sebagaimana Tom dan Jerry jika lama tak bertengkar. Benci jika ada tikus korupsi, rindu barangkali si kucing kecipratan duit korupsi.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *