Aceh-Papua dan Pemuda Dukung Suhendra Benahi Intelijen

Foto istimewa
Foto istimewa

JAKARTA – Kondisi negara saat ini ibarat api dalam sekam, sewaktu-waktu bisa menjadi gejolak. Kerawanan sosial akibat pandemi Covid-19 berkelindan dengan kontroversi Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang berimbas pada polemik keabsahan hasil Pemilihan Presiden 2019. Terkait hal itu, tokoh Aceh hingga Papua serta pemuda kembali mengusulkan Suhendra Hadikuntono menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam “reshuffle” kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Selain kapasitas dan loyalitasnya, Suhendra juga dinilai berani, sehingga diyakini mampu membenahi masalah intelijen di Indonesia, dan mengatasi keadaan karena ia pun berani pasang badan.

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haythar kembali menyatakan dukungannya kepada Suhendra Hadikuntono untuk menjadi kepala BIN. Dukungan ini merupakan marwah dan kehormatan rakyat Aceh, sehingga Presiden Jokowi diminta mengakomodasi.

Presiden Jokowi ia minta mempertimbangkan dengan seksama harapan dan dukungannya terhadap Suhendra agar menjadi Kepala BIN.

“Bagi Aceh, sosok Suhendra penting untuk merawat perdamaian di Aceh dalam bingkai NKRI, dan juga bagi daerah-daerah lainnya,” kata Malik Mahmud dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7/2020).

Malik menginginkan BIN kembali dipimpin oleh sipil sebagaimana pada era Bung Karno saat BIN dikepalai Dr Soebandrio (1959-1965), dan Assad Ali sebagai Wakil Kepala BIN belum lama ini.

Hal senada diungkapkan Gubernur Jenderal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Markus Yenu, Jumat (10/7/2020).

“Kami usulkan Kepala BIN dari sipil, dalam hal ini Bapak Suhendra Hadikuntono,” ujarnya.

Dengan dipimpin sipil, yakni Suhendra Hadikuntono, kata Markus, maka pendekatan yang dilakukan BIN, terutama terhadap Papua dan Papua Barat akan lebih humanis atau manusiawi.

“Dengan pendekatan humanis, niscaya rakyat Papua akan lebih dimanusiakan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Jabar-KPPU Jalin Kerja Sama Terkait Sinergitas Persaingan Usaha

“Saya apresiasi jika ada supremasi sipil. Jangan semua lembaga dipimpin oleh figur polisi atau militer,” sarannya.

“Selama BIN dipimpin oleh tentara atau polisi, Papua tetap bergejolak. Kini saatnya sipil memimpin BIN,” tegasnya.

Sipil, lanjut Markus, tentu punya “mind frame” (pola pikir) yang berbeda, sehingga dalam operasi intelijen akan lebih humanis, serta mengedepankan “prosperity approach” (pendekatan kesejahteraan) daripada “security approach” (pendekatan keamanan) yang selama ini terbukti gagal.

“Kalau Papua mau beres, salah satu simpulnya adalah Kepala BIN dari sipil,” tandasnya.

Dukungan bagi Suhendra juga mengalir dari ratusan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) tingkat nasional.

“Beliau tau persis kebutuhan pemuda dan bertangan dingin serta cepat mengeksekusi persoalan yang dihadapi pemuda. Kami sebagai pemuda yang memiliki saham besar atas republik ini mengusulkan beliau jadi Kepala BIN,” kata tokoh OKP nasional Dr Dian Asafri.

Dihubungi terpisah, Suhendra yang sedang berada di luar negeri menakui hidupnya sudah “selesai”. “Jika diminta, saya akan minta posisi yang paling berisiko dan tidak ada uangnya.Masalah pokok negara hanya dua, yakni birokrasi dan kordinasi. Simpel ‘kan?” katanya.

Suhendra menyatakan akan membuka “mata” pihak-pihak yang selama ini “nakal” untuk tidak bermain-main lagi dengan negara. Ia kemudian memberikan contoh saat mengajak anak-anaknya berwisata ke Taman Safari, Cisarua, Jawa Barat, di mana anak-anaknya tidak takut saat didekati harimau karena pintu mobil dalam kondisi tertutup. “Namun bila pintu mobil dibuka, niscaya anak-anak akan takut,” tandasnya. (ami)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *