Rakyat Desa Jatuh Tertimpa Tangga

Oleh: Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah terdampak Covid-19, tak ada pembangunan pula. Itulah nasib yang kini menimpa masyarakat desa.

Semua bermula dari Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU. Pasal 28 ayat (8) UU ini menghapus Pasal 72 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur keuangan desa, terutama soal penggunaan Dana Desa (DD) sebagai bagian dari sumber pendapatan desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Konsekuensinya, DD dihentikan. Akibatnya, tak ada pembangunan di desa yang banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, akibat pandemi Covid-19, banyak warga desa yang menganggur. Nasib rakyat desa pun ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Pasal 28 ayat (8) UU No 2/2020 berbunyi, “Pada saat Perppu ini mulai berlaku maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid- 19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Perppu ini.”

Adapun Pasal 72 ayat (2) UU No 6/2014 berbunyi, “Alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan”.

Maka, hanya ada satu kata: lawan! Para kepala desa (kades) yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara mengajukan “judicial review” atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (23/6/2020).

BACA JUGA :  Cemburu TNI yang Tak Kunjung Henti

Apakah dengan adanya pandemi Covid-19 lalu aktivitas dan kehidupan masyarakat desa akan berhenti? Tentu tidak! Semua harus terus berjalan. Roda kehidupan desa harus terus berputar. Pemerintahan desa juga harus tetap berjalan.

Tapi bagaimana kehidupan masyarakat desa mau berjalan bila DD dihentikan? Di tengah pandemi Covid-19, kehidupan dan aktivitas desa harus mendapatkan penanganan spesifik. Masyarakat justru harus semakin produktif. Kalau sebelumnya bisa santai-santai, sekarang tidak. Mereka harus melipatgandakan pekerjaan.

Desa adalah unit pemerintahan terkecil di republik ini. Tidak akan ada pemeriintahan kabupaten, tidak akan ada pemerintahan provinsi, bila tidak ada pemerintahan desa. Sebab itu, desa diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Penjelasan Pasal 18 B.

Para penggugat yang notabene kades merasa dirugikan oleh UU No 2/2020. Pasalnya, UU tersebut membuat kades tidak punya kewenangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan DD. Padahal setiap desa punya skala prioritas yang berbeda-beda sesuai kondisi alamnya.

UU tersebut juga bakal menghilangkan hak keuangan perangkat desa dan kades.

Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan pegawai desa lainnya, tak terkecuali semua yang selama ini menerima honor dari DD, di antaranya guru TKA/PAUD/TPQ, PPKBD sub PPKB, dan kader Posyandu. Selama ini perangkat desa, sebagaimana tersurat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019, penghasilannya adalah 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan salah satu sumber keuangan APBDes adalah DD (50-60 persen).

DD itu sendiri dalam lima tahun, 2015-2019, total mencapai Rp 257 triliun.
Rinciannya, Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019).

BACA JUGA :  Masterplan, Sudahkah Jadi Pedoman?

Dana desa tersebut diberikan ke seluruh desa di Indonesia dengan formula 77 persen dibagi rata ke seluruh desa.Kemudian 20 persen dialokasikan untuk tambahan secara proporsional kepada desa berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah.

Yang tiga persen dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Untuk lima tahun ke depan, 2020-2024, anggaran DD dialokasikan sebesar Rp 400 triliun, dan tahun 2020 ini dialokasikan Rp 72 triliun. Tapi Covid-19 keburu menyerang.

Bila DD ditiadakan, dan mungkin dialihkan untuk anggaran penanggulangan Covid-19, lalu ke mana anggaran khusus Covid-19 sendiri?

Diketahui, pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Dengan demikian, anggarannya membengkak Rp 272,1 triliun. Anggaran itu terdiri dari berbagai hal.

Pertama, Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan. Rinciannya untuk belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun.
Anggaran sebesar ini nantinya berupa pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansos bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan DD.

Ketiga, bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Anggaran sebesar ini digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

Keempat, Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.

BACA JUGA :  Membangkitkan Geliat UMKM

Kelima, Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya.

Keenam, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun.

Bila ternyata APBN tetap jebol untuk anggaran Covid-19, lantas buat apa pemerintah menghentikan DD yang akan membuat rakyat desa “sudah jatuh tertimpa tangga pula”? Sampai kapan DD akan dihentikan, apa sampai Covid-19 benar-benar hilang? Kapan? Tidak ada kepastian di sini. Ketidakpastian akan membuat rakyat lebih menderita.

Sesungguhnya bila pemerintah pusat tidak “sok” pahlawan, beban anggaran penanggulangan Covid-19 bisa dibagi dengan daerah-daerah melalui APBD, sehingga APBN tidak akan terlalu berdarah-darah.

Gara-gara Covid-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN pada akhir tahun 2020 diproyeksikan mencapai 6,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih besar daripada proyeksi awal sebesar 5,07 persen terhadap PDB. APBN 2020 akan mengalami defisit Rp1.028,5 triliun, guna menalangi dan mendorong ekonomi agar tetap bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19.

Bila sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? Mengapa rakyat desa harus dikorbankan? Maka hanya ada satu kata: lawan! Judicial review ke MK atas UU No 2 Tahun 2020 adalah keniscayaan, dan harus menang.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI/Chief Executive Officer Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *