Ketika Negara Lumpuh Melawan Djoko Tjandra

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Negara seakan lumpuh melawan Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana dua tahun penjara kasus korupsi “cessie” (pengalihan hak tagih) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang menjadi buronan Kejaksaan Agung selama 11 tahun. Pada 8 Juni 2020, Djoko berada di Indonesia, bahkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK). Tapi intelijen Kejagung tak kunjung menangkap dia. Begitu pun intelijen institusi lain. Negara seolah tak berdaya.

Simak saja pernyataan Jaksa Agung St Burhanuddin saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Di hadapan para wakil rakyat itu, Burhanuddin menyebut Djoko Tjandra sudah berada di Indonesia sejak tiga bulan lalu. Namun, intelijen Kejagung tak kuasa mengendusnya.

Burhanuddin mengklaim sudah beberapa tahun ini mencari keberadaan Djoko Tjandra. Pihaknya juga menerima informasi Djoko Tjandra bisa ditemui di Malaysia dan Singapura.

Seakan putus asa, Jaksa Agung pun pasrah. Tak ada institusi yang bisa diminta bantuan, katanya.

Djoko Tjandra sedianya menjalani sidang PK di PN Jaksel, Senin (29/6/2020), namun tak hadir dengan alasan sakit, sehingga sidang ditunda Senin (6/7/2020) depan.

Burhanuddin mengklaim sudah memerintahkan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk menangkap Djoko Tjandra jika hadir di PN Jaksel. Ia pun mengakui kelemahan intelijen Kejaksaan dalam memperoleh informasi. Menurut Jaksa Agung, Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia karena memang tidak ada lagi pencekalan terhadap yang bersangkutan. Hal ini pun diakui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Sekadar “review”, Kejaksaan pernah menahan Djoko Tjandra pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Tapi Majelis Hakim PN Jaksel kemudian memutuskan Djoko bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan tindak pidana, melainkan perdata.

BACA JUGA :  Panjang Umur Kebodohan.

Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan PK kasus Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung (MA) dan diterima. Tapi, sebelum dieksekusi untuk dijebloskan ke penjara, Djoko kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini, pada 10 Juni 2009 atau sehari sebelum MA membacakan putusannya.

Mengapa kita sebut negara tak berdaya bahkan lumpuh menghadapi seorang Djoko Tjandra?

Pertama, kalau memang statusnya sebagai buron, mengapa tidak ada pencekalan? Bagaimana koordinasi Kejagung dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham, misalnya?

Kedua, selama 11 tahun Djoko Tjandra buron, yang katanya berada di seputaran Papua Nugini, Malaysia dan Singapura, apa yang telah dilakukan Kejagung? Apa korps adhyaksa ini tidak bekerja sama dengan pihak Kejaksaan di tiga negara itu, dan juga dengan polisi internasional atau Interpol?

Ketiga, bagaimana koordinasi antara Kejagung dan Polri dalam mencari buronan Djoko Tjandra? Benarkah keluhan Jaksa Agung bahwa dia sudah minta ke sana-sini, tapi tidak ada yang bisa “membawa” Djoko Tjandra kembali ke Indonesia?

Mengapa Polri tidak membantu Kejagung dengan menerbitkan “red notice” untuk Djoko Tjandra ke Interpol?

Keempat, institusi-institusi lain juga memiliki satuan intelijen, seperti Ditjen Imigrasi, Polri, TNI, dan terutama Badan Intelijen Negara (BIN). Apa mereka tidak membantu Kejagung, atau Kejagung memang tidak minta bantuan mereka? Bila memang sudah tiga bulan berada di Indonesia, mengapa Djoko Tjandra sampai tak terdeteksi radar intelijen?

Kelima, Djoko Tjandra kabur ke Port Moresby sehari sebelum putusan PK MA dibacakan, 11 Juni 2009. Berarti “intel” Doko Tjandra lebih canggih daripada intelijen Kejagung. Berarti Djoko Tjandra punya “mata” dan “telinga” di MA.

Bagaimana bisa Djoko Tjandra sehari sebelumnya sudah tahu putusan MA menolak permohonan PK-nya, padahal putusan itu baru esok harinya dibacakan? Apakah ada oknum Hakim Agung MA yang menangani perkaranya yang membocorkan?

BACA JUGA :  Politik adalah Komedi Baru.

Menjadi pertanyaan besar, apa negara memang “lumpuh” atau sengaja melumpuhkan diri menghadapi Djoko Tjandra?

Atau Djoko Tjandra memang sakti? Terbukti secepat kilat ia bisa mendapatkan kewarganegaraan Papua Nugini? Terbukti pula ia bisa melenggang ke Indonesia tanpa hambatan. Konon ia mengubah nama depannya, dari Djoko menjadi Joko, sehingga tak terdeteksi sistem di Imigrasi.

Kita tunggu saja tanggal mainnya, apakah Kejagung bisa menangkap Djoko Tjandra, terutama saat menghadiri sidang permohonan PK-nya di PN Jaksel. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md sudah menginstruksikan Jaksa Agung dan Polri untuk menangkap Djoko.

Bila Djoko Tjandra benar-benar hadir, jangan-jangan dia sudah tahu putusan PK-nya seperti apa, sehingga dengan percaya diri hadir. Kalau pun ditangkap, toh sebentar lagi bisa bebas bila permohonan PK-nya dikabulkan.

Bila benar-benar hadir di PN Jaksel, tapi Kejaksaan tak menangkapnya, berarti negara benar-benar lumpuh melawan Djoko Tjandra.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *