Serudukan Banteng Membangunkan Macan Tidur

Oleh: Dr Sumaryoto Padmodiningrat MM

Bukan banteng namanya kalau tidak main seruduk. Apalagi bila sedang “ketaton” (terluka). Bahkan ketika serudukannya itu bisa membangunkan macan tidur.

Ya, meskipun ditolak berbagai kalangan, PDI Perjuangan tetap “keukeuh” untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Himpunan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebagai kamuflase, kali ini partai berlambang kepala banteng ini hendak mengubah nama, dari RUU HIP menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

“What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet,” kata William Shakespeare (1564-1616), pujangga terbesar Inggris, yang artinya kurang lebih, “Apalah arti sebuah nama? Andaikata kita memberikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan berbau wangi.”

Apalah arti perubahan nama dari RUU HIP menjadi RUU PIP, bila ternyata isinya sama saja, meski mungkin tidak sama persis.

Mereka yang menolak RUU HIP antara lain para purnawirawan TNI/Polri, para mantan pejuang kemerdekaan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan ini yang paling keras: Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang terdiri atas Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Cukuplah mereka mewakili dua arus utama atau “mainstream” komponen bangsa ini, yakni kaum nasionalis dan kaum religius.

Tidak itu saja, semula seluruh fraksi di DPR RI setuju dengan RUU yang diinisiasi PDIP itu. Namun setelah banyak suara sumbang dari publik, mayoritas fraksi menarik diri dan bahkan berbalik badan, menolak RUU yang kontroversial itu, terutama Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional (PAN).

BACA JUGA :  Harmoko : Jurnalis dan Politisi Ulung, Berwawasan Luas: Oleh Zainut Tauhid Sa'adi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia

Di antara materi yang ditolak dalam RUU HIP adalah tidak dicantumkannya Ketetapan MPRS XXV/1966 yang melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ajaran komunisme-Marxisme-Leninisme sebagai konsideran atau rujukan RUU.

Kedua, pasal yang hendak “memeras” Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila. Apa itu Trisila? Ialah Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Apa itu Ekasila? Ialah Gotong-royong.

Sedemikian kerasnya menolak RUU HIP, dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020), ANAK NKRI diduga membakar bendera Palu Arit yang identik dengan PKI, dan juga bendera PDIP. Kini, PDIP menempuh langkah hukum dengan melaporkan terduga pembakar bendera PDIP ke polisi.

Ibarat macan sedang tidur, kini kelompok-kelompok yang dikonotisaikan sebagai garis keras sudah terbangun akibat RUU HIP yang diinisiasi partai banteng itu.

Kelompok-kelompok tersebut pada 2016-2017 sempat bangkit ketika terjadi kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu, dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam aksi-aksi demonstrasinya, mereka sempat mengusung ideologi Khilafah, dan minta diberlakukannya Pancasila versi Piagam Djakarta, di mana pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” ada tujuh kata sebagai lanjutannya, yakni “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Gerakan mereka mencapai klimaksnya pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akhirnya dimenangkan oleh petahana Presiden Joko Widodo.

Seusai pilpres, ibarat macan, mereka sempat tertidur. Apalagi Habib Rizieq Syihab, pentolan FPI, sejak 2017 hingga kini bermukim di Arab Saudi.

Ibarat macan, serudukan banteng telah membangunkan mereka dengan menolak RUU HIP. Apakah setelah RUU HIP diganti menjadi RUU PIP lantas mereka akan tertidur kembali? Diyakini tidak. Bahkan aksi mereka diprediksi akan lebih luas dan masif.

BACA JUGA :  Dampak Lingkungan Covid-19

Lihat saja, setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat perintah harian yang intinya akan mengambil langkah hukum atas kasus pembakaran bendera PDIP, Kamis (25/6/2020), keesokan harinya ANAK NKRI menerbitkan instruksi bernama Komando Siaga I.

Ada lima poin di Komando Siaga I itu. Pertama, mengadakan apel siaga bagi seluruh rakyat untuk mengganyang komunis. Kedua, waspada dan Siaga I untuk sewaktu-waktu menghadapi serangan kelompok Trisila.

Ketiga, kumandangkan jihad “qital” (perang) apabila serangan dilakukan oleh kaum komunis Trisila.

Keempat, mencari komunis hingga ke seluruh daerah. Kelima, aliansi tidak pernah gentar dan ragu.

Pancasila yang berlaku sekarang ini ialah yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia yang sudah final. Bukan Pancasila yang disampaikan Bung Karno di hadapan sidang Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945, yang kemudian dijabarkan kembali oleh Bung Karno bersama Trisila dan Ekasila. Bukan pula Pancasila yang disepakati sidang BPUPKI dalam Piagam Djakarta, 22 Juni 1945.

Bila maksud PDIP mengusung RUU HIP dan kemudian RUU PIP itu untuk “membumikan” Pancasila, mungkin maksudnya seperti Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) seperti pada era Orde Baru, tampaknya waktu atau “timing”-nya kurang tepat. PDIP sudah terlanjur kena stigmatisasi hendak menghidupkan kembali komunisme melalui RUU HIP/PIP. Jadi, agar tidak kontraproduktif sebaiknya RUU HIP didrop saja dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, bukan diajukan lagi dengan nama baru RUU PIP.

Jika tidak, kelompok lain akan terus menolak, bahkan bisa mengusung ideologi Khilafah dan penerapan Pancasila versi Piagam Djakarta.

BACA JUGA :  Deutschland Uber Alles

Penyusunan UU untuk memberikan panduan bagi rakyat dalam mengamalkan Pancasila sejatinya tak terlalu urgen dan mendesak. Yang penting semua komponen bangsa ini mengamalkan Pancasila secara riil dan konkret, terutama para pemimpin bangsa yang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Eksekutif dalam membuat kebijakan-kebijakan harus berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada konglomerat, apalagi asing dan aseng, sehingga keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud, kesenjangan kaya-miskin terhapus.

Legislatif dalam menyusun UU dan anggaran serta melakukan pengawasan juga harus berpihak kepada dan mewakili rakyat, bukan kepanjangan tangan dari cukong. UU Minerba yang baru-baru ini disahkan DPR diduga merupakan “titipan” cukong.

Yudikatif dalam keputusan-keputusannya juga harus berpihak pada kebenaran dan keadilan, jangan melukai rasa keadilan publik.

Pendek kata, bila Pancasila mau membumi, maka harus diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila jangan sekadar dipidatokan dalam acara-acara seremonial. Di sisi lain, para pemimpin baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus memberikan keteladanan melalui pola hidup sederhana dan bersih dari korupsi. Jika tidak, maka Pancasila akan kehilangan nilai-nilai praksisnya. Jika Pancasila kehilangan nilai-nilai praksisnya, maka akan selalu ada niat untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, baik ekstrem kanan atau pun ekstrem kiri.

Disadari atau tidak, serudukan banteng yang dikonotasikan mengusung ideologi kiri, telah membangunkan macan tidur yang mengusung ideologi kanan.

Dr H Sumaryoto Padmodiningrat MM: Mantan Anggota DPR RI / Chief Executive Officer Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *