Resafel Wapres

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Presiden Joko Widodo berang. Di tengah krisis pandemi Covid-19 ini, para pembantunya bekerja biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Dalam sidang kabinet yang juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, 18 Juni 2020, Jokowi bahkan membuka opsi “reshuffle” (resafel) atau perombakan kabinet. Mungkinkah sekalian resafel wapres?

Salah satu pemantik kejengkelan Jokowi adalah anggaran kesehatan untuk pemulihan ekonomi yang sangat kecil dicairkan, baru 1,53% dari Rp 75 triliun. Juga pembagian bantuan sosial yang sangat lambat. Bila terjadi resafel, maka Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Sosial Juliari Batubara diyakini akan kehilangan kursi duluan.

Selain dua menteri itu, plus Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo, serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, titik terlemah lainnya dari Kabinet Indonesia Maju adalah Wapres Ma’ruf Amin. Faktor usia menjadikan Kiai Ma’ruf “unperformed”.

Ya, bila pada era Orde Baru fungsi wapres sekadar “ban serep”, kini justru lebih buruk dari itu. Jarang sekali kita lihat Kiai Ma’ruf tampil di muka publik.

Mungkinkah Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menjadi “silent worker” yang bekerja secara diam-diam? Mungkin saja. Tapi mungkin juga tidak, bila dilihat dari “out put”-nya.

Apakah kejengkelan Jokowi juga dialamatkan kepada Kiai Ma’ruf mengingat status wapres juga pembantu presiden laiknya menteri? Mungkin saja. Tapi mungkin juga tidak.

Sebab, rekrutmen Kiai Ma’ruf tampaknya sudah didesain sejak awal sekadar “ban serep”. Kiai Ma’ruf, yang pada 11 Oktober 2016 menerbitkan fatwa MUI yang berujung pada diadilinya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta saat itu dalam kasus penistaaan agama, sehingga logikanya oleh Jokowi tidak digandeng, sengaja dipasang sebagai calon wapres untuk melegitimasi ke-Islaman petahana dalam Pemilihan Presiden 2019 yang saat itu banyak ditentang kalangan Islam garis keras. Politik memang memiliki logikanya sendiri.

BACA JUGA :  Mereka yang Terpanggil Sebagai Pahlawan

Tidak itu saja. Kiai Ma’ruf lebih dipilih, katakanlah dibandingkan dengan Mahfud Md, karena Jokowi merasa lebih nyaman bekerja lantaran tidak akan ada lagi fenomena “matahari kembar” sebagaimana dengan Jusuf Kalla.

Satu lagi, Kiai Ma’ruf dipilih karena dari sisi usia sangat kecil kemungkinannya untuk dia maju sebagai capres pada Pilpres 2024, sehingga tidak menutup peluang capres dari parpol-parpol koalisi.

Bila Mahfud yang dipilih dan elektabilitasnya tinggi lantaran menjadi petahana (wapres), maka peluang capres dari parpol koalisi akan tertutup.

Dengan dalih kondisi kesehatan, usianya kini sudah 77 tahun, lahir 11 Maret 1943, ada yang berspekulasi liar bahwa Kiai Ma’ruf jika terpilih akan berhenti di tengah masa jabatan. Kursi wapres kemudian diperebutkan parpol-parpol koalisi pendukung Jokowi.

Apakah wapres bisa diberhentikan di tengah jalan? Bisa saja, sebagaimana presiden, asalkan memenuhi syarat Pasal 7A UUD 1945, yakni terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.

Bila kondisi kesehatannya memburuk (semoga tidak!) dan tidak dapat melaksanakan tugasnya (semoga tidak!), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai wapres (semoga tidak!), Kiai Ma’ruf bisa diberhentikan (semoga tidak!). Oleh siapa? MPR atas usul DPR.

Karena pemberhentian wapres dilakukan oleh MPR, maka bila terjadi resafel kabinet nanti, Presiden Jokowi tidak bisa memberhentikan Kiai Ma’ruf, meski wapres itu pembantu presiden. Sebab wapres bukan sembarang pembantu presiden.

Secara tekstual, UUD 1945 mendesain pembantu presiden ke dalam dua kelompok, yakni wapres dan menteri-menteri. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wapres. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.

BACA JUGA :  Kalau Bukan R Soeprapto, Basrief Arief Adalah Bapak Kejaksaan RI

Dihimpun dari berbagai sumber, sekalipun sama-sama pembantu presiden, namun posisi wapres tidak sama dengan menteri-menteri. Dalam kekuasaan pemerintahan negara, posisi wapres merupakan bagian yang melekat dengan kewajiban konstitusional presiden. Dengan penegasan konstitusi itu, dalam menjalankan pemerintahan, posisi konstitusional wapres jelas berbeda dan lebih tinggi dibandingkan dengan menteri-menteri.

Selain kuasa pemerintahan, perbedaan posisi wapres dengan menteri-menteri dapat dilacak dari proses pengisian kedua jabatan ini. Sebagaimana diatur Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945, pencalonan dan pemilihan wapres satu paket dengan pencalonan dan pemilihan presiden. Artinya, pengisian jabatan wapres adalah hasil pilihan rakyat melalui pemilihan langsung. Berbeda dengan wapres, merujuk Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, menteri-menteri hanya diangkat presiden.

Konsekuensi dari proses pengisian yang berbeda, sama dengan presiden, masa jabatan wapres ditentukan secara eksplisit di dalam konstitusi, yakni lima tahun. Artinya, dengan menggunakan logika masa jabatan tetap, kecuali terbukti melanggar Pasal 7A UUD 1945 dan diberhentikan sesuai proses Pasal 7B UUD 1945, wapres tidak akan diberhentikan di tengah masa jabatan. Sementara menteri setiap saat bisa diberhentikan oleh presiden.

Posisi lain yang tidak dimiliki menteri, meski sering disebut sebagai ”ban serep”, hanya wapres yang menggantikan presiden jika presiden berhalangan tetap.

Jadi, sepanjang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7A UUD 1945, Kiai Ma’ruf tak bisa diberhentikan di tengah jalan, kecuali yang bersangkutan mengundurkan diri.

Lantas, mungkinkah Kiai Ma’ruf akan mundur suka rela? Bila dilihat dari “track records” atau rekam jejaknya, tampaknya tidak. Kiai Ma’ruf adalah seorang politisi tulen. Politisi yang ulama, dan ulama yang politisi. Karier politiknya cukup panjang, mulai dari anggota DPRD DKI Jakarta hingga anggota DPR RI, mulai dari PPP hingga PKB, sejak 1971 hingga 2004. Tujuan semua politisi sama: kekuasaan!

BACA JUGA :  Jejak Pemimpin Perempuan dalam Dewan Kesenian

Saat ini Ma’ruf Amin adalah kiai (ulama) sekaligus pemimpin (umaro). Ia begitu mencintai kedua gelar itu. Lihat saja, sampai terpilih menjadi wapres, bahkan kini sudah berjalan 21 bulan, ia enggan mundur dari jabatan Ketua Umum MUI. Ia hanya nonaktif.

Maka soal resafel wapres atau tidak, keputusan ada di tangan Kiai Ma’ruf. Kalau mau mundur, ada mekanismenya dalam Pasal 112 Tata Tertib MPR untuk mengganti wapres. Jika mau lanjut, kondisinya akan lebih buruk dari “ban serep”, dengan kinerja dan prestasi minimal. Kasihan bangsa ini!

Alhasil, semoga Kiai Ma’ruf senantiasa sehat dan panjang umur, dan bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa ini, termasuk bila perlu dengan cara mengundurkan diri.

“Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian” (Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, 1940-2009).

“Bukan kekuasaan yang merusak watak (manusia), melainkan ketakutan. Takut kehilangan kekuasaan merusak mereka yang berkuasa, takut dilanda kekuasaan merusak mereka yang dikuasai” (Aung San Suu Kyi, 1945-sekarang).

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *