Preman


Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Hari ini dilibas, esok tampil lebih beringas. Itulah fenomena preman di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Preman? Entah darimana datangnya istilah ini, dan siapa yang pertama kali memakai istilah preman ini.

Secara istilah, mungkin berasal dari sebuah kata dalam bahasa Belanda, “vrijman”, atau bahasa Inggris, “freeman”, yang artinya sama: orang bebas!

Preman kemudian menjadi sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan terhadap orang atau kelompok orang lain.

Adapun siapa yang pertama kali memakai istilah preman di Indonesia hingga saat ini belum jelas, karena konon sudah ada preman sejak zaman penjajahan bahkan kerajaan. Penjajah menggunakan “jasa” preman untuk menarik upeti dari rakyat. Kerajaan menggunakan “jasa” preman untuk menarik pajak dari rakyat. Preman yang digunakan “jasa”-nya oleh penjajah atau pun kerajaan konon lebih dikenal dengan sebutan “centeng”. Tugas centeng adalah menakut-nakuti atau meneror rakyat.

Di Indonesia, terutama di Jakarta, fenomena premanisme seakan sudah menyerupai benang kusut. Aparat penegak hukum seolah tak sanggup mengurai benang kusut itu. Aparat seakan hanya menjadi pemadam kebakaran yang hanya bisa menyelesaikan masalah
sesaat saja.

Teranyar, aksi premanisme terjadi di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Kompleks Perumahan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Minggu (21/6/2020) siang.

Rata-rata kelompok-kelompok preman begerak dalam bidang “jasa” penjagaan lahan tanah sengketa, tagih-menagih utang-piutang atau “debt collector”, dan mengelola lahan parkir.

Dalam melaksanakan “tugas” di lapangan, mereka kerap terlibat bentrok antarkelompok di lapangan.

Preman Berdasi

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi pemicu dan pemacu munculnya premanisme di Indonesia. Pertama, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kedua, lemahnya “law enforcement” atau penegakan hukum. Ketiga, adanya “preman berdasi” yang melindungi preman jalanan. Ketiga faktor ini berkelindan atau bertali-temali satu sama lain.

BACA JUGA :  Guru, Amaliahmu Abadi.

Kemiskinan dan pengagguran? Kebanyakan preman datang dari daerah yang tergolong relatif miskin, tak berpendidikan, sehingga mencari pekerjaan yang layak pun susah. Di kampung, mereka jadi pengangguran, sehingga pergi mengadu nasib ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia, walaupun harus menjadi tukang parkir ilegal, misalnya. Pertama kali datang mereka ditampung kerabat atau kawannya yang telah lebih dulu berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Kemiskinan berkelindan dengan naluri dasar manusia untuk berbuat agresif, seperti teori Sigmun Freud (1856-1939), Bapak Psikoanalisis itu.

Menurut Freud, seperti dilansir sebuah media, kekerasan, baik secara fisik maupun mental, pada dasarnya merupakan bagian dari kepribadian yang membentuk manusia.

Perilaku tersebut dikenal sebagai agresi dalam dunia psikologi. Agresi berasal dari dorongan dalam diri seseorang. Dorongan ini menjadi motivasi dan muncul dalam bentuk perilaku tertentu.

Sayangnya, agresi memunculkan perilaku yang tujuannya merusak seperti intimidasi, ancaman, cemoohan, dan sejenisnya. Salah satu bentuk agresi yang paling ekstrem adalah dorongan untuk menyakiti orang lain. Seperti perilaku agresi lainnya, keinginan untuk menyakiti orang lain mempunyai beberapa tujuan, seperti mengungkapkan amarah dan permusuhan, menunjukkan kepemilikan, menunjukkan dominasi, mencapai tujuan tertentu, dan bersaing dengan orang lain, sebagai respons atas rasa sakit atau takut.

Freud menggambarkan kekerasan sebagai nafsu yang sifatnya manusiawi. Nafsu tersebut menuntut agar dipenuhi, sama seperti nafsu makan maupun gairah seksual.

Manusia harus berjuang untuk mendapat makanan serta melindungi diri, keluarga, dan kelompoknya. Sering kali mereka harus melakukan kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perilaku kekerasan terekam dalam genetik dan menjadi naluri yang tertanam hingga sekarang. Namun, peradaban manusia membuat kekerasan jadi tidak masuk akal lagi. Kekerasan kini dilihat sebagai hal yang tidak manusiawi dan tidak rasional.

BACA JUGA :  Mudik ke Kampung Surga

Penegakan hukum lemah? Bukan hanya lemah, melainkan juga tidak konsisten. Aksi premanisme di Duri Kosambi dan Cipondoh yang terjadi di siang bolong merupakan buktinya. Para preman tidak takut hukum karena memang penegakan hukum lemah. Aparat pun kerap tak hadir pada saat dibutuhkan. Justru keberadaan preman sebagian untuk mengisi kekosongan aparat penegak hukum.

Bila polisi hadir di jalanan, aksi koboi di sebuah jalan di Duri Kosambi yang berujung pada tewasnya seorang korban tentu dapat dicegah. Aparat penegak hukum seakan tak hadir di lapangan.

Begitu juga penyerangan dan pengrusakan rumah di Cipondoh. Bila aparat keamanan hadir, tentu dapat dicegah. Petugas Satuan Pengamanan atau Satpam memang hadir, tapi mereka tak sanggup mengadang aksi koboi sekelompok preman.

Konsistensi dalam penegakan hukum juga patut dipertanyakan. Langkah aparat kerap “hangat-hangat tahi ayam” atau hanya semangat di awal, lalu kendor di tengah dan ujung. Misalnya ketika seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) berganti dengan yang baru, di awal pergantian itu aparat semangat.

Di awal jabatan, Kapolda rajin melakukan razia preman. Namun setelah 2-3 bulan menjabat, semangat mulai kendor, dan benar-benar kendor ketika hampir mutasi atau pensiun.

“Preman berdasi”? Aksi premanisme marak karena memang ada yang memakai “jasa” preman. Mereka itulah “preman berdasi”. Mereka adalah oknum pengusaha, oknum jenderal, oknum pejabat, dan oknum politisi.

Di antara preman dan “preman berdasi” terjadi hubungan saling menguntungkan atau simbiose mutualisme, sehingga mereka pun saling melindungi. Ada “take and give” (menerima dan memberi), bahkan ‘supply and demand” (penawaran dan permintaan) layaknya bisnis. Tak dapat dipungkiri, premanisme memang telah menjadi lapak bisnis yang menguntungkan.

BACA JUGA :  Diskusi Pemakzulan, Mengapa Harus Ada yang Kebakaran Jenggot?

Tak sedikit oknum pengusaha, oknum jenderal dan oknum pejabat yang menggunakan “jasa” preman sebagai penjaga lahan tanah mereka yang dalam status sengketa, atau sebagai “debt collector”.

Oknum-oknum politisi juga tak jarang memanfaatkan “jasa” preman untuk mendulang suara dalam pemilu. Terutama preman-preman yang mempunyai atau terkait dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) tertentu. Akibatnya, setiap menjelang pemilu, ada fenomena munculnya ormas-ormas baru, atau ormas lama yang menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu.

Ironisnya, para “preman berdasi” yang biasanya merupakan “invisible hands” atau tangan-tangan tak kelihatan itu tak terjamah oleh hukum. Mereka tak tersentuh atau “untouchable man”. Mengapa tak tersentuh? Karena mereka “powerfull” atau memiliki kekuatan penuh, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun hukum. Akibatnya, prisip “equality before the law” atau kesetaraan di muka hukum pun terabaikan.

Alhasil, bila pemerintah hendak mengurai benang kusut premanisme, maka atasi kemiskinan, ciptakan lapangan pekerjaan, serta tegakkan hukum secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu, sesuai prinsip “equality before the law”.

Negara jangan sampai kalah melawan preman, kata Kapolri Jenderal Idham Azis.

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *