“Salus Populi Suprema Lex Esto”

Oleh: Endah Suciati SPd MPd

Kalau rindu sudah menggunung, keinginan tatap muka pun tak terbendung. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan terkungkung.

Itulah nasib guru dan murid di seantero negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, yang hingga kini belum dapat bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar (KBM).

Sejak kasus pertama infeksi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 ditemukan di Indonesia, 2 Maret 2020, dan kemudian pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekitar sebulan kemudian, hingga kini KBM dilaksanakan dengan sistem jarak jauh, menggunakan fasilitas teknologi informasi seperti WhatsApp (WA), Zoom dan sebagainya, bukan dengan tatap muka langsung sebagaimana biasanya.

Begitu PSBB berakhir dan digantikan status “new normal”, minggu kedua Juni 2020, banyak yang berharap proses KBM akan kembali berlangsung normal. Tapi apa daya, pemerintah belum mengizinkan proses KBM dilaksanakan dengan tatap muka.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hanya mengizinkan 6% wilayah di Indonesia yang berada di zona hijau untuk melaksanakan KBM dengan tatap muka. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat, seperti menjaga jarak fisik dan jarak sosial atau “physical and social distancing”, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kapasitas ruangan dibatasi hanya 50% dari biasanya, dan dilarang berkerumun.

Sedangkan selebihnya atau 94% wilayah lainnya tetap melaksanakan KBM secara jarak jauh.

Kota Surakarta, Jawa Tengah, termasuk wilayah yang harus menyelenggarakan KBM secara jarak jauh.

Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo telah memutuskan KBM siswa di sekolah dengan tatap muka dilaksanakan pada Desember 2020. Artinya, sebelum akhir tahun ini KBM di seluruh wilayah Surakarta dilaksanakan secara jarak jauh. Pertimbangannya, supaya anak-anak tidak terpapar Covid-19.

BACA JUGA :  Selamat Jalan Orang - (orang) Pilihan.

Terkait hal itu, Pak Wali akan membuat inovasi supaya anak-anak tidak merasa bosan selama belajar di rumah. Inovasi tersebut berupa pengaktifan kembali Radio Anak Surakarta, Konata.

Dengan itu, anak-anak bisa mengakses ke radio anak ini lewat telepon bebas pulsa. Mereka bisa “request” atau pesan lagu anak-anak, lagu daerah, dan mungkin bapak atau ibu guru bisa memberikan pembelajaran melalui radio tersebut.

Selama belajar di rumah, Walikota Surakarta juga melarang orangtua mengajak anak-anaknya pergi ke mal atau tempat keramaian. Menurutnya, anak-anak rentan tehadap penularan Covid-19.

Larangan orangtua mengajak anaknya pergi ke mal atau pusat keramaian tersebut memang sudah dicanangkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta No 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Penanganan Covid-19.

Pasal 7 dalam Perwali itu menyebutkan bahwa setiap anak, ibu hamil, dan orang lanjut usia berisiko tinggi dilarang memasuki pasar tradisional, toko modern, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat bermain.

Jika melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenai sanksi administrasi berupa teguran, teguran lisan, membuat pernyataan tertulis tidak akan mengulangi, dan upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.

Keputusan sudah diambil. “Sabda pandita ratu”. Maka semua pihak harus mematuhinya, termasuk para guru dan murid yang sebenarnya rasa kangen atau rindunya untuk saling bertatap muka dalam rangka KBM nyaris tak terbendung lagi.

Anak-anak memang rentan terhadap penularan Covid-19. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), tingkat kematian anak akibat Covid-19 di Tanah Air merupakan yang tertinggi di ASEAN.

Per 18 Mei 2020, jumlah anak yang positif Covid-19 di Indonesia mencapai 584 kasus. Sementara untuk jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) anak tercatat kurang lebih 3.400 anak. Jumlah kasus terkonfirmasi positif anak yang meninggal mencapai 14 anak. Adapun PDP anak yang meninggal sebanyak 129 anak. Ini belum termasuk kasus baru dari 19 Mei 2020 hingga kini.

BACA JUGA :  Diskusi Pemakzulan, Mengapa Harus Ada yang Kebakaran Jenggot?

Lantas, mengapa tingkat kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN? Menurut pihak IDAI, hal tersebut disebabkan oleh tingkat pemeriksaan atau deteksi dini pada anak yang masih relatif rendah. Sampai detik ini, pihak IDAI tidak pernah melihat pemerintah melakukan pemeriksaan khusus untuk anak. Anak hanya akan diperiksa kalau orangtuanya terbukti positif Covid-19.

Kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan juga Pemerintah Kota Surakarta tersebut kiranya sudah tepat sehingga patut didukung semua pihak. Ditambah dengan terus bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, maka kebijakan tersebut kian relevan.

Sebab, keselamatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

“Salus populi suprema lex esto,” kata filsuf Romawi kuno, Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) yang artinya, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

Endah Suciati SPd MPd: Tenaga Kependidikan di SMPN 10 Surakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *