Novel di Balik Kasus Novel

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Tere Liye (41) benar. Di negeri para bedebah, kisah fiksi kalah seru dibanding kisah nyata.

Taufiq Ismail (85) juga benar. Dunia ini panggung sandiwara: ada peran wajar, ada peranan berpura-pura.

Simak saja kasus teror Novel Baswedan yang ternyata lebih seru dibanding sandiwara atau kisah fiksi dalam novel apa pun.

Kisah teror Novel memang seru, mulai dari kejadian, proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan dan penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dua terdakwa: Ronny Bugis dan Rahmat Kadir.

Juga sandiwara di balik sandiwara teror Novel, bila dituliskan niscaya akan menjadi novel “best seller”.

Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, diteror dengan siraman air keras oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, sepulang salat subuh, 11 April 2017.

Kasus ini menyita perhatian publik bertahun lamanya. Prosenya pun alot, sampai Kapolri bertukar jabatan dari Tito Karnavian ke Idham Azis.
Sketsa wajah tersangka baru disebar 4 bulan setelah peristiwa, 24 November 2017. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) baru dibentuk Polri dua tahun kemudian, 8 Januari 2019, dan hampir setahun kemudian tersangka baru bisa ditangkap, 26 Desember 2019.

So, bila kita memang hendak menyusun novel dari kisah nyata teror Novel Baswedan ini, barangkali bisa dimulai dari kejanggalan pertama dalam proses penyelidikan. Kejanggalan itu ialah tidak ditemukannya sidik jari dalam mug hijau yang digunakan pelaku untuk menyiram Novel, dan buramnya rekaman CCTV di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kejanggalan-kejanggalan selengkapnya dicatat Tim Advokasi Novel Baswedan yang dihimpun dari proses persidangan, seperti dilansir sejumlah media.

Pertama, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menunjukkan kasus teror Novel hanya penganiayaan biasa dan tak berkaitan dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik KPK. Ini bertentangan dengan temuan TGPF bentukan Polri yang menyatakan penyiraman air keras terhadap Novel berkaitan dengan kasus korupsi yang ditangani Novel.

BACA JUGA :  In Memorian Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

Kedua, JPU tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban melainkan justru membela kepentingan terdakwa. Ini terlihat dari dakwaan JPU yang menyebut air yang disiramkan ke Novel merupakan air aki, bukan air keras. Padahal sudah terbukti Novel disiram air keras yang mengakibatkan dia kehilangan penglihatannya.

Ketiga, majelis hakim pasif dan tidak obyektif dalam menggali kebenaran. Hakim tidak menggali rangkaian peristwia secara utuh, khususnya untuk membuktikan penyerangan dilakukan secara sistematis.

Keempat, para terdakwa yang merupakan anggota Polri didampingi kuasa hukum dari Polri.
Ini janggal karena kejahatan yang disangkakan kepada dua terdakwa merupakan kejahatan yang mencoreng institusi Polri.

Kelima, adanya manipulasi barang bukti di persidangan. Barang bukti antara lain rekaman CCTV yang diabaikan oleh penyidik hingga dugaan intimidasi terhadap saksi-saksi penting.

Pun, sidik jari yang tidak teridentifikasi pada mug dan botol yang dijadikan alat penyiraman Novel.

Keenam, JPU mengaburkan fakta air keras yang digunakan untuk penyiraman. JPU mengarahkan dakwaan bahwa air yang menyebabkan kebutaan Novel bukan air keras.

Ketujuh, kasus kriminalisasi Novel yang kembali diangkat. Terdapat pergerakan untuk memojokkan Novel dalam kasus pencurian sarang burung walet di Bengkulu selama proses peradilan berjalan.

Kedelapan, dihilangkannya alat bukti saksi dalam berkas persidangan. Terdapat saksi kunci yang telah memberi keterangan ke pihak Polri, Komnas HAM, dan TGPF namun Berita Acara Pemeriksaan atau BAP-nya tidak diikutkan dalam berkas pemeriksaan persidangan.

Kesembilan, ruang pengadilan dipenuhi oleh aparat kepolisian dan orang-orang yang tampak dikoordinasikan untuk ‘menguasai’ ruang persidangan dalam sidang pemeriksaan saksi korban, Kamis (30/4/2020) lalu. Akibatnya, publik maupun kuasa hukum dan media yang meliput tidak dapat menggunakan fasilitas bangku pengunjung untuk memantau proses persidangan.

BACA JUGA :  Edy Setijono; Isinya Daging Semua.

Mungkin perlu ditambahkan yang kesepuluh, atau puncaknya, yakni tuntutan JPU terhadap kedua terdakwa yang masing-masing hanya satu tahun penjara.

Padahal, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir didakwa melakukan penyaniayaan berat terencana terhadap Novel dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Dalam surat dakwaan, kedua tersangka dikenakan Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Namun, tuntutan tersebut mungkin belum benar-benar puncak. Puncaknya bisa jadi adalah putusan majelis hakim yang memvonis terdakwa jauh di bawah tuntutan, bisa 6 bulan penjara atau bahkan bebas.

Sandiwara di Balik Sandiwara

Novel Baswedan mensinyalir, ada oknum jenderal yang diduga terlibat dalam kasus teror yang menimpanya. Bila benar, maka selaksa kejanggalan dalam kasus Novel, yang lebih menyerupai sandiwara, ada sandiwara lain di baliknya yang tak kalah seru. Oknum jenderal itu diduga berperan sebagai sutradara untuk menciptakan sandiwara di balik sandiwara, supaya sekenario dapat berjalan sempurna. Misalnya menunjuk “stuntman” atau pemeran pengganti dalam memerankan suatu adegan. Ronny Bugis dan Rahmat Kadir diduga hanya “stuntman” untuk menutupi pelaku sebenarnya.

Maka, sandiwara di balik sandiwara ini kisahnya diduga lebih seru, dan layak diangkat menjadi novel tersendiri yang akan menjadi “best seller”.

Bila nanti kedua terdakwa benar-benar divonis setahun penjara bahkan kurang, dengan hukuman percobaan pula, maka rasa keadilan publik kian terusik. Presiden Joko Widodo sebagai atasan Jaksa Agung yang bisa mengendalikan jaksa, akan dianggap tidak berpihak pada rasa keadilan publik, bahkan berbuat zalim.

BACA JUGA :  Pilkada 2020: Politik Kekuasaan Versus Politik Kemanusiaan

Apalagi Jokowi sebelumnya memilih Firli Bahuri yang kontroversial itu sebagai Ketua KPK, dan menyetujui revisi UU KPK dari UU No 30 Tahun 2002 menjadi UU No 19 Tahun 2019 yang isinya melemahkan KPK.

Alhasil, perlawanan terhadap Jokowi yang dianggap zalim ini akan menguat, dan diakui atau tidak, saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap Jokowi. Ini akan dihubungkan dengan Novel Baswedan sebagai sepupu Anies, sehingga ekektabilitas Anies menjelang Pemilihan Presiden 2024 akan naik kembali setelah kemarin sempat turun.

Benar apa kata Adhie Massardi dalam puisinya, “Negeri Para Bedebah”:

Ada satu negeri yang dihuni para bedebah
Lautnya pernah dibelah tongkat Musa
Nuh meninggalkan daratannya karena direndam bah
Dari langit burung-burung kondor menjatuhkan bebatuan menyala-nyala

Tahukah kamu ciri-ciri negara para bedebah?
Itulah negeri yang para pemimpinnya hidup mewah
Tapi rakyatnya makan dan mengais sampah
Atau menjadi kuli di negeri orang
Yang upahnya serapah dan bogem mentah

Di negeri para bedebah
Orang baik dan bersih dianggap salah
Dipenjarakan hanya karena sering ketemu wartawan
Menipu rakyat dengan pemilu menjadi lumrah
Karena hanya penguasa yang boleh marah
Sedangkan rakyatnya hanya bisa pasrah

Maka bila negerimu dikuasai para bedebah
Jangan tergesa-gesa mengadu kepada Allah
Karena Tuhan tak akan mengubah nasib suatu kaum
Kecuali kaum itu sendiri mengubahnya

Maka bila melihat negeri dikuasai para bedebah
Usirlah mereka dengan revolusi
Bila tak mampu dengan revolusi, dengan demonstrasi
Bila tak mampu dengan demonstrasi, dengan diskusi
Tapi itulah selemah-lemahnya iman perjuangan

Karyudi Sutajah Putra: Pegiat Media, Tinggal di Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *